Kasus Ijazah Palsu Dewan, Mantan Ketua KPU Klungkung Diperiksa Penyidik Dua Jam

picsart 22 12 07 19 44 01 635
Mantan Ketua KPU Klungkung, Made Kariada.

Semarapura, DENPOST.id

Kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan Anggota DPRD Klungkung dari Partai Perindo, Nyoman Mujana terus bergulir di Polres Klungkung. Pada, Rabu (7/12/2022), giliran mantan Ketua KPU Klungkung, Made Kariada dimintai keterangan oleh penyidik Polres Klungkung.

Pria asal Nusa Penida ini, diperiksa selama dua jam lebih terkait laporan dugaan pemalsuan ijazah yang melibatkan Nyoman Mujana.

Kepada wartawan, Made Kariada mengaku mulai diperiksa penyidik di Mapolres sekitar pukul 09.30 Wita hingga pukul 11.30 Wita. Diapun tidak menampik dirinya sempat ditanya terkait mekanisme proses pencalonan dan proses verifikasi administrasi. Termasuk juga syarat-syarat pencalonan maupun verifikasi ijazah. Karena ada surat dari KPU RI tentang ijazah yang diberikan KPU RI melalui Silon.

“Saya sudah klarifikasi bahwa proses yang sah itu, adalah data yang diserahkan ke KPU Klungkung. Foto copy ijazah di KPU Klungkung itulah yang dijadikan acuan. Sekaligus dasar-dasar hukumnya. KPU kabupaten punya kewenangan dalam verifikasi dan penetapan calon,” ungkap Kariada.

Baca juga :  Bedeng Proyek Hotel di Nusa Penida Terbakar, Sepeda Motor Hangus

Yang jelas, Kariada menyampaikan dirinya dimintai keterangan oleh penyidik terkait mekanisme maupun proses verifikasi dan kewenangan. Tapi diakui saat dirinya diperiksa sempat juga disinggung masalah nomor ijazah. Yang mana, diakui ada perbedaan antara nomor ijasah dan nama orang tua yang dikirim ke Silon dan diterima KPU Klungkung.

“Di KPU, kita terima nama ibunya. Sedangkan yang di-aplouad di Silon adalah nama bapaknya yang diberi KPU RI. Sehingga ada perbedaan data di Silon dan arsip KPU di Kabupaten Klungkung,” bebernya.

Baca juga :  Sebulan, Enam Pelaku Narkoba Ditangkap

Namun menurut Kariada, verifikasi ijazah yang disetor ke KPU Klungkung itulah yang sah. Karena ijazah itu yang disetorkan secara fisik ke KPU Klungkung. Apalagi Silon dikatakan bukan menjadi acuan. Karena kalau di Silon, KPU hanya melakukan verifikasi tiga hal. Pertama, yakni terkait pencalonan tidak melebihi 100 persen, kedua sudah terpenuhi kuota perempuan dan ketiga adalah penempatan caleg perempuan sudah sesuai mekanismenya.

Baca juga :  Pelaku Pariwisata di Nusa Penida Wajib Kantongi Sertifikat Booster

“Kalau ijazah kita verifikasi lewat KTP. Nama dan tanggal lahir sudah dilegalisir atau tidak,” katanya.

Yang jelas, Kariada mengatakan dirinya di KPU saat itu tidak mengecek keaslian ijazah. Kalau sudah dilegalisir dan nama jelas maka dianggap itu sudah sah. Apalagi sampai saat ini belum ada laporan mana yang asli dan mana yang palsu.

“Kan yang di Silon dilaporkan dugaan pemalsuan. Berarti secara prinsip kan KPU sudah bener menerima,” katanya. (119)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini