Gubernur Koster: Tak Boleh Sogok–menyogok Dalam Pemerintahan

kosterku1
PERINGATAN HARKODIA - Pimpinan KPK Dr.Nurul Ghufron, S.H., M.H., didampingi Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri pembukaan peringatan Hakordia untuk Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK di Gedung Balai Budaya Giri Nata, Puspem Badung. (DenPost.id/ist)

Mangupura, DenPost

Pimpinan KPK Dr.Nurul Ghufron, S.H., M.H., didampingi Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri pembukaan peringatan Hakordia untuk Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK di Gedung Balai Budaya Giri Nata, Puspem Badung, Kamis (24/11/2022). Wilayah V ini meliputi  Provinsi Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Dalam kesempatan ini, Pimpinan KPK Dr.Nurul Ghufron menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Koster dan segenap jajaran di Pemprov Bali, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, yang mempersiapkan peringatan Hakordiaini. Dr. Nurul Ghufron mengajak dan meminta agar pemerintahan di Indonesia harus memiliki budaya antikorupsi, pemerintah eksekutif bersama pemerintah legislatif harus memiliki kesepakatan anggaran yang prorakyat secara bersama–sama dan tepat sasaran, perekrutan SDM, baik ASN maupun honorer, dan dalam kegiatan mutasi serta peningkatan karier kepegawaian harus membudayakan pemerintahan yang bersih. Kalau gubernur, bupati/walikota merekrut SDM berdasarkan pembayaran Rp30 juta, Rp70 juta, atau Rp100 juta, maka pemerintahan akan rusak dan rugi. Menurut Nurul Ghufron, korupsi bukan jalan akhir mencari harta, karena korupsi akan merugikan dan berisiko. Untuk itu bupati yang masih korupsi dengan minta suap terkait perizinan tentu tidak keren lagi, dan korupsi tidak pernah memberikan manfaat baik kepada pelaku dan korban. “Mohon ajari Bapak Gubernur dan Bupati di pemerintahan untuk membudayakan antikorupsi,” tutupnya.

Baca juga :  Brigjen I Gede Sugianyar Dwiputra: Daripada Diringkus BNN Mendingan segera Melapor

Gubernur Koster menyampaikan bahwa atas nama Pemprov Bali dan mewakili masyarakat Bali, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK yang memilih Bali dan beberapa kabupaten/kota yaitu Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar, sebagai penyelenggaraan rangkaian acara peringatan Hakordia tahun ini di Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK.

Gubernur Koster menambahkan pembangunan Bali dilaksanakan dengan visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Dalam visi ini terkandung misi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta bersih, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terpadu secara cepat, pasti, dan murah.

Sesuai arahan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Gubernur Koster dan jajaran berupaya keras melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi di Bali. Berdasarkan arahan dan bimbingan secara terus-menerus dari KPK, BPK dan BPKP, maka pencapaian tata kelola pemerintahan di Provinsi Bali berjalan sangat baik yang ditandai dengan Pemprov Bali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sembilan kali berturut–turut dari Pemeriksaan BPK; dalam monitoring control for frevention yang ditetapkan oleh KPK tahun 2020 Pempov Bali meraih angka 98,5 % atau tertinggi di Indonesia; dalam monitoring control for prevention yang ditetapkan oleh KPK tahun 2021 Pemprov Bali meraih angka 98,8 % atau tertinggi di Indonesia; Pempov Bali juga meraih level 3 dalam Peningkatan Status Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada tingkat Maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Penerapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dari BPKP.

Baca juga :  Rencana Terminal LNG di Sidakarya Dinilai Labrak RTRW

Berkaitan dengan pencapaian monitoring control for prevention (MCP) di sembilan kabupaten/kota, Provinsi Bali yang cukup tinggi pencapaiannya yaitu Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar, meraih angka MCP di atas 95 persen. Sedangkan Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Bangli, meraih angka MCP dari 90 persen sampai 95 persen. Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Karangasem, pada angka MCP di bawah 90 persen. Untuk enam kabupaten yang belum mencapai angka MCP 95 persen, Gubernur Koster minta agar bekerja keras melakukan tata kelola pemerintahan sesuai arahan yang ditentukan oleh KPK, sehingga sembilan kabupaten/kota di Bali betul-betul mendapat tata kelola pemerintahan dengan baik.

Dalam kaitan pencegahan korupsi, Pemprov Bali juga melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tahun 2021 mencapai skor 3,68 atau tertinggi di Indonesia dan satu-satunya provinsi yang mencapai kategori sangat baik; sistem digitalisasi untuk tata administrasi guna menghindari terjadinya praktek yang tidak sehat dalam pelayanan publik; sistem merit dalam kepegawaian dan Pemprov Bali meraih kategori terbaik di Indonesia; sistem elektronik terhadap pengadaan barang dan jasa dengan tujuan meniadakan intervensi di dalam menentukan pemenangan tender.

Baca juga :  Gubernur Koster: Sudah Saatnya Bali ‘’Open Border’’ , Tentukan Saat ‘’Dewasa Ayu’’ 14 Oktober

Gubernur Koster juga memberi arahan dengan tegas bahwa dalam pemerintahan tidak boleh terjadi main sogok–menyogok, suap–menyuap di antara penyelenggara pemerintahan dengan para pihak di masyarakat. ‘’Karena itu, dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang dibuka di Provinsi Bali dengan tema ‘’Indonesia Pulih, Bersatu Lawan Korupsi’’, saya mendukung sepenuhnya. Semoga peringatan Hakordia Tahun 2022 terus mendorong semangat untuk mencegah korupsi. Saya mengajak jajaran di Pemprov Bali dan kabupaten/kota se-Bali, mari kita dukung semangat yang dikibarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” tutup Gubernur Koster.

Pembukaan peringatan Hakordia di Provinsi Bali ini juga dihadiri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi (NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) atau yang mewakili, bupati/walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota lingkup (Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat), Forkompimda Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, sekda, dan Inspektur Daerah lingkup (Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat), Direktur PT PLN Wilayah Bali, dan Kepala Kanwil BPN Bali. (dwa)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini