Pascabanjir Bandang, Perbaikan Infrastruktur Diusulkan Dana BKK Provinsi Bali

picsart 22 11 01 21 19 32 833
RAPAT PARIPURNA - Bupati Jembrana, I Nengah Tamba didampingi Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, saat rapat paripurna.

Negara, DENPOST.id

DPRD Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Paripurna III Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022/2023, yang mengagendakan jawaban dan atau tanggapan Bupati Jembrana, atas pandangan umum Fraksi DPRD Kabupaten Jembrana terhadap 4 ranperda Kabupaten Jembrana di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Jembrana, Selasa (1/11/2022).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi dihadiri langsung Bupati Jembrana, I Nengah Tamba dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Terhadap pandangan umum fraksi sebelumnya, Bupati Tamba menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Jembrana, atas persetujuan untuk melanjutkan pembahasan keempat ranperda, serta berbagai masukan, saran dan catatan yang sangat konstruktif demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di waktu mendatang.

Beberapa tanggapan yang disampaikan Bupati Tamba, di antaranya terkait ranperda tentang APBD 2023 mengenai keberlangsungan nasib pegawai pemerintah atau non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dan penanganan pascabanjir yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Jembrana.

Baca juga :  Diduga DBD, Seorang Bayi Meninggal

Terkait pandangan umum dewan mengenai musibah banjir bandang di berbagai wilayah di Jembrana, untuk mempercepat proses penanganan musibah banjir, Bupati Tamba telah menetapkan Status Keadaan Darurat berdasarkan SK Bupati Jembrana Nomor 496/BPBD/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang bisa diperpanjang sesuai kebutuhan dan kondisi.

“Dalam masa keadaan darurat, prioritas utama yang kami lakukan adalah penyelamatan warga yang terdampak, mendirikan posko-posko darurat, dapur umum, pembersihan sarana-sarana vital dari material banjir, pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Baca juga :  Desa Wisata Bahari Kalibukbuk Terima Bantuan dari KKP RI

Dikatakan dia, untuk tahap berikutnya difokuskan pada perbaikan infrastruktur yang rusak. Selain itu juga dilakukan perbaikan terhadap rumah-rumah penduduk yang juga rusak karena banjir. Untuk tahap selanjutnya perbaikan infrastruktur yang rusak, seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya, pihaknya sudah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Di samping itu, perbaikan jembatan yang rusak berat atau hanyut, jalan putus dan senderan sungai yang jebol diusulkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali. “Untuk perbaikan rumah-rumah warga yang rusak, kami usulkan untuk mendapat dana stimulan perbaikan rumah dari Pemerintah Provinsi Bali, dan pemerintah pusat melalui BNPB,” tuturnya.

Lebih lanjut Bupati Tamba mengatakan telah mengikuti rapat koordinasi mengenai penanganan pascabencana yang dipimpin langsung Gubernur Bali, Wayan Koster dan diikuti para bupati/walikota se-Bali, serta instansi terkait lainnya. Di dalam rapat tersebut, disepakati bahwa warga yang rumahnya rusak berat akan direlokasi ke lahan milik Provinsi Bali.

Baca juga :  Nekat Gelar Tajen, Penyelenggara Diamankan

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa lahan relokasi akan disiapkan Pemerintah Provinsi Bali, untuk warga yang rumahnya rusak/hanyut di Biluk Poh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, dan Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan.

Sedangkan bangunan bagi warga yang direlokasi disiapkan BNPB. Untuk program jangka menengah juga akan dilakukan perbaikan daerah aliran sungai, seperti perbaikan senderan, pengerukan sedimen dasar sungai dan pembangunan jembatan Biluk Poh menggunakan konstruksi yang lebih modern, serta menambah ketinggian jembatan. (120)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini