Semarapura, DENPOST.id
Ranperda Kabupaten Klungkung tentang APBD tahun anggaran 2023, mulai dibahas dalam rapat paripurna sejak, Senin (14/11/2022). Tak seperti Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta yang optimis dapat merealisasikan program kerjanya yang belum tercapai di tahun 2022, pihak legislatif justru mempertanyakan sejumlah program yang dinilai belum berjalan optimal. Salah satunya di bidang pendidikan.
Seperti halnya program Satu Desa Satu TK Negeri. Di mana, terdapat beberapa PAUD yang diubah menjadi TK Negeri tidak didukung pendanaan dan SDM, serta sarana dan prasarana dari pemerintah daerah. Padahal saat masih berstatus PAUD, semua operasionalnya didonasi dari pemerintah desa setempat.
Selain itu, beberapa gedung yang digunakan untuk inovasi Satu Desa Satu TK Negeri juga disebutkan masih menggunakan tanah milik perorangan atau desa adat, sehingga diharapkan hal tersebut segera dituntaskan agar tidak menimbulkan permasalahan di bidang aset.
“Pertanyaannya kami bagaimana sikap pemerintah daerah terhadap operasional TK Negeri, penyediaan SDM, termasuk sarana dan prasarana. Mengingat, dengan perubahan status PAUD menjadi TK Negeri, pemerintah desa tidak lagi mempunyai kewajiban terhadap TK Negeri,” ujar Anggota DPRD Klungkung, Luh Adriani ketika membacakan pemandangan umum Fraksi Partai Hanura dalam sidang paripurna, Senin (14/11/2022).
Masih di bidang pendidikan, Fraksi PDIP melalui Nengah Ariyanta yang membacakan pemandangan umum fraksinya menilai pemerintah daerah perlu melakukan tata kelola pendidikan yang baik. Utamanya terkait penempatan tenaga guru, sehingga tidak ada lagi kekurangan guru, serta ketidakmerataan penempatan guru.
“Guru adalah elemen pertama yang wajib dalam pendidikan, maju atau tidaknya suatu pendidikan diukur dari bagaimana kualitas dan kuantitas guru. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan tata kelola atau pemerataan penempatan guru. Fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa di Kabupaten Klungkung belum tertatanya pemerataan guru. Khususnya guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB,” ungkap Ariyanta.
Berbeda dengan persoalan terkait pemerataan penempatan guru, Fraksi Partai Golkar dalam pemandangan umum fraksinya yang dibacakan Kadek Widya Sumartika menyinggung terkait pemerataan biaya pendidikan. Lantaran menurut Fraksi Partai Golkar, saat ini masih ditemukan adanya beberapa sekolah yang membebankan biaya pendidikan yang cukup tinggi kepada orang tua siswa. Kondisi demikian disebutkan terjadi pada sekolah swasta.
Sebelumnya, saat menyampaikan pidato pengantar Ranperda APBD tahun anggaran 2023, Bupati, I Nyoman Suwirta mengungkap tidak banyak program baru yang digagas di tahun 2023. Sebaliknya, kegiatan yang dirancang lebih memprioritaskan pada penuntasan program kegiatan yang belum terealisasi di tahun-tahun sebelumnya.
“Jadi 2023 ini tahun terakhir masa jabatan saya di periode kedua. Tentu prioritas kami adalah penuntasan untuk capaian-capaian target sesuai program kerja, ada sekitar 71 program. Kesejahteraan masyarakat dan pendidikan menjadi prioritas kami,” ungkapnya.
Dicontohkan oleh bupati, selain meneruskan program angkutan siswa gratis di bidang pendidikan, tahun 2023 pembangunan mall pelayanan publik yang sempat tertunda selama tiga tahun akan direalisasikan dengan anggaran sebesar Rp15 miliar. Di samping itu, renovasi sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan dan fasilitas pendidikan juga akan diupayakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). (119)
