Puluhan Warga Gilimanuk Kembali Datangi Kantor DPRD

picsart 22 09 27 16 17 02 544
SHM - Puluhan warga Gilimanuk mendatangi gedung DPRD Jembrana untuk memperjuangkan sertifikat hak milik (SHM).

Negara, DENPOST.id

Puluhan warga Gilimanuk, Jembrana, Selasa (27/9/2022) kembali mendatangi kantor DPRD Jembrana. Ini kali kedua warga Gilimanuk mendatangi para wakil rakyat. Kedatangan mereka untuk memperjuangkan sertifikat hak milik (SHM) tanah Gilimanuk.

Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk (Amtag) juga diundang untuk rapat dengar pendapat Pansus III terkait hak penggunaan lahan (HPL) Gilimanuk tersebut.
Rapat dihadiri Ketua Pansus III, I Ketut Suastika dan anggota, Sekda Jembrana, I Made Budiasa serta Ketua Amtag, I Gede Bangun Nusantara dan anggota.

Bangun Nusantara mengatakan pertemuan inimenjadi pertemuan tripartit antara eksekutif, legislatif dan Amtag.
“Kami harapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya segera ada keputusan dari eksekutif yang disetujui legislatif untuk pelepasan HPL sehingga bisa diproses SHM,” kata Bangun Nusantara.

Dari pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan, katanya, ada progres cukup bagus. Dari eksekutif melimpahkan ke tim baru yang menangani yaitu BPKAD. Demikian juga DPRD membentuk pansus baru. “Pansus lama tidak berfungsi lagi. Kami harapkan pansus baru bisa membantu kami agar proses lebih cepat. Dari tripartit ini ada 2 hal yang dilakukan. Pansus akan mendata demikian juga eksekutif. Masyarakat juga melakukan pendataan yang mana saja aset-aset masyarakat. Setelah hari ini tim seharusnya sudah terbentuk dan melakukan pendataan,” jelasnya.

Baca juga :  Cegah Barang Selundupan ke Dalam Rutan, Troling Digencarkan

Di Gilimanuk, lanjutnya, terdata ada 2.500 KK dengan luas wilayah 150 ha. Per KK rata-rata tanahnya 3,5 are.
Sejauh ini sudah 80 persen warga mengumpulkan data dan dukungan cukup besar. “Seharusnya proses bisa lebih cepat. Tuntutan kami agar segera dilepas HPL Gilimanuk. Target Desember 2022 bisa kelar dan akan kami kejar sampai ini terjadi. Harapan kita tidak ada lagi proses penundaan untuk pelepasan,” ujarnya.

Baca juga :  Klaster BB Agung Tambah Enam Pasien Positif Covid-19

Sementara Ketua Pansus III, I Ketut Suastika, mengatakan, bersama eksekutif dan Amtag akan kembali menggelar rapat dengar pendapat terkait status tanah HPL di Gilimanuk. Dia menyampaikan akan segera koordinasi dengan Kementrian dan BPN di Jakarta.
“Kami dari pansus juga meminta permohonan pelepasan status tanah itu dari Bupati Jembrana segera dikeluarkan,” kata Suastika.

Terkait target masyarakat agar selesai pada Desember 2022 mendatang, pihaknya menyerahkan pada proses. Karena menurutnya, fungsi dewan adalah pengawasan.
“Kita semua berproses dulu. Selanjutnya terkait hal teknis harus diperdalam lagi. Agar nantinya tidak menjadi kekhawatiran masyarakat,” katanya.

Baca juga :  Satu Pasien Covid-19 di Jembrana Meninggal Dunia

Dikatakannpula, sejak lima bulan lalu dewan juga membentuk pansus untuk mendalami keinginan masyarakat Gilimanuk mendapatkan SHM ini agar terpenuhi. “Kita juga berharap ini segera diselesaikan tapi kami juga berharap tidak ada masalah ke depannya. Kami akan koordinasikan lagi ke pusat tentunya dengan eksekutif dan perwakilan warga/Amtag,” pungkasnya. (120)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini