Di Badung, Masih Ada 310 Orang Warga Miskin Ekstrem

picsart 22 11 04 17 53 25 818
RAKOR - Wabup Badung, Ketut Suiasa, memimpin Rakor terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Badung dan penanganan penduduk yang masuk ke dalam kemiskinan Desil 1, di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Jumat (4/11/2022).

Mangupura, DENPOST.id

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait langkah-langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Badung dan penanganan penduduk yang masuk ke dalam kemiskinan Desil 1, Jumat (4/11/2022) di ruang pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung. Rakor diikuti Perangkat Daerah terkait serta unsur Kecamatan dan desa/kelurahan.

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana pendapatan per kapita per hari Rp 11.941 atau Rp 358.233 per kapita per bulan. Sementara penduduk yang termasuk desil 1 yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan 10 % terendah di Indonesia.

Baca juga :  Sebelum Tewas di Toilet, Bule Australia Dua Kali Jalani Injeksi Obat

Dalam arahannya, Suiasa menekankan, bahwa penanganan percepatan kemiskinan di Badung sudah menjadi prioritas. Sesuai data yang ada dan hasil koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Badung memiliki data by name by address kemiskinan ekstrem sebanyak 310 orang atau 0,04 %. Kemiskinan ekstrem ini akan segera dituntaskan di tahun 2023. “Arahan dari Bapak Presiden untuk Indonesia bisa menekan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol persen pada tahun 2024, namun kita optimistis kemiskinan ekstrem di Badung dapat dituntaskan di tahun 2023,” tegas Suiasa.

Lebih lanjut dijelaskan, selain kemiskinan ekstrem, ada pula masyarakat Badung yang masuk kategori desil 1. Masyarakat yang masuk 10% pendapatan terendah di Badung ini, berdasarkan data tahun 2021 dari Kementerian Bidang Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK) ada sebanyak 5.015 yang harus ditangani segera. “Desil 1 bukan semua mereka masuk kemiskinan ekstrem. Jadi ini target kita di tahun 2023, kita akan tangani. Inilah komitmen dan fokus kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat desil 1 mampu meningkat menjadi desil 2 maupun desil 3,” harap Suiasa.

Baca juga :  Percepat "Tracking", Pos "Swab Test" Didirikan di Kutsel

Di akhir rakor tersebut, Suiasa menyerahkan data Kemenko PMK secara simbolis kepada Dinas Sosial, Camat, Perbekel dan Lurah. Diharapkan seluruh perangkat daerah terkait, Perbekel dan Lurah dapat melakukan proses verifikasi dan validasi data. Suiasa juga meminta para Camat, Perbekel dan Lurah agar bersinergi dengan BPS Badung untuk menyukseskan pelaksanaan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dengan batas waktu pada 14 November 2022 nanti. (115)

Baca juga :  Lokasabha VIII PHDI Provinsi Bali, Giri Prasta Ajak Jaga Persatuan Umat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini