Disetujui DPRD Bangli, Tiga Ranperda Ditetapkan

picsart 22 11 07 12 38 46 713
RAPAT - Rapat paripurna penetapan tiga ranperda oleh eksekutif bersama DPRD Bangli. DENPOST.id/ist

Bangli, DENPOST.id

Pemerintah Kabupaten Bangli bersama jajaran DPRD Bangli, menetapkan tiga ranperda menjadi perda melalui rapat paripurna yang digelar di Kantor Sekretariat DPRD Bangli, Kubu, Senin (7/11/2022). Menyusul telah disepakati dan disetujuinya tiga ranperda yang diajukan eksekutif oleh semua komisi DPRD Bangli melalui laporan gabungan komisi yang dibacakan Nengah Dwi Madya Yani.

Ranperda yang dimaksud yakni Ranpreda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah no 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda tentang Tata CaraPenyelengaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daera dan Ranperda tentang tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Pemukiman Kumuh dan Pemukimn Kumuh.
Dalam laporan gabungan komisi, parlemen Bangli mengingatkan supaya setelah terbentuknya susunan perangkat daerah yang baru, bisa bekerja sesuai aturan dan bisa meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dengan berlandaskan Bangli menuju era baru.

Baca juga :  Hermanto Bisa Bangun Dua Rumah Gara-gara Jadi AgenBRILink

Terkait perda peningkatan kualitas pemukiman kumuh, dewan menekankan supaya perda ini tidak hanya berakhir di kertas saja sebagai perda. Namun dalam implementasinya tetap didata serta diperbaiki secara merata. Termasuk pula perda mengenai cadangan pangan, yang dinilai sangat penting bagi seluruh masyarakat dalam kaitannya ketahanan pangan.

Sebelumnya, ranperda ini sudah melalui pembahasan salah satunya tertuang dalam pemandangan fraksi-fraksi beberapa waktu lalu. Di mana menurut fraksi-fraksi DPRD Bangli mendesak agar Pemkab Bangli menggandeng perempuan untuk ikut menjaga ketahanan pangan melalui pembentukan program “PKK Sadar Pangan” di masing-masing desa. Menurut dewan, keluarga memegang kunci penting dalam keberhasilan meningkatkan ketahanan pangan sehingga dipandang perlu ada pendampingan bagi keluarga yang masuk pangan kronis.

Baca juga :  The Asian Banker Nobatkan BRI Sebagai Bank Terbaik di Indonesia

Di samping itu, dalam menjaga ketahanan pangan pemerintah perlu menjalin kalaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan kelompok tani masing-masing desa untuk mewujudkan .
Sementara terkait mencegah tumbuhnya pemukiman kumuh di Kabupaten Bangli, jelas dia, fraksi-fraksi DPRD Bangli berpendapat bahwa perlu adanya serana dan prasarana persampahan yakni perlunya tempat pebuangan sampah sementara (TPS) di masing-masing desa dan perlunya drainase lingkungan yang mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan.

Baca juga :  Sempat Kolaps, LPD Desa Adat Selat Dihidupkan Kembali

Pemerintah diminta perlu membuat pemetaan wilayah yang mana saja masuk kawasan dan pemukiman dan rumah kumuh agar agar penanganan bisa cepat dan tepat.

Sementara dalam pidato akhir Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, dikatakan, setelah ranperda ini disetujui, pihaknya akan menindaklanjuti dengan menyampaikan ke Pemerintah Provinsi Bali. “Untuk dilakukan fasilitasi ke pusat, supaya prosesnya lebih cepat, dan bisa diimplementasikan segera di Bangli,”bujar Sedana Arta. (c/126)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini