Gubernur Koster: UU KUHP Tak Ganggu Kepariwisataan Bali

kosterku
KETERANGAN PERS - Gubernur Bali Wayan Koster dan tim memperlihatkan keterangan pers mengenai pembahasan dampak UU KUHP terhadap kepariwisataan Bali, Minggu (11/12/2022) di Jayasabha, Denpasar. (DenPost.id/ist)

Denpasar, DenPost.id

Pemerintah dan masyarakat Bali mengembangkan kepariwisataan berlandaskan kebudayaan Bali yang bersumber pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi serta berbasis taksu Bali sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Demikian keterangan pers Gubernur Bali Wayan Koster yang diterima denpost.id, Minggu (11/12/2022).

Menurut Gubernur, pemerintah dan masyarakat Bali senantiasa menghormati kedatangan dan keberadaan wisatawan domestik maupun mancanegara (termasuk privasinya) secara profesional, sopan santun, serta komunikatif dalam penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali yang bersumber pada kearifan lokal Sad Kerthi. Berlakunya Undang-undang (UU) KUHP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 6 Desember 2022, walaupun berlaku tiga tahun mendatang, ternyata menimbulkan polemik dalam pemberitaan di dalam maupun luar negeri. Hal itu dapat mengganggu kepariwisataan Bali seperti pemberitaan penundaan atau pembatalan penerbangan beberapa calon wisatawan ke Bali yang menimpa dunia penerbangan Australia; dan peringatan pengetatan perjalanan menuju Indonesia dari berbagai negara.

Baca juga :  Pasutri dari Jakarta Ditemukan Tewas di Perumahan

KUHP yang baru sesungguhnya tidak secara khusus mengatur hubungan seksual pranikah sebagaimana pemberitaan dalam berbagai media asing maupun domestik. Pasal 411 KUHP mengatur tentang perzinaan dan Pasal 412 KUHP mengatur tentang hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan. Kedua ketentuan tersebut bukan dikualifikasikan sebagai delik umum yang pelakunya secara serta-merta dapat ditangkap dan/atau dituntut, melainkan merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orangtua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Sesungguhnya materi yang diatur dalam dua ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan baru dalam KUHP yang baru. KUHP yang lama sudah mengatur perbuatan pidana tersebut yang lebih bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP (lama) yang mengatur mengenai perzinaan.

‘’Berlakunya ketentuan tersebut sampai saat ini belum pernah menimbulkan permasalahan bagi wisatawan, termasuk gangguan terhadap hal-hal yang bersifat privasi bagi wisatawan yang berkunjung atau tinggal di Bali,’’ tambah Gubernur tamatan ITB ini.

Baca juga :  Belasan Warga Jimbaran Dipolisikan, Diduga Karena Ini

Dia mengungkapkan para wisatawan yang berkunjung ke Bali atau sudah ada di Bali sama sekali tidak perlu khawatir terhadap berlakunya KUHP, karena ketentuan yang diatur dalam KUHP yang baru justru lebih baik sehingga lebih menjamin privasi dan kenyaman setiap orang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memastikan tidak akan ada pemeriksaan status perkawinan pada saat check-in di akomodasi wisata, seperti kotel, vila, apartemen, guest house, pondok wisata, dan spa; tidak akan ada pemeriksaan (sweeping) status perkawinan oleh aparat penegak hukum maupun oleh kelompok masyarakat; dan menjamin kerahasiaan data wisatawan yang menginap di akomodasi wisata.

‘’Pemprov Bali memastikan tidak ada perubahan kebijakan berkaitan degan berlakunya KUHP yang baru serta memastikan kenyamanan dan privasi wisatawan melalui penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang berkualitas serta bermartabat. Kepada wisatawan agar tidak ragu berkunjung ke Bali, karena Bali adalah Bali sebagaimana sebelumnya, yang nyaman serta aman dikunjungi. Kami menunggu kunjungan wisatawan dengan keramahtamahan masyarakat Bali,’’ ungkap Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, ini.

Baca juga :  Jro Gede Batur Alitan: ‘’Ngrastiti Bhakti’’ Selamatkan ‘’Krama’’ dari Kematian Akibat Pandemi Covid-19

Mengenai pemberitaan  berbagai media, yang menyebutkan bahwa terjadi pembatalan penerbangan dan pembatalan pemesanan kamar hotel, menurut Gubernur Koster, adalah tidak benar (hoak). Data dari pelaku usaha perjalanan, akomodasi wisata, dan maskapai penerbangan, justru jumlah wisatawan dan maskapai penerbangan ke Bali sejak Desember 2022 hingga Maret 2023 cenderung meningkat. ‘’Kepada semua pihak diimbau untuk bijaksana dan tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memperkeruh suasana terkait berlakunya KUHP, karena akan mengganggu kepariwisataan Bali,’’ tandas Gubernur Koster. (yad)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini