Kendalikan Inflasi, Pengalihan Dana Desa Harus Maksimal

picsart 22 09 08 12 04 46 447
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, Nyoman Agus Jaya Sumpena

Singaraja, DENPOST.id

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Pusat hingga daerah dalam mengendalikan inflasi. Terbaru, Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 128/PMK.07/2022 Tentang pengalihan 8% Dana Penanganan Covid-19 di desa menjadi dana penanganan inflasi sampai akhir tahun ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, Nyoman Agus Jaya Sumpena, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/9/2022) mengatakan, anggaran 8% dari dana desa itu bisa dialihkan asalkan kasus Covid-19 di masing-masing desa sudah dalam kategori hijau.

“Jika keadaan di desa terkait Covid-19 sudah membaik dan kiranya dana itu masih tersisa, maka itu bisa dialihkan dan dimaksimalkan sebagai tambahan untuk dana pengendalian inflasi sesuai juknis dari PMK,” jelasnya.

Baca juga :  Jatuh dari Jukung, Seorang Nelayan Hilang

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 97 tahun 2022 tentang panduan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa, pemanfaatan dana desa akan melalui musyawarah desa (Musdes) khusus yang dihadiri oleh Pemerintahan Desa (Pemdes), BPD, tokoh masyarakat, perempuan, golongan masyarakat kurang mampu dan anggota kelompok marginal lainnya.

Pada musdes khusus itu akan dibahas terkait dana inflasi termasuk peralihan dana Covid-19 yang nantinya bisa disepakati pada perubahan APBDes dan merencanakan penajaman terkait pengendalian inflasi. “Secara mekanisme itu akan dituangkan melalui APBDesnya melalui musdes khusus tersebut. Musdes ini khusus merencanakan perubahan APBDes dalam rangka pengendalian inflasi,” sambungnya.

Baca juga :  Pulihkan Ekonomi, UKM Kaum Perempuan Mulai Digeliatkan

Disinggung terkait upaya desa dalam pengendalian inflasi, pihaknya menekankan kepada aparat desa untuk selalu berkoordinasi dengan TPID Kabupaten Buleleng dan menindaklanjuti instruksi untuk menanam pangan. Seperti menanam cabe di masing-masing desa dengan luas 10 are, di mana cabe menjadi salah satu komoditi penyumbang inflasi saat ini.

Sumpena juga mengatakan, pihak desa sudah mempunyai terobosan dengan dana desa sebelumnya dalam program ketahanan pangan dan terus bergerak menekan laju inflasi. Namun untuk sekarang ini hanya dilakukan penajaman program saja.
“Oleh karena itu, dengan terbitnya PMK ini saya mengajak seluruh perbekel se-Kabupaten Buleleng untuk mengikuti arahan sesuai peraturan yang ada terkait memaksimalkan pengalihan dana tersebut. Dengan begitu inflasi bisa terkendali khususnya di desanya masing-masing,” tandasnya. (118)

Baca juga :  Ganti Rugi Jalan "Shortcut" Tak Sesuai, Warga Pegayaman Minta Pendampingan Dewan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini