Bank Daerah Dituntut Beri Layanan Prima

picsart 22 11 22 16 02 57 164
RAPAT PARIPURNA - Suasana Rapat Paripurna DPRD Bangli bersama eksekutif, Selasa (22/8/2022). DENPOST.id/ist

Bangli, DENPOST.id

PT.BPR Bank Daerah Bangli diharapkan bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya di Bangli. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD bersama eksekutif yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Rapnerda) tentang Penyertaan Modal Daerah, Selasa (22/11/2022). Pembahasan ranperda ini digelar secara maraton. Diawali
mengagendakan Pemanadangan Umum Bersama Fraksi DPRD Bangli, kemudian dilanjutkan dengan jawaban eksekutif.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. Sementara Bupati Bangli diwakili Asisten III Setda Bangli.

Pada kesempatan itu, pembaca Pemandangan Umum Bersama Fraksi DPRD Bangli, I Nengah Darsana, menyampaikan, fraksi-fraksi DPRD Bangli menekankan peralihan status barang milik daerah didasari atas peraturan yang berlaku dan bermanfaat secara sosial. Khusus untuk bank daerah, diharapkan ke depan dapat meningkatkan pelayanan prima kepada nasabah, sehingga dapat memberikan kuntungan pada perusahaan daerah yang akhirnya berdampak pada pendapatan asli daerah (`PAD). “Kami memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemkab bersama PT. BPR Bank Daerah Bangli terkait disampaikannya Ranperda tersebut,” katanya.

Sementara jawaban Pemkab Bangli dibacakan Aisten III, I Nyoman Suteja, menyebutkan, dalam Pasal 1 angka 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, definisi penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Jadi, berdasarkan definisi tersebut, status barang milik daerah yang menjadi objek penyertaan modal tetap merupakan kekayaan daerah. Hanya saja kepemilikannya berubah dari yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.

Baca juga :  Perampokan di Sidembunut Direkayasa karena Kepepet Kembalikan Uang Mertua

“Proses pengalihan status barang milik daerah karena penyertaan modal legal standingnya sangat jelas dan para pihak yang menjadi subjek hukum pun adalah sama-sama organ Pemerintah Daerah sehingga dapat dipastikan prosesnya lancar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Disebutkan pula, Bank Daerah Bangli (Perseroda) setiap tahun dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali Nusa Tenggara. Hasil pemeriksaan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sehat. Kontribusi yg diharapkan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyertaan Modal ini selain menambah PAD juga PT. “BPR Bank Daerah Bangli mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli,” katanya. (128)

Baca juga :  Vaksinasi Berlangsung Sampai Tengah Malam, Polres Bangli Layani 2.000 Orang Sehari

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini