Pegawai Honorer Dihapus, Bangli Data Pegawai Non-ASN

picsart 22 08 29 16 29 25 039
Kepala BKPSDM Bangli, Made Mahindra Putra

Bangli, DENPOST.id

Pemkab Bangli melakukan pendataan pegawai non-ASN yang selama ini mengabdi di Kabupaten Bangli. Hal ini menyusul adanya wacana penghapusan pegawai honorer dengan mendorong status kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintahan hanya 2 yaitu PNS dan PPPK sampai Tanggal 28 November 2023. Hal itu terungkap saat Sosialisasi Pendataan Pegawai Non-ASN yang dipimpin asisten III Setda Bangli, Nyoman Suteja, didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bangli, Made Mahindra Putra, Senin (29/8/2022) di Ruang Rapat Krisna, Kantor Bupati Bangli.

Baca juga :  Pascarapid Test, 8 OTG di Serokadan, Bangli Positif

“Instansi yang tidak melakukan pemetaan dan pelaporan pegawai non-ASN akan dianggap tidak memiliki tenaga non-ASN. Hal ini juga untuk mewujudkan kejelasan status, karir dan kesejahteraan pegawai,” sebut Kepala BKPSDM Bangli, Made Mahindra Putra.

Pihaknya juga menyampaikan beberapa persyaratan yang harus dilakukan masing-masing tenaga non-ASN di lingkungan Pemkab Bangli. Persyaratan tersebut meliputi riwayat pendidikan, riwayat kerja, dan sebagainya.

Sejatinya pihaknya telah melakukan pendataan pegawai non-ASN mendahului per tanggal 14 Agustus sudah masuk sebanyak 1.319 orang. Namun karena ada surat dari MenPAN, sehingga pendataan kembali dilakukan hingga batas waktu tanggal 30 September 2022. “Ini untuk memastikan agar tidak ada yang tercecer,” jelasnya.

Baca juga :  Pura-pura Berteduh, Pemotor Sikat Uang di Warung

Sebab, kata dia, sesuai ketentuan pegawai non-ASN yang sempat putus nyambung tapi masih bisa diakumulasikan selama setahun dan statusnya saat ini masih bekerja di Pemkab Bangli masih bisa didaftarkan. “Salah satu ketentuan pendataan adalah bagi pegawai non-ASN yang mempunyai masa kerja selama satu tahun per tanggal 31 Desember 2021, atau yang diangkat maksimal pada akhir tahun 2020,” tegasnya.

Setelah masa pendataan berakhir tanggal 30 September 2022, pihaknya akan melakukan uji publik dan finalisasi untuk kemudian hasilnya dilaporkan ke Bupati Bangli dan selanjutnya dikirim ke Pusat. “Dari pendataan ini, nanti melalui aplikasi kami sampaikan pada Menpan RB. Selanjutnya kita menunggu petunjuk langsung dari Menpan RB,” sebutnya. (128)

Baca juga :  Sehari, 17 Transmisi Lokal Terjadi di Bangli

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini