Ranperda APBD Bangli Tahun 2023 Ditetapkan Jadi Perda

picsart 22 11 11 15 11 42 500
PERDA - Penetapan Ranperda APBD Bangli 2023 menjadi Perda dilaksanakan di ruang rapat bersama Sekretariat DPRD Bangli, Kelurahan Kubu, Rabu (10/11/2022) lalu.

Bangli, DENPOST.id

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 ditetapkan mejadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan ini dilakukan melalui Rapat Paripurna Dewan yang digelar di ruang rapat bersama Sekretariat DPRD Bangli, Kelurahan Kubu, Rabu (10/11/2022) lalu.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, didampingi Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada dan I Komang Carles. Sedangkan dari eksekutif dihadiri Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta; Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar; Sekda Bangli, Ida Bagus Giri Putra, dan sejumlah kepala OPD.

Pandangan gabungan komisi-komisi DPRD Bangli yang dibacakanI Wayan Mertha Suteja menyatakan dapat menerima Ranperda APBD Tahun 2023 ditetapkan menjadi Perda. Namun demikian, pihaknya memberikan sejumlah masukan maupun saran kepada pihak eksekutif dalam pelaksanaan APBD nantinya. “Setelah kami menyimak dan mencermati pembahasan antara pemerintah daerah dengan DPRD yang mana pembahasannya memakan waktu, pikiran dan tenaga demi terwujudnya APBD 2023 yang betul-beul berpihak pada rakyat. Dengan ini kami bisa menerima, dan mudah-mudahan segera mendapat verfikasi gubernur,” ucap Mertha Suteja.

Dewan meminta agar penanganan kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Bangli, yang meliputi infrastruktur, akses mobilisasi hasil pertanian dan pergerakan ekonomi kerakyatan, serta penciptaan lapangan pekerjaan melalui ekonomi kerakyatan, segera dilaksanakan.
Pada bagian lain, Gabungan Komisi-komisi DPRD Bangli juga meminta agar ada kejelasan dalam program pro rakyat di APBD Tahun Anggaran 2023. Baik dan sisi pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan program pelestarian adat, seni dan budaya. Selain itu, gabungan komisi-komisi DPRD Bangli juga menyoroti soal kesejahteraan pegawai yang harus berkeadilan, serta bisa diterapkan reward and punishment, untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Baca juga :  Sekda Adi Arnawa Terima 1.000 Paket Sembako dari BPJS Ketenagakerjaan Bali

“Dengan demikian Visi Misi Bupati bisa dengan cepat dijabarkan dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” katanya.

Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, Jumat (11/11/2022) mengungkapkan, setelah APBD 2023 ditetapkan, masih ada waktu selama tiga hari untuk dilakukan penyesuaian, terkait program-program yang belum masuk KUA-PPAS. Ia menyebut, secara umum pendapatan daerah dalam APBD 2023 sebesar Rp 1,071 triliun lebih. Sedangkan belanja daerah sebesar Rp 1,139 triliun lebih, sehingga ada defisit sebesar Rp 68 miliar lebih.

Baca juga :  Mensos Risma Perintahkan Pemkab Bangli Petakan Tempat Pengungsian

Sementara itu, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengungkapkan, dalam APBD 2023 ini, banyak program-program prioritas pembangunan prorakyat yang akan lebih cepat dieksekusi. Misalnya program pembangunan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diharapkan bisa masuk proses tender pada bulan Desember. “Misalkan, DAK Pembangunan Pasar Singamandawa, Kintamani sebesar Rp 75 miliar. Kalau ini bisa ditender di bulan Desember, harapannya kontrak terjadi di awal bulan Februari. Dengan demikian pada akhir bulan Februari kita sudah buat laporan Silpa. Kalau memang peraturannya memungkinkan, Silpa ini bisa kita mohonkan lagi untuk kita tenderkan lagi,” jelasnya. (a/128)

Baca juga :  Kunjungi Petani Jeruk, Menteri BUMN Apresiasi Klaster Pertanian Binaan BRI

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini