Ranperda Retribusi TKA di Klungkung Disoroti Dewan

naker 2
PANDANGAN UMUM - Fraksi di DPRD Klungkung menyerahkan pandangan umum fraksinya terkait Ranperda tentang Restribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing kepada Wakil Ketua DPRD, Wayan Baru, Senin (12/9/2022).

Semarapura, DENPOST.id

DPRD Klungkung bersama eksekutif mulai membahas Ranperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Senin (12/9/2022). Namun penerapan retribusi terhadap penggunaan tenaga kerja asing dalam Ranperda tersebut masih menjadi sorotan sejumlah fraksi di DPRD Klungkung. Terutama dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Klungkung.

Seperti disampaikan fraksi Nasdem. Dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan Ida Ayu Gayatri, fraksi Nasdem mempertanyakan jumlah tenaga kerja asing yang mencari penghidupan di Klungkung. Apalagi dengan pesatnya perkembangan dunia usaha maka tidak tertutup kemungkinan tenaga kerja asing tidak terdeteksi secara kasat mata. “Jadi apa strategi dan antisipasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah agar hal tersebut  masih mampu dipantau dengan akurat?” Tanya Gayatri.

Hal sama dipertanyakan Fraksi Hanura. Dalam pandangan umum yang dibacakan Wayan Buda Parwata, Hanura mempertanyakan potensi dari penerapan pungutan retribusi  penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini penting disampaikan untuk menetapkan target PAD  di masa mendatang.  “Struktur dan besaran tarif  retribusi pasal 8 ayat  (2) Rancangan Besaran Retribusi di tetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat ) per jabatan, per orang, per bulan untuk setiap  TKA. Kenapa harus  memakai dolar? Bukankah nilai kurs fluktuatif. Bagaimana  kemudian menghitung target pendapatan  asli daerah?” ujar Buda Parwata.

Sementara fraksi PDIP dalam pandangan umum fraksinya yang dibacakan I Made Satria mengatakan, retribusi penggunaan TKA merupakan salah satu potensi penerimaan daerah. Oleh karena itu, PDIP berharap penetapan peraturan daerah ini segera ditindaklanjuti dengan program sosialisasi sehingga implikasi dari peraturan daerah ini cepet terealisasi.

Baca juga :  Dana Desa di Klungkung Turun Rp10 Miliar

Beda lagi dengan Fraksi Persatuan Demokrat. Dalam pandangan umum fraksinya yang dibacakan Made Jana, fraksi Persatuan Demokrat berharap pemerintah daerah harus berani memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing jika di kemudian hari tidak disiplin dalam membayar Dana Kompensasi tenaga Kerja Asing (DKTKA).  “Demikian juga harus diawasi penggunaan tenaga kerja asing dari jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan agar jangan sampai tertutup peluang tenaga kerja lokal kita untuk mendapatkan peluang kerja di daerahnya sendiri,” kata Made Jana.

Baca juga :  8 Desa Masih Zona Kuning, Klungkung Perpanjang PPKM Mikro

Fraksi Golkar dalam pandangan umum fraksinya yang dibacakan Wayan Mardana
berharap di dalam Peraturan Daerah ini agar ada ketentuan terkait sanksi keterlambatan pembayaran retribusi. “Intinya tidak terlalu memberatkan. Di sisi lain tenaga kerja asing yang datang bekerja ke wilayah Klungkung juga memiliki spesifikasi pengetahuan. Dengan begitu, ada transfer ilmu ke tenaga kerja lokal di Kabupaten Klungkung,” imbuhnya.

Sementara fraksi Gerindra dalam pandangan umum fraksinya yang dibacakan Wayan Widiana mengatakan, manakala Ranperda ini dipaksakan, maka masa berlakunya perda ini sangat pendek hanya sampai dengan 5 januari 2024. Sesuai limit yang ditetapkan dalam UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKP3D (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Baca juga :  90 Persen Warga Lembongan Kembali ke Budidaya Rumput Laut

Menanggapi sorotan tersebut, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, dalam sambutannya mengatakan, jumlah penggunaan tenaga kerja asing di  Klungkung tahun 2021 sebanyak 12 orang. PAD yang bersumber dari pemungutan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan  tenaga kerja asing pada tahun 2021 sebesar Rp 204.927.168.

“Kenapa tarif retribusi harus memakai dolar? Dapat kami jelaskan bahwa penetapan tarif retribusi tersebut sesuai amanat Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan dalam Pasal 8 ayat (3) Ranperda telah diatur bahwa Retribusi dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi,” ujar Suwirta. (c/119)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini