Para Pekerja Wajib Dapat Jamsos dan Perlindungan dari Perusahaan Tempatnya Bekerja

picsart 22 11 29 19 42 17 722
BERI SANTUNAN - BPJamsostek Cabang Bali Denpasar, saat menyerahkan Santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris seorang pedagang yang meninggal dunia katena sakit, beberapa waktu lalu.

Denpasar, DENPOST

Badan usaha atau perusahaan mikro hingga perusahaan besar wajib memberikan Jaminan Sosial (Jamsos) Ketenagakerjaan kepada seluruh pekerjanya supaya memperoleh perlindungan dan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Hal tersebut, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Dalam Inpres tersebut, seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, pekerja migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek. “Seperti badan usaha atau perusahaan yang bergerak di sektor jasa, konstruksi, perdagangan, pariwisata, pabrik, distributor, UMKM, toko, Bumdes, LPD, koperasi dan lainnya,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Bali Denpasar, Opik Taufik.

Baca juga :  Fungsi Makroprudensial BI, Prinsip Kehati-hatian Berlaku untuk Semua Bank

Tak hanya itu, sambung Opik, pekerja mandiri, seperti serati banten, pemangku, petani, nelayan, pengrajin, peternak, pedagang, sopir dan lainnya juga dapat menjadi peserta program program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. “Program tersebut diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan pembayaran iuran mulai dari Rp16.800 perbulan. Dan pekerja dapat memperoleh manfaat program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya, usai menyerahkan Santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris seorang pedagang, Ni Made Suderti yang meninggal dunia beberapa waktu lalu, karena sakit.

Menurut Opik, almarhum Ni Made Suderti merupakan seorang pedagang yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di segmen Bukan Penerima Upah (BPU). Almarhum terdaftar melalui melalui Koperasi Mitra Karya yang aktif selama 11 bulan dengan mengikuti dua program BPJamsostek JKK dan JKM. “Sehingga ahli waris mendapatkan haknya dari program Jaminan Kematian BPJamsostek sebesar Rp42 juta berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2019,” katanya.

Baca juga :  Komisi III Minta Perumda Selesaikan Kontribusi Lahan Tirta Ujung

Opik menjelaskan BPJamsostek kini memiliki lima program perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), serta program terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). “Tentunya kelima program tersebut memiliki manfaat yang beragam, di antaranya perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja, santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) sebesar 100% gaji selama 12 bulan pertama dan 50% untuk bulan selanjutnya hingga sembuh jika peserta dalam masa pemulihan dan tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, serta santunan 48 kali upah terakhir yang dilaporkan untuk peserta BPJamsostek yang meninggal karena kecelakaan kerja. Selain itu, masih ada juga manfaat berupa santunan kematian sebesar Rp42 juta bagi peserta yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja dan beasiswa untuk 2 orang anak mulai dari jenjang pendidikan dasar (TK) hingga perguruan tinggi maksimal 174 juta. Sedangkan untuk JKP, ada 3 manfaat yang diberikan yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja,” tandasnya. (124)

Baca juga :  Cok Ace Lepas dan Sambut Dandim 1611/ Badung

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini