Pekerja Disabilitas Dipastikan Peroleh Perlindungan dan Kesejahteraan dari BPJS Ketenagakerjaan

picsart 22 09 09 19 29 33 300
KONFERENSI - Konferensi Internasional, yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagkerjaan dalam rangkaian Presidensi G-20, di salah satu hotel di Jimbaran, Kuta Selatan.

Jimbaran, DENPOST.id

Kesetaraan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dalam bekerja terus diperjuangkan. BPJS Ketenagakerjaan juga mendukung pekerja disabilitas memiliki hak yang sama, serta mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan.

Isu jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas itu juga diangkat dalam Konfrensi Internasional bertajuk The 1ST International Conference on Manpower and Suistainable Development (Imside), Transformation of Manpower in The Changin World of Work, yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagkerjaan dalam rangkaian Presidensi G-20.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia. Pihaknya memastikan jika pekerja disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan dan kesejahteraan. “BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki program Jaminan Kecelakaaan Kerja Return to Work (JKK RTW), yaitu pendampingan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, mulai dari perawatan, pelatihan hingga mereka mampu bekerja kembali,” katanya, Kamis (8/9/2022).

Menurut Roswita, BPJS Ketenagakerjaan juga akan terus mengembangkan ekosistem program tersebut, mulai dari perluasan rumah sakit kerjasama atau yang dikenal dengan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK), peningkatan kualitas petugas pendamping atau case menager hingga bekerjasama dengan perusahaan untuk membangun lingkungan kerja yang ramah penyandang disabilitas. “Dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, diharapkan para pekerja disabilitas juga dapat bekerja dengan aman dan tenang, sehingga mampu berkontribusi bagi perekonomian bangsa,” bebernya.

Baca juga :  Badung Utara Tetap Dijadikan Daerah Konservasi Pertanian dan Perkebunan

Sementara Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Angkie Yudistia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif sangat penting untuk proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Ini, dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan di lapangan dalam proses distribusi ekonomi yang berbasis kerakyatan dan menyasar semua warga negara. “Skema ekonomi yang inklusif, menunjukkan Indonesia mampu memberi ruang yang sama bagi siapapun, termasuk didalamnya warga disabilitas untuk terlibat langsung dan tidak hanya jadi penonton dalam pembangunan negara. Mereka juga bisa hadir di berbagai sektor kerja yang dibutuhkan oleh industri dengan tetap menyesuaikan kemampuan, serta kualifikasi keahlian yang dibutuhkan,” ujar Angkie.

Baca juga :  Buleleng Kembali Masuk Zona Kuning Covid-19

Angkie menegaskan, konsep ekonomi inklusif merupakan bagian dari penerjemahan UU No.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang diiukuti oleh peraturan turunannya yang menekankan hal penyandang disabilitas adalah mendapat perkejaan dan jaminan perlindungan sosial.

Angkie turut mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan yang sangat memerhatikan penyandang disabilitas agar mereka tidak hanya mendapat pekerjaan, namun juga mengupayakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai mitigasi risiko yang dihadapi saat bekerja. (124)

Baca juga :  Bupati Badung Kukuhkan Paskibraka Badung 2022

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini