Dewan Targetkan TPP Penyuluh Pertanian PPPK Cair 2023

picsart 22 09 13 16 34 00 978
RAPAT - Rapat bersama Kepala BKDPSDM, Kepala Dinas PKP (Perwakilan Penyuluh Pertanian P3K) Kabag Organisasi Setda Kabupaten Bangli terkait pembahasan TPP Penyuluh Pertanian P3K. DENPOST.id/ist

Bangli, DENPOST.id

Nasib para penyuluh pertanian di Kabupaten Bangli mendapat perhatian dari kalangan DPRD Bangli, dalam hal ini Komisi I. Sebab, meski sudah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekitar dua tahun silam, nyatanya sampai kini mereka justru tidak kunjung mendapatkan haknya berupa Tambahan Perbaikan Pendapatan (TPP).

“Harusnya mereka sudah mendapat haknya secara penuh tahun 2023,” tegas Ketua Komisi I DPRD Bangli, Satria Yudha, Selasa (13/9/2022). Atas kondisi ini, pihaknya telah melaksanakan rapat bersama Kepala BKDPSDM, Kepala Dinas PKP (Perwakilan Penyuluh Pertanian P3K) Kabag Organisasi Setda Kabupaten Bangli terkait pembahasan TPP Penyuluh Pertanian P3K.

Baca juga :  Delegasi Field Trip G20 JECMM Kunjungi Desa Penglipuran

Menurut Satria Yudha, rapat kerja tersebut memang digelar untuk menuntaskan persoalan TPP Penyuluh Pertanian PPPK. “Ini sebenarnya merupakan rapat ketigakalinya. Sebelum perubahan, kita kira persoalannya sudah selesai. Tapi nyatanya belum,” ujar Satria Yudha. Hal itu terjadi lantaran masih ada beda pemahaman terkait PPPK dan PNS.

Lanjut dari hasil rapat kerja tersebut, pihaknya kini mengaku sudah menemukan titik temu permasalahan yang terjadi. “Persoalan yang terjadi, bukan karena masalah regulasi. Hanya saja karena persoalan jumlah orang saja. Maka, saya sudah tegaskan, jangan bedakan PPPK ini dengan PNS. Karena dalam undang-undang ASN, yang ada hanya dua jenis PNS dan PPPK. Ini jadi satu kesatuan, tidak boleh dibeda-bedakan. Karena itu, sekarang tinggal ditambah saja orangnya yang belum dapat,” ungkapnya.

Baca juga :  Operasi Zebra Agung 2021, Disiplin Prokes Tetap Jadi Perhatian

Disebutkannya, Penyuluh Pertanian PPPK yang tidak mendapatkan TPP adalah hasil testing tahun 2019 sebanyak 37 orang yang telah dilantik sekitar bulan Maret 2020. “Semestinya begitu dilantik sudah harus diberikan semua haknya. Tapi, mereka ini justru tidak dimasukkan dan dijabarkan dalam peraturan Bupati karena masih ada beda pemahaman, sehingga, saat ini titik temunya tinggal masukkan jumlah saja,” kata Satria Yudha.

Tindak lanjut dari itu, Satria Yudha menegaskan akan segera memanggil tim TPP. “Targetnya, saya pastikan tahun 2023 harus sudah mendapatkan haknya. Untuk itu, dalam waktu dekat, kita juga akan panggil yang katanya ada tim TPP. Bisa gak kita berbagi dulu di Perubahan. Apalagi ada dua orang penyuluh pertanian yang akan segera pensiun. Kasihan mereka,” ucapnya. Dalam hal ini, ditegaskan kembali kalangan Komisi I akan memperjuangkan secara penuh nasib para penyuluh pertanian PPPK yang belum mendapatkan haknya tersebut. (128)

Baca juga :  Operasi Patuh Dimulai, Ini yang Dilakukan Polisi Bangli

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini