Tersangka Kasus Pencabulan Dilimpahkan Secara Online, Kuasa Hukum Korban Geram

picsart 22 11 30 14 37 05 751
Kasi Intel Kejari Denpasar, I Putu Eka Suyantha

Denpasar, DENPOST.id

Tersangka dugaan kasus pencabulan berinisial FS (17) asal Jepang, telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar. Awalnya, FS ditangkap oleh aparat penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Denpasar usai dilaporkan karena mencabuli adik kelasnya.

Kasat Reskrim Polresta Denpasar, Kompol Mikhael Hutabarat, mengatakan, pihaknya telah melakukan pelimpahan tahap dua, tersangka dan barang bukti kasus pencabulan anak yang dilakukan siswa SMA asal Jepang berinisial FS. “Sudah tahap dua kemarin (29 November 2022),” ujarnya.

Kasi Intel Kejari Denpasar, I Putu Eka Suyantha, juga membenarkan pihaknya telah menerima pelimpahan tahap II terhadap tersangka FS. Dia mengatakan, penahanan tersangka akan dilakukan selama lima hari di Rumah Tahanan Anak hingga 3 Desember 2022, sebelum dilimpahkan ke pengadilan. “Dasarnya UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) yakni pada pasal 32, disebutkan penahanan terhadap anak dapat dilakukan dengan syarat telah berumur 14 tahun lebih, yang bersangkutan juga diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman selama tujuh tahun atau lebih,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum korban, Siti Sapura (Ipung) menyampaiakan keberatan pelimpahan dilakukan secara online. Apalagi alasan pelimpahan secara online itu dalam situasi Covid-19. Dia menilai, semestinya penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti secara langsung ke kejaksaan sesuai KUHAP. Dia pun mencontohkan kasus-kasus besar yang dilimpahkan secara langsung meski masih masa pandemi. Seperti kasus pembunuhan yang melibatkan jendral polisi bintang dua di Jakarta. “Apakah karena WNA jepang, bisa diistimewakan? Mohon ya, ini Indonesia, punya UU Nomor 23 tahun 2022, perubahan pertama UU No 35 tahun 2014, perubahan kedua UU Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang khusus mengatur kejahatan seksual UU Nomor 17 tahun 2016, ini kejahatan yang luar biasa lho. Harus dipatuhi seluruh orang di Indonesia termasuk si Jepang itu. Kalau sekarang kita sebagai warga negara, sebagai aparat penegak hukum, tidak menghormati UU, ya engga usahlah digunakan UU itu,” ucapnya.

Baca juga :  Satgas Putuskan Pembelajaran Daring SMA/SMK Diperpanjang

Ipung mengharpakan penegak hukum harus adil. “Jika pelimpahan online untuk WNA, maka seluruh kasus untuk anak Indonesia juga harus dilaksanakan seperti itu,” tegasnya. (124)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini