Parlemen Bangli Minta Pemerintah Petakan Kawasan dan Pemukiman Kumuh

picsart 22 11 01 21 18 27 640
BAHAS RANPERDA - Paripurna pembahasan tiga ranperda oleh eksekutif bersama DPRD Bangli.

Bangli, DENPOST.id

Penyusunan tiga ranperda dibahas jajaran parlemen Bangli bersama eksekutif melalui rapat paripurna yang digelar, Selasa (1/11/2022). Di hari yang sama, tiga ranperda yang diajukan eksekutif tersebut dilanjutkan dengan rapat yang mengagendakan pemandangan umum bersama fraksi di DPRD Bangli.

Ranperda yang disampaikan, yakni ranpreda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda tentang Tata Cara Penyelengaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Kawasan dan Pemukiman Kumuh.

Baca juga :  Dewan Soroti Program Hibah Belum Merata di Bangli

Pembaca pandangan umum bersama fraksi di DPRD Bangli, I Made Sudiasa menyebutkan untuk menjaga penguatan ketahan pangan, fraksi-fraksi DPRD Bangli mendesak agar Pemkab Bangli menggandeng perempuan untuk ikut menjaga ketahanan pangan melalui pembentukan program “PKK Sadar Pangan” di masing-masing desa.

“Keluarga memegang kunci penting dalam keberhasilan meningkatkan ketahanan pangan, sehingga dipandang perlu ada pendampingan bagi keluarga yang masuk pangan kronis,” ujarnya.

Baca juga :  Berhasil Tekan Inflasi, Bangli Raih Nominasi TPID Berprestasi

Di samping itu, kata Sudiasa, dalam menjaga ketahanan pangan, pemerintah perlu menjalin kalaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan kelompok tani masing-masing desa untuk mewujudkannya. “Sementara untuk mencegah adanya penyimpangan penyaluran pangan perlu dilaksanakannya pelatihan untuk tim penyaluran di setiap desa,” sebutnya.

Sementara terkait mencegah tumbuhnya pemukiman kumuh di Kabupaten Bangli, jelas dia, fraksi-fraksi DPRD Bangli berpendapat bahwa perlu adanya sarana dan prasarana persampahan, yakni perlunya tempat pebuangan sampah sementara (TPS) di masing-masing desa dan perlunya drainase lingkungan yang mampu mengalirkan limpasan air hujan, sehingga tidak menimbulkan genangan.

Baca juga :  Perempuan ODGJ Ngamuk Bawa Sajam Diamankan

“Pemerintah perlu membuat pemetaan wilayah yang mana saja masuk kawasan dan pemukiman dan rumah kumuh agar penanganan bisa cepat dan tepat,” pintanya. (128)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini