Pascabanjir Bandang, Kelompok Tani Hutan Dipanggil Bupati

picsart 22 10 21 16 19 03 203
KTH - Kelompok Tani Hutan (KTH) dikumpulkan dan diminta menandatangani komitmen menjaga hutan agar banjir bandang tidak terjadi lagi di Jembrana.

Negara, DENPOST.id

Musibah banjir bandang yang terjadi tahun ini di Jembrana  mengharuskan semua pihak untuk saling introspeksi. Banjir yang terjadi  tahun ini terbesar dibandingkan sebelumnya jika dilihat dari kerusakan serta banyaknya warga  terdampak.
Karena itu, selain memfokuskan pada penanganan  dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak, Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, memanggil warga pengelola hutan desa meliputi Lembaga Pengelola Hutan Desa ( LPHD )  dan  Kelompok Tani Hutan ( KTH ). Mereka diminta berkomitmen menjaga hutan Jembrana.

Kesepakatan untuk menjaga dan mengawasi hutan dilakukan dengan penandatanganan  komitmen tertulis oleh masing-masing ketua kelompok pengelola hutan. Selain disaksikan Tamba, penandatanganan komitmen ini juga disaksikan Kapolres Jembrana, AKBP I Dewa Gede Juliana; Kepala  Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Teja dan Kepala UPTD  Kawasan Pengelolaan Hutan Bali Barat ( KPH ), Agus Sugiyanto, di Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Jumat ( 21/10/2022).

Baca juga :  Sebelum Mengikuti UTBK Unud, Peserta Wajib Lakukan Ini

Komitmen itu memuat tentang kesiapan pengelolaan hutan sesuai ketentuan dan mencegah terjadinya pemotongan pohon, pembakaran lahan, peneresan pohon, perluasan areal baru serta kegiatan lain yang melanggar ketentuan hukum.
Tamba menyebut kesepakatan  tertulis dengan surat bermaterai itu bentuk komitmen  rasa  tanggung jawab untuk turut menjaga hutan Jembrana.

“Hari ini kita cari solusi. Kita buat pernyataan tertulis bersama untuk melindungi hutan. Kami tidak menjustifikasi bapak semua sebagai pelaku perusakan hutan, tapi mari kita berempati, saling mulat sarira, berempati  akan musibah, tanggung jawab bersama agar musibah ini tidak terulang kembali.
Caranya dengan ikut bertanggung jawab mengawasi hutan,”  ujar Tamba.

Baca juga :  Diabetes, Ibu Rumah Tangga Gantung Diri

Lebih lanjut dikatakan, harus ada kesungguhan  dari semua pihak agar musibah banjir bandang tidak terulang kembali. Komitmen ini, katanya, mesti segera disebarluaskan kepada masing-masing anggota untuk dilaksanakan. Saat ini ada 32 kelompok LPHD  dengan jumlah anggota mencapai 4.930 yang diberikan izin menanami hutan di desanya dengan tanaman produktif.

Tamba secara spontanitas juga langsung menggelar sayembara terbuka bagi anggota dan kelompok yang memberikan informasi terkait perusakan hutan dengan hadiah Rp 2 juta.
“Hadiah itu dari kantong pribadi bupati sendiri, bagi yang mampu memberikan informasi terkait pelaku perusakan hutan, jadi nanti ada data dan fotonya,” kata Tamba.

Baca juga :  Enam Pencuri Ribuan Kilogram Udang Ditangkap

Menurutnya, upaya menjaga hutan bersama kelompok masyarakat sudah sering disampaikan dengan pendekatan sosial, filosofi menyama-braya, melalui tetua dan kelompok.
Ia mengakui pengawasan sangat terbatas dengan personel penyuluh hutan hanya dua orang. Sedangkan  luasan hutan yang harus diawasi mencapai 37.182 hektar.
Luasan izin pengelolaan hutan desa di Jembrana mencapai 12 ribu hektar blok pemanfaatan bekas perambahan hutan dengan luas yang baru dimanfaatkan masyarakat mencapai 5.771 hektar.
“Kita ingin kelompok ini benar-benar fokus menjadi penyelamat hutan. Mencegah illegal logging karena kami akui memiliki keterbatasan. Jadi harus bersama sama,” tandasnya . (120)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini