Dana Santunan Kematian Habis, Dinas Dukcapil Minta Warga Bersabar

picsart 22 11 15 16 26 14 529
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemkab Jembrana

Negara, DENPOST.id

Dana santunan kematian Jembrana tahun 2022 habis. Sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemkab Jembrana hingga akhir bulan Oktober 2022 telah mencetak 2.208 akte kematian. Dalam setahun Dinas Dukcapil Jembrana menyediakan 2.500 akte kematian.

Kabid Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Dinas Dukcapil Jembrana Komang Sujana, Selasa (15/11/2022) mengatakan Pemkab Jembrana memberikan santunan atau penghargaan atas diterbitkannya akte kematian tepat waktu sebesar Rp 1.500.000 per orang.
Santunan kematian tersebut, kata dia, berdasarkan Perbup (Peraturan Bupati) Jembrana Nomor 61 tahun 2020. Dan, santunan kematian hanya diberikan kepada warga dengan KTP Jembrana yang mengurus akte kematian secara epat waktu.

Baca juga :  Polisi Tangkap Dua Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

“Tepat waktu yang dimaksud, tepat dalam pengurusannya yakni tidak lebih dari 30 hari terhitung sejak dinyatakan meninggal dunia.
Hingga akhir bulan Oktober 2022, sudah diterbitkan sebanyak 2.208 akte kematian. Dan pada minggu pertama di bulan November tahun ini, atas pengajuan warga juga telah dicetak 46 akte kematian,” paparnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dukcapil Jembrana, Wayan Sudana, mengatakan, masyarakat diimbau berperan aktif dalam perubahan data administrasi kependudukan (Adminduk). Karena tertib adminduk adalah salah satu upaya dalam pemuktahiran data. Data ini nantinya sebagai rujukan di berbagai layanan yang membutuhkan data kependudukan, termasuk setiap menjelang pemilu.
“Setiap perubahan elemen data KK (Kartu Keluarga) sebaiknya segera dilaporkan, seperti pindah domisili, meninggal dunia atau ada kelahiran baru (akte kelahiran). Ini semata-mata untuk tertib adminduk,” tegasnya.

Baca juga :  Cuaca Buruk, Sejumlah Bangunan di Gilimanuk Rusak

Terkait anggaran, kata Sudana, menggunakan anggaran APBD sebesar Rp 3.750.000.000 setahun. Hanya saja digelontorkan dalam dua tahap, melalui anggaran induk sebesar Rp 3 miliar dan Rp 750 juta pada anggaran perubahan. “Di anggaran perubahan ini kita sifatnya mengajukan. Kita yang mengusulkan” imbuhnya.

Anggaran tersebut diakuinya masih kurang dan idealnya kisaran Rp 4 miliar. Karena pembayaran di bulan Desember kerap dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
“Bukan tidak dibayar. Cuma karena anggaran terbatas sehingga pembayaran dilakukan pada awal tahun berikutnya. Saya harap warga bisa memahami ini” pinta Sudana.

Baca juga :  2021, Penanganan Covid-19 Diharapkan Lebih Maksimal

Terkait hal ini, pihaknya telah berkirim surat ke pihak desa maupun ke kelurahan agar dapat disosialisasikan, sehingga ke depan tidak ada lagi beredar isu bahwa santunan atau penghargaan atas penerbitan akte kematian tidak dibayar.
“Kami harapkan masyarakat bersabar,” harapnya. (120)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini