Denpasar, DENPOST.id
Saham mayoritas di BPD Bali masih diduduki Pemkab Badung, dengan penyertaan modal Rp800 miliar lebih. Kemudian posisi kedua diduduki Pemprov Bali sebesar Rp644 miliar lebih.
Gubernur Bali, I Wayan Koster menginginkan untuk menguasai saham mayoritas dipegang Pemprov Bali. Gubernur Koster menerangkan PAD yang sah sekitar Rp300 miliar itu, akan diperoleh dari sewa lahan provinsi 39,8 hektar di ITDC.
Ia juga kembali menyampaikan dulu kerjasamanya sangat merugikan Pemprov Bali. Karena sewa lahan pemprov seluas 39,8 hektar itu, hanya Rp6 miliar per tahun. Kemudian diperbaiki tahun 2017, naik menjadi Rp7 miliar per tahun. “Itu pun tidak dibayar. Untuk itu, saya memanggil ITDC dan pihak ketiga yang diajak kerjasama. Saya gunakan ilmu ekonomi untuk melakukan kerjasama ini. Sehingga dengan proses negosiasi berhasil dari Rp7 miliar menjadi Rp51 miliar per tahun,” tegasnya.
Menurut dia, perjanjian kerjasama yang lama sudah putus dan sekarang proses kerjasama yang baru dengan nilai sewa Rp51 miliar per tahun. Bahkan pada tahun 2023, sisa sewa lagi 16 tahun dan itu juga harus dibayar lunas sebelum diperpanjang. “Jadi tinggal dikalikan saja Rp51 miliar x 16. Saya ambil terburuk Rp300 miliar itu terealisasi. Saya berprinsip tidak ada negosiasi, itu harus dibayar sekaligus Rp51 miliar kali 16, jadi lebih dari Rp800 miliar dapat,” bebernya.
Ia memilih untuk bersikap tegas, karena Pemprov Bali sudah lama dibungkam pihak ketiga. Bahkan kerjasama di atas lahan tersebut, juga telah dijaminkan di bank dan mendapat pinjaman Rp2,7 triliun. “Dia sudah dapat uang banyak, kewajiban untuk provinsi tidak dipenuhi maka saya maki-maki di depan saya, jadi harus dibayar. Mau siapa dibalik di belakang orangnya itu, saya tidak peduli. Karena ini betul nyata merugikan Pemprov Bali,” ucapnya.
Lebih lanjut, kalau hasil sewa lahan tersebut sudah dilunasi selama 16 tahun, pemprov mendapat hasil sewa sebesar Rp800 miliar. Kemudian Rp300 miliar digunakan belanja APBD 2023, dan sisanya lagi itu bisa untuk penambahan penyertaan modal di BPD. Kemudian dari BPJS juga mendapat sumber dan akan digunakan menambah penyertaan BPD, sehingga total target Rp650 miliar penyertaan modal di BPD. “Untuk diketahui sekarang, Pemprov Bali penyertaan modal sudah Rp644 miliar lebih dan itu sudah dapat Rp130 miliar per tahun devidennya. Kalau kita hitung bisnis, 25 persen lebih investasi untung 25 persen lebih. Karena itu, saya ingin menambah Rp650 miliar lagi kita (Pemprov Bali) menjadi (pemegang saham) mayoritas dan itu lagi mendapat 130 miliar dividen. Kalau ditotal menjadi Rp260 miliar per tahun devidennya, ini saya akan pakai membayar cicilan PEN, bukan menggunakan sumber lain,” terangnya.
Sesuai daftar rincian setoran modal Bank BPD Bali per 31 Agustus 2022, pemegang saham tertinggi sementara masih diduduki Pemerintah Kabupaten Badung Rp800.617.000.000,00 (42,65%), kemudian Pemerintah Provinsi Bali Rp644.912.000.000,00 (34,36%), Pemerintah Kota Denpasar Rp174.476.000.000,00 (9,29%), Pemerintah Kabupaten Buleleng Rp74.443.000.000,00 (3,97%), Pemerintah Kabupaten Karangasem Rp41.050.000.000,00 (2,19%), Pemerintah Kabupaten Jembrana Rp37.092.000.000,00 (1,98%), Pemerintah Kabupaten Klungkung Rp31.423.000.000,00 (1,67%), Pemerintah Kabupaten Tabanan Rp31.006.000.000,00 (1,65%), Pemerintah Kabupaten Gianyar Rp28.604.000.000,00 (1,52%). (115)
