Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Dirancang Naik pada Anggaran Perubahan

picsart 22 09 15 17 31 10 305
RAPAT PARIPURNA - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng, di Ruang Sidang Utama Gedung Dewan Buleleng, Kamis (15/9/2022).

Singaraja, DENPOST.id

Pendapatan Daerah dirancang mengalami kenaikan pada anggaran perubahan Tahun 2022. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Bupati Buleleng atas Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang Utama Gedung Dewan Buleleng, Kamis (15/9/2022).

Pj. Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, dalam penyampaian nota pengantarnya mengatakan, pendapatan pada Ranperda Perubahan APBD tahun 2022 dirancang mengalami peningkatan sebesar Rp 69,35 miliar lebih atau 3, 34% dari APBD induk sebesar Rp 2, 07 triliun lebih, menjadi sebesar Rp 2,14 triliun lebih yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang mengalami peningkatan sebesar Rp 35,5 miliar lebih atau 8,45%, dari APBD induk sebesar Rp 420,37 miliar lebih menjadi sebesar Rp 455,37 miliar lebih. Pendapatan transfer dirancang mengalami peningkatan sebesar Rp 33,84 miliar lebih atau sebesar 2,04% dari APBD Induk sebesar Rp 1,65 triliun lebih, menjadi sebesar Rp 1,69 triliun lebih.

Baca juga :  4.000 Orang Tervaksinasi di Buleleng

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, ditemui usai memimpin rapat menyampaikan, terkait peningkatan rancangan pendapatan daerah sudah dipertimbangkan serta dikaji dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Dia berharap hal tersebut dapat tercapai dengan optimal, sehingga tidak ada lagi program-program yang terhambat sampai berakhirnya tahun anggaran ini.

Lebih lanjut dikatakan, DPRD selama ini terus mendorong upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, di samping juga meningkatakan efektivitas kewenangan sektor pajak dan retribusi untuk menunjang pendapatan daerah.

Baca juga :  Pacaruan di Desa Adat Buleleng, Prajuru Jaga Jarak

Terkait Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Supriatna mengatakan, selama ini sudah mendorong Pemerintah Daerah mengkaji kembali NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. “Pemerintah Daerah hendaknya jangan sampai menjadi beban terhadap masyarakat, masih banyak sektor- sektor yang lain yang bisa di maksimalkan untuk menunjang peningkatan Pendapatan Daerah,” katanya. (118)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini