Ungkap Sengketa Lahan di Serangan, Ipung Tantang PT BTID

ipung
PENELITIAN LAPANGAN - BPN Denpasar melakukan penelitian lapangan di lahan yang jadi sengketa antara Siti Sapura alias Ipung dengan PT BTID di Kelurahan Serangan, Densel. (DenPost.id/wiadnyana)

Serangan, DenPost

Kisruh lahan di Kelurahan Serangan, Denpasar Selatan (Densel), antara Siti Sapura alias Ipung dengan PT BTID berlanjut. Saling klaim kepemilikan lahan yang menjadi akses jalan ini memaksa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Denpasar mesti turun tangan.

Demi memperjuangkan tanahnya, Ipung menantang PT BTID agar membuktikan secara hukum jika akses jalan yang menjadi sengketa itu merupakan milik PT BTID. “Kalau berdebat, semua orang bisa mengaku itu tanah saya, tetapi dasarnya apa? Hak Guna Bangunan (HGB) itu apa? HGB tidak sama dengan hak milik. HGB tidak bisa menyatakan seseorang mengklaim tanah itu selamanya. HGB itu sama dengan kontrak atau sewa. Pertanyaan saya saat, bagaimana tanah ini ada HGB-nya oleh PT BTID?” ujar pemerhati anak dan wanita ini, Jumat (26/8/2022).

Baca juga :  ARW Konsisten Salurkan Ribuan Paket Sembako PSBI

Ipung menjelaskan bahwa tahun 1993 PT BTID belum melakukan reklamasi di Pulau Serangan. Semua HGB yang dikantongi oleh PT BTID saat ini baru diketahui setelah Walikota Denpasar menjawab surat keberatan Ipung pada 17 Mei dan 25 Juni 2022. Berdasarkan jawaban dari Walikota Denpasar, Ipung lalu mengajukan keberatan ke BPN Denpasar. “Saya mengajukan keberatan terhadap tiga HGB di atas tanah saya. Bagaimana ceritanya HGB itu ada? Pada 29 Juli 2022 BPN mengundang saya untuk mengklarifikasi data. Saya datang dengan membawa 15 dokumen asli yang terbit sejak tahun 1974. Belasan dokumen itu untuk membuktikan bahwa tanah itu adalah milik saya sebagai ahli waris,” bebernya.

Sementara itu Prajuru Desa Adat Serangan, I Nyoman Kemuk Antara, yang hadir bersama BPN Denpasar melakukan penelitian lapangan pada Jumat kemarin untuk mengungkap terbentuknya jalan di atas tanah yang disengketakan sekitar tahun 2005 ini. Sebelumnya kanal dengan tanah masyarakat langsung menyatu. Di wilayah Serangan saat itu ada jalan lingkar, namun belum terbentuk.

Baca juga :  Banyu Pinaruh, MDA Denpasar Imbau Masyarakat Tak Berduyun-duyun ke Pantai

Untuk menyambung terbentuknya jalan lingkar, desa membentuk tim pembuatan jalan swadaya. Tim saat itu memohon lokasi ini kepada Ibu Haji Pema. Lebar jalan yang dibentuk itu selebar jalan yang kini diaspal. “Di sisi lain, di seberang kanal, sudah terbentuk jalan setapak,” ungkap Kemuk Antara.

Seiring waktu yakni tahun 2016, pihaknya mengajukan permohonan pengaspalan ke Pemkot Denpasar. Permohonan itu dikabulkan Pemkot Denpasar. “Saya tidak paham kenapa PT BTID memegang HGB tanah di jalan yang jadi masalah saat ini? Makanya perlu dilakukan penelusuran. Apa dasar dari HGB yang dipegang PT BTID ini?” tandasnya.

Baca juga :  Jumat, 68 Orang Positif Covid-19 dan Tiga Pasien Meninggal di Denpasar

Untuk menemukan titik terang atas persoalan tersebut, BPN Denpasar melakukan penelitian lapangan pada Jumat pagi. Penelitian ini dilakukan setelah BPN Denpasar memeriksa dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang dikantongi Ipung. (yan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini