Diserbu Pabrik Limbah B3, Warga Pengambengan Protes

protes 1
LIMBAH - Belasan warga Pengambengan, Kecamatan Negara mendatangi kantor perbekel terkait keberadaan pabrik limbah B3 yang kini menyerbu wilayahnya dan bahkan kini sudah ada 2 pabrik dibangun.

Negara, DENPOST.id

Wilayah Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara kini diserbu pembangunan pabrik limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). Saat ini sudah dua pabrik yang mulai dibangun yaitu PT Klin dan PT Balindo Marino Service (BMS). Dari isu yang berkembang, akan ada lagi pembangunan pabrik lainnya.
Dengan adanya pembangunan tersebut, sejumlah warga Pengambengan, Rabu (28/9/2022) datang ke Kantor Perbekel Pengambengan.

Kedatangan warga ini karena ada undangan dari Perbekel Pengambengan kepada salah seorang warga bernama Agus Budiono yang mengunggah postingan di media sosial terkait PT BMS. Dalam mediasi yang dipimpin Perbekel Pengambengan, Kamaruzaman, yang juga dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kapolsek Negara, Kasat Intelkam Polres Jembrana, Bhabinkamtibmas Pengambengan, BPD Desa Pengambengan dan pihak PT. BMS, pertemuan berjalan alot bahkan terjadi perdebatan.

Agus Budiono dan warga lainnya menyatakan tidak menyetujui adanya pembangunan pabrik limbah B3 karena akan berdampak pada lingkungan sekitar. Apalagi rumahnya dekat dengan pabrik sehingga dikhawatirkan nanti ketika hujan sumurnya tercemar dan berdampak lainnya. “Saya dipanggil ke sini sesuai surat panggilan yang diberikan kepada saya yang isinya terkait laporan pihak PT. BMS, jadi saya belum mengerti terkait laporan apa saya dipanggil ke sini. Saya menggunggah PT. BMS di facebook karena sebelumnya dari PT. BMS berjanji akan mengajak saya ke Jakarta untuk mengetahui proses kerja mesin pengolah limbah B3, namun sampai saat ini hal tersebut tidak terlaksana, bahkan sosialisasi pun tidak ada dari PT. BMS ke masyarakat, tiba-tiba sekarang sudah dimulai proses pembangunan pabrik BMS,” ujarnya.

Dikatakannya, sebelumnya mereka telah berulang kali meminta penjelasan ke Kantor Desa terkait keberadaan PT. BMS, namun sampai saat ini belum pernah mendapatkan penjelasan. “Kami hanya meminta kejelasan. Apakah kami sebagai warga tidak punya hak untuk bersuara dengan adanya pembangunan pabrik di wilayah kami. Kami tidak tahu kapan sosialisasi, kok sudah ada pabrik berdiri dan kami ingin tahu prosesnya,” kata Agus.

Baca juga :  Mesin Mati dan Rem Blong, Truk Tabrak Pohon Perindang

Warga lainnya, Ustad Sariaman juga mengaku menolak pembangunan pabrik limbah di lingkungannya. “Belum selesai permasalahan pabrik limbah PT Klin, kini kembali ada permasalahan baru. Berapa sebenarnya jarak pabrik dengan penyanding? Jarak pabrik dengan mesjid cuma 100 meter. Apakah ini sudah sesuai?” Tanya Sariaman. Pihaknya katanya hanya ingin yang terbaik dan ke depannya tidak ada permasalahan akibat pembangunan pabrik di wilayahnya.

Baca juga :  Dua Pejabat Eselon II Pemkab Jembrana Dilantik

Intinya, warga yang datang ke Kantor Perbekel Pengambengan meminta agar pembangunan pabrik di wilayahnya dihentikan sebelum ada sosialisasi lagi.

Terkait pertemuan itu, Kamaruzaman mengatakan, mediasi digelar karena ada permintaan untuk mediasi dan laporan terkait unggahan di media sosial yang menyinggung pabrik PT BMS. “Untuk diketahui bahwa kami dari pihak Desa Pengambengan tidak pernah mengeluarkan izin apapun terkait PT. BMS,” jelasnya. Terkait proses penerbitan izin pembangunan Pabrik PT. BMS pihaknya akan menanyakan dan meminta penjelasan hal tersebut ke pemerintah daerah.

Sementara itu, pemrakarsa PT. BMS, IB. Putu Astina megaku menyayangkan adanya surat kaleng dan postingan terkait PT. BMS di media sosial. “Kami izin sudah lengkap. Izin dari pusat. Jika tidak setuju silahkan ajukan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) perusahaan kami ke pusat karena izin dari kementerian. Kalau memang sudah ada dasar men-TUN kan kami, ya silakan, daripada debat kusir tidak jelas,” katanya.

Baca juga :  TMMD ke -110 di Jembrana, dari Bangun Jalan hingga Sumbang Kambing

Terkait permintaan sosialisasi, lanjut Astina, sebelum proses pengurusan izin harus terlebih dahulu diakukan sosialisasi. “Itu sudah dilaksanakan, selanjutnya diproses pengajuan perizinan pembangunan Pabrik PT. BMS dan saat ini izin PT. BMS sudah terbit, jadi tidak mungkin kami pihak PT. BMS kembali melakukan tahap sosialisasi dengan masyarakat.
Saya selaku pemrakarsa dari PT. BMS bertanggung jawab penuh atas keberadaan PT. BMS, terkait adanya surat kaleng menyangkut PT. BMS saya tidak akan menanggapi hal tersebut, karena ini merupakan negara hukum, kalau ada protes silakan melalui jalur hukum,” sarannya.

Putu Gede Pande Indarjaya sebagai pengelola/pemegang kuasa PT. BMS mengatakan, proses pengurusan perizinan PT. BMS sudah melalui skema di antaranya sosialisasi, dilakukan kajian dan analisis, setelah hal tersebut dilaksanakan baru perizinan bisa diproses. “Skema tersebut telah kita lalui dengan waktu yang cukup lama hingga saat ini izin pendirian bangunan PBG PT. BMS sudah terbit dan sudah kami miliki,” pungkasnya.
(120)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini