OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit Perbankan di Bali Hingga Maret 2024

kosterku
TOAST - Gubernur Bali Wayan Koster toast kopi tanpa gula yang dicampur arak saat rapat bersama Tim Ekonomi Bali di Jaya Sabha, Denpasar. (DenPost.id/ist)

PANDEMI covid-19 menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan pada ekonomi nasional, tercermin dari capaian pertumbuhan nasional yang terkontraksi -2,07% (yoy) tahun 2020. Kontraksi lebih dalam dialami Provinsi Bali yang sangat bergantung pada aktivitas pariwisata, dengan kontraksi pertumbuhan mencapai -9,33% (yoy). Hal ini terendah dibanding seluruh provinsi lainnya di Indonesia.

Penurunan kinerja sektor pariwisata terjadi pascadiberlakukannya berbagai kebijakan pembatasan mobilitas. Perlambatan kinerja sektor pariwisata Bali terkonfirmasi melalui penurunan penyaluran kredit pada lapangan usaha (LU) terkait pariwisata (LU akomodasi makanan dan minuman dan LU perdagangan). Sebelum pandemi (tahun 2019), rata-rata pertumbuhan penyaluran kredit pada LU akomodasi makanan dan minuman serta LU perdagangan masing-masing mencapai 15,31% (yoy) dan 3,71% (yoy). Capaian ini kemudian menurun tahun 2020, yang mana pertumbuhan penyaluran kredit LU akomodasi makanan dan minuman tercatat sebesar 11,74% (yoy) dan LU perdagangan terkontraksi -2,57% (yoy). Di tengah terbatasnya pertumbuhan kredit, tingkat non-performing loan (NPL) dan loan at risk (LaR) pada sektor pariwisata meningkat signifikan terutama sejak Maret 2020.

Pada tahun 2021 perekonomian nasional dan Bali mulai menunjukkan tren perbaikan. Tren perbaikan pertumbuhan ekonomi ini terus berlanjut hingga triwulan III tahun 2022, dan ekonomi Bali tercatat mampu tumbuh sebesar 8,09% (yoy), meningkat daripada triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,05% (yoy). Namun demikian, secara nominal ekonomi Bali (PDRB) belum kembali pada level 2019, seperti sebelum pandemi covid-19.
Provinsi Bali secara khusus mengharapkan adanya kebijakan spasial yang dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi pada khususnya sektor pariwisata Bali. Pada 28 Oktober 2022, POJK No.19 Tahun 2022 disahkan oleh OJK dan menjadi jawaban dari kondisi yang dihadapi Bali. Gubernur Bali Wayan Koster secara khusus mengajukan permohonan ini ke Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat No.800.S80/4302/SEKRET tertanggal 11 Februari tahun 2022.

Baca juga :  Ancam Pecalang Dengan Sajam, Netra Terancam UU Darurat

Surat tersebut mengharapkan OJK akan memperpanjang periode pemberian restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha di Provinsi Bali yang awalnya akan diberlakukan sampai 31 Maret 2023, diperpanjang hingga 31 Maret 2024. Kebijakan baru tersebut merupakan tindak lanjut surat permohonan Gubernur Koster dan pertemuan Ketua OJK dengan Gubernur Koster yang didampingi Tim Ekonomi Bali pada 11 Agustus 2022 di Jaya Sabha. Ketika itu dibahas perkembangan ekonomi Bali sebagai dasar usulan perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit di Bali yang menjadi aspirasi kuat dari para pelaku usaha Bali.

‘’Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa OJK memberikan perhatian kepada daerah yang terkena dampak pandemi secara mendalam seperti Bali. Dalam POJK No.19 Tahun 2022, POJK memberikan perlakuan khusus kepada jasa keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena bencana,’’ demikian Gubernur Koster dalam siaran persnya yang diterima DenPost, Senin (28/11/2022).

Baca juga :  Diduga Sakit Jantung, Siswa SMPN di Gianyar Meninggal di Sekolah

Dia menambahkan kondisi ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di Bali sekarang. Kebijakan khusus OJK terhadap Bali kemudian dituangkan ke dalam Keputusan Dewan
Komsioner OJK No.34/KDK 03/2022 tentang penetapan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, sektor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta Provinsi Bali sebagai sektor dan daerah yang memerlukan perlakuan khusus. Kebijakan Dewan Komisioner OJK tentang perpanjangan restrukturisasi kredit perbankan mulai berlaku pada 1 April 2023 hingga 31 Maret 2024. ‘’Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang menjadikan Bali sebagai tempat pertemuan KTT G20 tahun 2022 yang baru saja berakhir. Dengan kepemimpinan Indonesia oleh Presiden Bapak Joko Widodo, KTT G20 berjalan baik, lancar serta berhasil mengeluarkan Bali Leaders Declaration (15 -16 November 2022),’’ ungkap Gubernur Bali tamatan ITB ini.
Ditambahkan pula, sejak November 2021 sampai 14 November 2022, berbagai even utama dan lokasi even G20, diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, dan organisasi
swasta, hampir sebagian besar dilaksanakan di Bali. Demikian pula infrastruktur di tempat-tempat KTT G20 dilakukan perbaikan yang memperlancar, dan memperindah Bali. Dampak dari KTT G20 sangatlah membantu dalam mempercepat pemulihan ekonomi Bali, dan berharap terus berlanjut untuk tahun-tahun mendatang.

Baca juga :  Peredaran Kokain di Bali Dikendalikan Warga Meksiko

Gubernur Koster juga tetap berharap agar pemberian dukungan insentif spasial lainnya bagi sektor pariwisata seperti keringanan pembayaran pajak, memperpanjang kebijakan jaminan pemerintah (jaminah) untuk korporasi dan UMKM, tetap berlanjut. Lebih lanjut sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan di Bali dan pusat diharapkan bisa terus berlangsung dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi Bali ke depan untuk mewujudkan Ekonomi Kerthi Bali yang hijau, tangguh, dan sejahtera.
Dengan keluarnya kebijakan baru OJK, Gubernur Koster mendesak perbankan di Bali agar melaksanakan kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit ini ke pelaku usaha, dengan semangat kebersamaan untuk mempercepat pemulihan perekonomian Bali. (dwa)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini