Tergolong Perusahaan Privat, PT DED Sebut Tak Harus Buka Data ke Publik

picsart 22 12 02 13 54 13 705
SIDANG - Sidang gugatan Walhi terhadap PT Dewata Energi Bersih (DEB) digelar di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bali, Jumat (2/12/2022).

Sidakarya, DENPOST.id

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengajukan gugatan terhadap PT. Dewata Energi Bersih (DEB) ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bali. Pasalnya, Walhi menilai PT DEB kurang terbuka baik mengenai data maupun informasi terkait rencana pembangunan Terminal LNG yang sekiranya akan dibangun di wilayah Desa Sidakarya, Denpasar Selatan. Sidang gugatan tersebut digelar, Jumat (2/12/2022) di KIP Bali.

Hadir dalam sidang di antaranya Kuasa Hukum PT. DEB, Hendri Jayadi bersama staf dan  dari Walhi diwakili Kuasa Hukum Made Juli Untung Pratama dan Direktur Walhi Bali, I Made Krisna Dinata.

Dalam penyampaiannya, Kuasa Hukum PT. DEB, Hendri Jayadi, menjelaskan bahwa PT. DEB merupakan join venture company. Di mana, saham yang dimiliki masih berupa pinjaman dari PT Padma Energy dan pelunasan saham akan diambil dari keuntungan dan deviden yang didapat.

Terkait gugatan yang dilayangkan, menurut Hendri, PT. DEB sesuai dengan undang-undang merupakan perusahaan privat. Karenanya DEB disebutkan tidak ada keharusan untuk membeberkan data maupun informasi kepada publik.

Baca juga :  Togar Situmorang: Eksekusi Vila Berkat KPN yang Konsisten Jalankan UU

Hendri juga menanyakan kenapa hanya PT. DEB  yang sering diserang dengan terus dikirimi surat. Ditambah lagi di dalam surat menyebutkan bahwa PT. DEB menggunakan  APBD.

“Perlu diluruskan bahwa PT. DEB itu Join Venture Company yang bersifat privat. Jadi sama sekali dalam pendiriannya itu tidak menggunakan anggaran daerah,” tegas Hendri.

Dia juga mengaku bingung dengan sikap Walhi yang meminta dokumen dari PT. DEB. Pasalnya, hal tersebut merupakan dokumen rahasia yang tidak untuk konsumsi publik. “Kami tidak punya kewenangan untuk memberikan itu,” katanya.

Menurut Hendri, sejatinya PT. DEB tetap terbuka dengan siapa saja. Akan tetapi, hanya sebatas sharing informasi. “Walhi ini intens kalau untuk PT. DEB, hanya minta beberapa dokumen seperti Fisibilty Studi (FS), Perjanjian Tahura, dan sebagainya. Kalau mau lihat, saya tunjukkan. Tapi kalau ingin dimiliki untuk informasi publik, kami keberatan. Secara UU pun, kami tidak boleh menyampaikan itu sebetulnya,” ujarnya.

Baca juga :  Di Denpasar, 14 Pasien Sembuh dan 53 Orang Positif Covid-19

Menurutnya, selama ini Walhi bersurat ke berbagai instansi. Mulai dari Tahura dan Lingkungan Hidup, termasuk PT. DEB. “Tapi selalu kami yang ditanyakan, kami selalu bilang, kami tidak masalah, izin kami lengkap,” imbuhnya.

Dia juga menyatakan bahwa pembangunan Terminal LNG harus betul-betul bijak dalam mengambil sikap. Bahkan ia mengklaim, dari lima desa adat, hanya satu desa yang menolak.
“Saingan PT lain banyak yang ingin berbisnis ini. Cuma timbul pertanyaan, kenapa yang intens hanya PT. DEB saja. Kami perusahaan baru, sedangkan isu-isu yang lain kan banyak, kenapa hanya kami yang diusik?” tanya Hendri.

Dia pun tak menampik bahwa Walhi secara histori memiliki kewenangan untuk meminta informasi publik. Mengingat, LSM tersebut diakui oleh negara. Tetapi, lanjutnya, surat yang dikirimkan dianggap tidak sesuai akibat kurangnya kroscek. “Dalam suratnya meminta dokumen kepada PT. DEB dengan alasan ada penggunaan anggaran daerah dalam pendirian. Saya tegaskan, silahkan cek Pemda,” tantangnya.

Baca juga :  Seribu Relawan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali Dilatih Ini

Meski demikian, Hendri Jayadi mengaku belum berfikir untuk melakukan gugatan balik terhadap Walhi. “Kita percayakan pada KIP ini, kita serahkan saja prosesnya,” ucapnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Walhi Bali, Made Juli Untung Pratama, mengatakan, pihaknya mengajukan permohonan informasi publik terkait izin Studi Kelayakan atau Fisibilty Studi (FS) yang akan digunakan untuk membangun Terminal LNG di Sidakarya. “Bukan hanya FS saja, Walhi Bali juga meminta dokumen pendukung lainnya,” katanya.

Sedangkan Direktur Walhi Bali, I Made Krisna Dinata, menambahkan, pihaknya telah aktif sejak tahun 2011 melakukan advokasi terhadap Mangrove Tahura Ngurah Rai. Oleh karena itu, pihaknya merespons terkait pembangunan Terminal LNG tersebut.
“Walhi sebagai lembaga yang konsern terhadap lingkungan hidup, memang telah bersurat kepada PT. DEB untuk mendapatkan informasi. Kami secara resmi, secara etik keorganisasian bersurat meminta dokumen feasibility study per 11 Agustus dan permohonan informasi publik yang pertama dewata energi tidak menanggapi,” bebernya. (tim dp)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini