Kejari Bangli Hentikan Kasus Pencemaran Nama Baik

20221206 150815

Bangli, DENPOST.id

Kejaksaan Negeri Bangli menghentikan penuntutan atas kasus tindak pidana pencemaran nama baik atas nama I Nengah Sutawa dengan tersangka/terdakwa I Ketut Jaman, lewat keadilan restoratif atau Restoratif Justice (RJ), Selasa (6/12). Menyusul turunnya persersetujuan dari Kejaksaan Agung RI.

“Setelah dimediasi di Kejaksaan Negeri Bangli, antara pelaku dan korban sepakat untuk berdamai berdasarkan keadilan restoratif,” tegas Kajari Bangli Yudhi Kurniawan didampingi Kasi Intelejen Kejari Bangli, I Nengah Gunarta.

Diuraikan, kasus ini berawal pada Minggu, 19 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wita, saksi I Nengah Sutawa mengikuti paruman atau musyawarah di Balai Banjar Sulahan Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Kemudian dalam musyawarah tersebut ada usulan dari krama/masyarakat dan termasuk saksi I Nengah Sutawa memberikan saran “Yening memang sampun pelih seorang bendesa manut awig dados kekanorayang” yang artinya ”Kalau memang sudah salah seorang bendesa sesuai awig bisa diberhentikan”.

Setelah saksi I Nengah Sutawa memberikan saran tersebut, lalu tersangka I Ketut Jaman mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi I Nengah Sutawa dengan menyebutkan kalimat “Kan jrone maan sogokan sebesar seket juta ane ngabaang mulih jrone to Ketua LPD Dewa Nyoman Miarta disaksikan I Ketut Merti ane ngorahang jrone maan sogokan I Wayan Redana pas parum di pura penataran pidan, sampai dije tiang bani mempertanggungjawabkan munyin tiange ne” yang artinya “Kan anda dapat sogokan sebesar Rp. 50.000.000, yang membawakan ke rumah anda itu Ketua LPD Dewa Nyoman Miarta disaksikan I Ketut Merti yang bilang kalau anda dapat sogokan/suap I Wayan Redana pada saat musyawarah di Pura Penataran dulu, sampai dimana saya berani mempertanggungjawabkan perkataan saya ini.” sambil menunjuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan yang diarahkan kepada saksi I Nengah Sutawa. Atas kejadian tersebut, saksi I Nengah Sutawa merasa nama baiknya dicemarkan di hadapan krama/masyarakat yang mengikuti paruman/musyawarah pada saat itu. Perbuatan tersangka diancam dengan Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Baca juga :  Bawaslu Bangli Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan

“Berdasarkan kasus diatas, dapat diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice yang telah terpenuhinya syarat-syarat,”jelas Kajari.

Kebijakan ini telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (6) Perja Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 22 Juli 2020 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022. Yakni, tersangka I Ketut Jaman baru pertama kali melakukan tindak pidana, perbuatan tersangka I Ketut Jaman telah memenuhi sangkaan melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, tersangka telah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan tersangka, dan telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.

Baca juga :  Bangli Bersiap Mulai PTM Terbatas

“Tokoh masyarakat mendukung dan sepakat terhadap perkara dimaksud untuk diselesaikan di luar pengadilan melalui Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice,”imbuhnya.

Kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka disaksikan oleh tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Kejaksaan Nengeri Bangli dan mendukung serta sepakat terhadap perkara yang dimaksud untuk diselesaikan di luar pengadilan melalui Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice yakni kepastian hukum bagi korban maupun pelaku dengan cepat dan sederhana. Dimana Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice merupakan salah satu program Jaksa Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif.

Baca juga :  Perkuat Sinergitas, Satintelkam Polres Bangli Sambangi Bawaslu

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam ekspose secara virtual mengapresiasi dengan setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangli, Kasi Pidum dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara I Ketut Jaman yang telah berupaya menjadi fasilitator mendamaikan dan menyelesaikan perkara tersebut dengan mediasi penal antara korban dengan tersangka. Serta melibatkan tokoh masyarakat setempat sehingga terwujudnya keadilan restoratif dan merubah image Jaksa lebih Humanis dan dekat dengan masyarakat dengan Hakikat dari Restoratif Justice tersebut mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban serta tokoh masyarakat.

Selanjutnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangli untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.(128)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini