Nelayan Minta Permen KP 18 Dikecualikan di Jembrana

picsart 22 09 06 19 21 47 114
RAPAT KERJA - Rapat kerja Komisi II DPRD Jembrana, dengan Kadis Kelautan, Ketua HNSI Jembrana, dan perwakilan dari pemilik perahu, serta perwakilan PPN Pengambengan, Selasa (6/9/2022).

Negara, DENPOST.id

Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) RI No. 18 tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI dan laut lepas, serta penataan andon penangkapan ikan disikapi Komisi II DPRD Jembrana.

Komisi II DPRD Jembrana, dipimpin ketuanya I Ketut Suastika mengadakan rapat kerja bersama Kepala Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten (Dishublutkan) Jembrana, I Ketut Wardana Naya, Ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Jembrana, dan perwakilan dari pemilik perahu, serta perwakilan PPN Pengambengan, Selasa (6/9/2022).

Baca juga :  Pantau Arus Balik Lebaran, Petugas Sisir Selat Bali

Para nelayan mengharapkan supaya permen KP No. 18 tahun 2021 tersebut, dikecualikan di Jembrana karena kendala sarana dan prasarana yang terbatas.

Ketua HNSI Jembrana, Made Widanayasa mengatakan permasalahan yang paling krusial dihadapi nelayan saat ini adalah perijinan. “Permen KP No. 18 tahun 2021 ini memang menjadi kendala nelayan karena sarana prasarana belum dimiliki. Di mana, kapal di atas 30 GT harus melaut di atas 12 mil. Sementara izin penangkapan ikan harus melalui banyak proses. Ada beberapa persyaratan belum bisa dipenuhi. Persoalan sistem aplikasi juga menjadi kendala,” katanya.

Baca juga :  5029 KK Terdampak Virus Corona dapat BLT Desa

Widanayasa mengakui memang sebagian besar pemilik perahu belum memiliki izin dengan peraturan baru. Apalagi dengan perubahan aturan kapal. Di kabupaten tidak punya kewenangan. Untuk nelayan yang ukuran perahunya di bawah 30 GT, ia mengatakan pengurusan sejumlah dokumen tersebut bisa dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, sementara untuk bobot di atas 30 GT harus dilakukan ke pusat.

Dikatakan semenjak aturan itu diberlakukan, praktis bagi nelayan yang belum memiliki dokumen bersangkutan tidak boleh mendapatkan rekomendasi pembelian solar subsidi.

Baca juga :  Menginap di Purwayu, Gede Dana Temui Warga Miskin

Sementara Ketua Komisi II DPRD Jembrana, I Ketut Suastika mengatakan pihaknya akan mencoba mengkomunikasikan dengan kementerian terkait berbagai kendala yang dihadapi nelayan dengan adanya Permen KP No. 18 tahun 2021 ini. “Kami akan mengundang sinas, PPN dan HNSI untuk ikut ke kementerian dan menyampaikan permasalahan di lapangan. Para nelayan prinsipnya sangat siap mengikuti aturan asalkan tidak dibelenggu dengan aturan yang membuat mereka susah. Kami berharap kementerian mempertimbangkan pengecualian aturan itu di Jembrana karena kondisi sarana prasarana tidak mendukung,” jelasnya. (120)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini