Kasus Potong Tebing di Jimbaran, Polda Periksa Pemilik Proyek, Kontraktor Hingga Pejabat Terkait

tebing,ku
POTONG TEBING - Beginilah tebing di Banjar Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kutsel, Badung, yang dipotong untuk akomodasi pariwisata. Proyek ini menjadi sorotan masyarakat karena merusak lingkungan. (DenPost.id/ist)

Kereneng, DenPost.id

Penyidik Ditreskrimsus Polda Bali terus mendalami kasus pemotongan tebing di Banjar Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kutsel, Badung. Penyidik telah memeriksa pihak-pihak terkait yakni pemilik proyek, kontraktor, serta beberapa pejabat instansi terkait di Pemkab Badung.

Plt.Direskrimsus Polda Bali AKBP Ambariyadi Wijaya, Rabu (21/9/2022), mengungkapkan pemeriksaan ini dilakukan untuk mencari dugaan tindak pidana dalam pemotongan tebing tersebut. Disebutkan pula, beberapa pihak yang terlibat, mulai dari pemilik proyek hingga kontraktor pelaksana, sudah diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Bali. Tak hanya itu. Sejumlah pejabat terkait di Pemkab Badung juga diperiksa. “Sudah ada beberapa saksi yang kami periksa,” tegasnya.

Ditanya siapa saja yang sudah diperiksa dan isi atau materi pemeriksaan, mantan Kasat Reskrim Polresta Denpasar ini tak mau berkomentar dengan alasan dapat mengganggu penyelidikan yang sedang berlangsung. “Nanti kalau ada perkembangan saya infokan ke teman- teman wartawan,” ungkap Ambariyadi.

Sebelumnya praktisi hukum, Charlie Y.Usfunan, mengungkapkan pemotongan tebing di Pantai Jimbaran, tepatnya di Banjar Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kutsel, Badung, menjadi sorotan masyarakat. Proyek yang merusak lingkungan itu terkesan dibiarkan dan tak ada tindak lanjut dari pemerintah. Padahal, proyek yang sempat viral itu di medsos ini diduga belum mengantongi izin lengkap dari kementerian terkait. Pemkab Badung dan Pemprov Bali diminta tegas menindak proyek yang membahayakan lingkungan itu. Selain itu aparat kepolisian diminta menindak tegas si pelanggar. “Kalau tidak ditindak tegas, maka akan menjadi preseden buruk bagi perlindungan bentang alam di Bali. Pemerintah daerah bisa melaporkan hal ini ke Polda Bali,” tegas Charlie Y.Usfunan pada 5 September lalu.

Baca juga :  Desa Tegal Mengkeb Lakukan Penutupan Sementara

Tamatan Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) itu mengungkapkan berdasarkan Perda Provinsi Bali No.3/2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009-2029  secara tegas mengatur tebing pantai merupakan kawasan perlindungan setempat yang pemanfaatannya memerlukan izin.

Berdasarkan aturan tersebut, Charlie menyebut tebing pantai termasuk dalam lahan miliknya tidak tepat. Pasalnya, kawasan tebing pemanfaatannya untuk publik dan dilindungi pemerintah daerah.

Charlie menambahkan merujuk pada Perda Kabupaten Badung No.7/2018 tentang rencana detail tata ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Kuta Selatan, tebing pantai yang termasuk sempadan jurang, merupakan zona perlindungan setempat yang pemanfaatannya dibatasi. “Sesuai Perda Provinsi Bali dan Perda Kabupaten Badung, sangat jelas pemanfaatan tebing pantai memerlukan izin dan rekomendasi dari instansi terkait,” tegasnya.

Baca juga :  Bupati Sanjaya: Tabanan Pertahankan Pertanian Demi Stabilitas

Charlie juga menyinggung PT Top Up Solusi Indonesia sebagai operator mengaku telah mendapat rekomendasi dari BWS Bali-Penida. Menurut dia, meski sudah ada rekomendasi, tetap saja PT itu harus mengantongi izin dari pemerintah daerah dan kementerian terkait. Terlebih dalam tindakan cut and fill disebutkan dalam Pasal 67 huruf f bahwa harus mengantongi izin dari dinas hingga kementerian terkait untuk mendapat pengamatan dan pengujian lebih lanjut, apakah tindakan tersebut mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup? Proyek ini juga secara terang-terangan melanggar UU Lingkungan Hidup. (yan)

Baca juga :  Enam Sekolah Baru Siap Dioperasikan, Pemerintah Jamin Tak Ada Lulusan SMP Tercecer

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini