PAD Jembrana Banyak Bocor, Target Pajak Reklame Tak Tercapai

picsart 22 12 13 16 57 38 156
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Jembrana, I Komang Wiasa

Negara, DENPOST.id

PAD Jembrana banyak mengalami kebocoran dan ini menjadi catatan dalam evaluasi rekomendasi Gubernur Bali atas RAPBD Kabupaten Jembrana 2023.
Dalam rapat Banggar Pembahasan Evaluasi Gubernur terkait RAPBD TA 2023, di DPRD Jembrana, Selasa (13/12/2022), dibahas terkait kebocoran PAD tersebut serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memenuhi target 2023.

Salah satu potensi kebocoran PAD ada pada reklame promosi yang tersebar di Jembrana. Ternyata banyak reklame yang tidak berizin.
Sementara sektor lain sudah ada kenaikan PAD, dari target 91 persen sudah mencapai 96 persen. Pada pendapatan tahun 2022 ini, PAD Jembrana sebanyak Rp 159 milar, naik Rp 13 miliar dari tahun 2021 Rp 146 miliar.
Salah satu sumber PAD terbanyak dari BPHTB. Program pemutihan pajak PBB berdampak besar pada pendapatan.

Baca juga :  Abrasi di Pebuahan Makin Parah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Jembrana, I Komang Wiasa, menjelaskan, jumlah reklame yang tersebar di seluruh Jembrana mencapai ribuan. Tepatnya 1.760 reklame. Tetapi yang memiliki izin hanya 476 reklame.

Reklame yang tidak berizin, katanya, tidak membayar retribusi pajak.
Potensi pendapatan dari reklame yang hilang ini, tergantung dari jenis dan ukuran reklame. Karena banyak yang tidak berizin ini, capaian target pendapatan dari pajak reklame rendah. Dari target pendapatan Rp 2 miliar setahun, hingga akhir tahun ini masih di bawah 50 persen.
“Jika semua reklame berizin, potensi pendapatan akan sesuai target,” katanya.

Baca juga :  Jelang Nataru, PPDN Masuk Bali Meningkat

Pihaknya memasang target pendapatan dari reklame harus sesuai dengan fakta dan data di lapangan, sehingga target pendapatan bisa tercapai karena sesuai dengan data yang ada, bukan hanya berdasarkan perkiraan.
Menurutnya, Dinas perizinan sudah memiliki aplikasi yang tersambung dengan Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah. Satpol PP yang memang memiliki kewenangan menurunkan reklame yang tidak berizin dimintanya harus lebih intens melakukan pengecekan. (120)

Baca juga :  Pejabat di Jembrana Terkonfirmasi Positif Covid-19

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini