Pokir Parlemen Bangli Terealisasi di APBD 2023

picsart 22 11 13 11 02 51 717
TETAPKAN RANPERDA - Sidang paripurna penetapan Ranperda APBD 2023.

Bangli, DENPOST.id

Keterbatasan anggaran dan karena pertimbangan lainnya, pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Bangli sejak tahun 2020, tak terakomodir pada APBD. Namun kondisi berbeda untuk APBD 2023, yang rupanya sejumlah pokir dewan akhirnya terealisasi.

Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika mengatakan pokok-pokok pikiran dewan itu berdasarkan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). “Walaupun tidak masuk dalam pokir dewan, aspirasi ini tetap diakomodir melalui kegiatan lainnya di APBD 2023,” katanya yang dikonfirmasi, Minggu (13/11/2022).

Baca juga :  Mobil Kementerian Dikbud Terguling di Tikungan Gitgit

Pihaknya mengakui jika untuk anggaran pokir memang tidak besar. Ada sejumlah kegiatan yang memerlukan anggaran yang besar. Salah satunya, anggaran Pemilu 2024 yang masuk pada APBD 2023, dan kegiatan prioritas lainnya. Namun demikian, sebagian besar aspirasi masyarakat Bangli tetap terakomodir melalui program lainnya.

Sementara itu, sejak tahun 2020 hingga 2022, anggaran pokir tidak terakomodasi dalam APBD. Sedangkan tahun 2019, anggaran pokir yang sejatinya tertuang pada APBD, namun tidak terealisasi.

Baca juga :  Porprov Bali, Pemanjat Tebing Buleleng Sabet Emas dan Perak

Salah seorang Anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa mengaku bersyukur karena masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan diakomodir oleh bupati melalui APBD 2023. Di sisi lain, tidak dipungkiri jika besarannya belum maksimal.

Kondisi ini karena keterbatasan anggaran dan juga ada program prioritas yang berkaitan dengan visi misi bupati. Selain itu, saat ini sedang dalam masa transisi proses pemulihan keuangan akibat dari pandemi Covid-19.

Baca juga :  Deteksi Korona Virus, RSUD Bangli Sediakan Lab PCR

“Kami sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat, terus berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami terus komunikasikan dengan eksekutif terutama bupati, agar usulan-usulan masyarakat ini menjadi prioritas juga dalam APBD 2023,” sebutnya.

Anggaran pokir dewan masuk pada pos hibah. Pada APBD 2022, hibah dialokasikan sekitar Rp56 miliar. Jumlah tersebut, tidak hanya mengakomodir pokir dewan, namun juga kegiatan lainnya. (128)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini