Terkait Gaji P3K, Eksekutif Beralasan Masih Penyesuaian dengan SMPT

picsart 22 08 26 16 56 49 538
Wakil Bupati Bangli, Wayan Diar

Bangli, DENPOST.id

Pihak eksekutif langsung memberikan tanggapan terkit sorotan Fraksi Golkar DPRD Bangli terkait belum cairnya gaji Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K). Alasannya, gaji dan tunjangan PPPK pada tahun 2022 pembayaranya disesuaikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas (SMPT) yang diterbitkan sebagai dasar bahwa PPPK tersebut telah efektif bekerja sesuai SK pengangkatannya. “Jadi kita masih melakukan penyesuaian hal tersebut,” kata Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, menanggapi pertanyaan tersebut dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu.

Baca juga :  Napi Terjangkit Covid-19 akan Diisolasi di Rutan Bangli

Sementara terkait pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang menyinggung penurunan pendapatan BLUD, jelas Diar, disebabkan karena adanya klim Covid-19 dari Kementerian Kesehatan yang awalnya ditargetkan tahun anggaran 2022 ternyata terealisasi bulan Desember 2022. “Turunnya pendapatan BLUD, namun di sisi lain terdapat peningkatan target PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah pada rancangan perubahan APBD tahun 2022,” jelasnya.

Terkait dengan banten upasaksi pitra yadnya, sebut Diar, tetap menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemkab Bangli. Dijelaskan pula, pihaknya tetap berupaya untuk membuat terobosan dalam bentuk program kegiatan yang inovatif dan kreatif tentunya harus didukung oleh kerjasama dan kerja keras kita semua dan krama Bangli dalam rangka mewujudkan Bangli Era Baru.

Sedangkan, terkait dengan pengangkatan pegawai kontrak pada OPD, dijelaskan, telah berdasarkan kajian dan kebutuhan dari perangkat daerah dalam rangka mendukung kegiatan. Yang mana tenaga kontrak yang diangkat juga memiliki keahlian dan spesiifikasi khusus yang diperlukan. “Jadi pengangkatan pegawai kontrak sudah berdasarkan kajian dan kebutuhan,”sebutnya.

Baca juga :  Pemulangan PMI Sakit Asal Bangli Dalam Proses

Berkaitan dengan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Bangli melalui mekanisme reses, pria asal Desa Belantih itu menegaskan memang dalam Rancangan Perubahan APBD tahun 2022 belum terakomodasi, hal ini lantaran kemampuan keuangan daerah.” Untuk ke depannya kita tetap berupaya untuk mengakomodir pokir DPRD mediator masyarakat namun itu tentu kembali disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (128)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini