Denpasar, DenPost.id
Gubernur Bali Wayan Koster mendampingi kunjungan resmi Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim dan Lingkungan Inggris Lord Goldsmith bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar ke objek wisata mangrove (bakau) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simbar Segara, Suwung Kauh, Desa Pemogan, Denpasar Selatan (Densel), pada Minggu (23/10/2022) siang.
Kedatangan rombongan, selain untuk meninjau lokasi pelestarian mangrove, juga berkesempatan menanam bibit mangrove bersama puluhan siswa SMAK Soverdi, Tuban. Gubernur Koster bersama Menteri Goldsmith dan Menteri LHK Siti Nurbaya turun di lokasi pembibitan untuk menanam bibit mangrove. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Goldsmith, dalam kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia, mengatakan bahwa dia sangat mengapresiasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia serta Pemprov Bali dalam rangka pelestarian dan menjaga kawasan mangrove. “Apa yang dilakukan ini sangat menginspirasi dan sangat menyenangkan untuk turut menanam mangrove bersama Ibu Menteri dan Bapak Gubernur Bali,” tegas Goldsmith.
Sedangkan Gubernur Koster menegaskan bahwa Provinsi Bali dalam masa kepemimpinannya terus berupaya memperluas area penanaman mangrove di beberapa kawasan seperti di Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, dan Jembrana. “Saya juga telah menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali (untuk memperluas area penanaman mangrove), didukung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berbagai komponen masyarakat peduli mangrove,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur asal Sembiran, Tejakula, Buleleng, ini menggencarkan penanaman kembali hutan mangrove, pengaturan tata ruang wilayah pesisir, penegakan hukum terhadap pelanggaran bidang kehutanan dan pembersihan, serta pembebasan mangrove dari pencemaran sampah-sampah plastik yang mengganggu pertumbuhan maupun kesehatan mangrove. Upaya-upaya pelestarian kawasan mangrove, menurut Gubernur Koster, sejalan dengan Pergub Bali No.24 Tahun 2020 tentang pelindungan sungai, mata air, danau dan laut. “Kami di Bali sebenarnya memiliki kearifan lokal yakni perayaan Tumpek Wariga: memuliakan tumbuh-tumbuhan, dan alam. Secara teknis pun, kami memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali untuk menyusun roadmap rencana reboisasi di kawasan-kawasan hutan se-Bali, sehingga target minimal kawasan hijau 30%, bahkan lebih bisa terpenuhi,” jelasnya.
Kebijakan tersebut juga didukung perjanjian kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Bina Marga serta Pemprov Bali, guna mendukung penguatan fungsi kawasan Tahura Ngurah Rai melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas wisata alam dalam rangka KTT G20 di Bali, yang ditandatangani pada Agustus lalu.
Di sisi lain, Direktur Konservasi Tanah dan Air Kementerian LHK, Muhammad Zainal Arifin, menjelaskan kepada rombongan bahwa pelestarian mangrove merupakan bagian kebijakan prioritas pemerintah Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo. Presiden menargetkan rehabilitasi hutan mangrove di Tanah Air bisa mencapai 600 ribu hektar dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. “ Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia yaitu 3,36 juta hektar. Termasuk di kawasan Tahura Ngurah Rai, yang meliputi 1.300 hektar mangrove dengan ekosistem yang eksotis,” tandas Zainal.
Berkaitan dengan even G20, Zainal juga menjelaskan bahwa saat ini Bali merehabilitasi kawasan mangrove conservation forest, yang rencananya menjadi salah satu lokasi tujuan kepala negara yang hadir dalam ajang KTT G20. Kawasan tersebut merupakan bukti nyata komitmen Indonesia dalam upaya meredam isu-isu perubahan iklim. “Kawasan ini merupakan yang pertama dan satu-satunya kawasan hutan dan persemaian mangrove modern di dunia,” jelasnya.
Kedatangan Lord Goldsmith beserta jajaran ke Indonesia dan Bali dalam rangka membahas kerjasama bilateral antara Inggris dengan Indonesia tentang iklim dan lingkungan, khususnya sektor kehutanan dan penggunaan lahan berkelanjutan (FOLU). Kedua negara sepakat menandatangani kerjasama di bidang lingkungan dan iklim, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, tertuang dalam MoU yang ditandatangani Menteri LHK dan Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup Inggris. Melalui MoU ini, kedua belah pihak bertujuan membangun persahabatan yang lebih kuat untuk mewujudkan aksi iklim yang nyata dan efektif di lapangan. “Indonesia memainkan peran utama dalam memastikan bahwa semua komitmen yang ditetapkan dalam agenda G20 terpenuhi, termasuk transisi energi, karena kita berusaha untuk mengatasi peningkatan dampak perubahan iklim dan menjaga agar target suhu Perjanjian Paris tetap terjangkau,” ungkapnya.
Hadir pula dalam kesempatan ini, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali I Made Teja. (dwa)
