Alokasi Belanja Negara ke Provinsi Bali Capai Rp 22,256 Triliun

koster12
SERAHKAN DIPA-TKD - Gubernur Koster didampingi Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho menyerahkan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Bali, salah satunya kepada Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Selasa (13/12/2022). (DenPost.id/ist)

Denpasar, DenPost.id

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Selasa (13/12/2022).

Dalam kesempatan itu Gubernur Koster menyampaikan penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Bali ini sangatlah penting dalam rangka menjalankan tata pemerintahan serta kebijakan dan arahan Presiden RI. Untuk itu, semuanya harus tertib dalam menjalankan tanggung jawab tugas di instansi masing-masing.

Gubernur tamatan ITB ini menambahkan sesuai arahan Presiden RI, begitu DIPA diserahkan supaya langsung mengambil langkah-langkah untuk mulai menjalankan pembangunan lebih cepat tahun 2023. ‘’Saya minta bupati/walikota se-Bali melakukan langkah yang sama agar gerak pembangunan di Bali berjalan lebih cepat dan bisa dirasakan dampaknya lebih cepat oleh masyarakat,’’ tegasnya.

Kalau dihitung, tambah Gubernur Koster, belanja negara yang dialokasikan ke Provinsi Bali yang totalnya mencapai Rp22 triliun lebih ini, cukup besar angkanya untuk kapasitas wilayah Bali yang kecil dengan memiliki jumlah penduduk 4,3 juta. “Kalau benar kita mengelola dana ini, maka dampaknya akan terlihat langsung pada pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itulah sebabnya, saya selalu mendengar arahan Bapak Presiden agar belanja rutin yang tidak efektif, tidak efisien, tidak tepat sasaran, dan tidak produktif dampaknya terhadap masyarakat, supaya dikendalikan,” tegas Gubernur Bali yang sukses menghemat belanja operasional di Pemprov Bali dengan merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 49 OPD menjadi 38 OPD ini.

Baca juga :  Pasien Positif Covid-19 di Denpasar Bertambah Satu Orang

Dalam APBN Tahun 2023 difokuskan untuk melaksanakan enam kebijakan strategis yang mencakup: 1) Penguatan kualitas SDM; 2) Akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial; 3) Pembangunan infrastruktur prioritas; 4) Pembangunan sentra ekonomi baru, termasuk mendukung terwujudnya Ibukota Negara RI; 5) Merevitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi industri; dan 6) Pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi Selanjutnya Presiden RI memberikan arahan agar bupati/walikota: 1) Menggunakan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas penggunaan anggaran yang lebih terarah, terukur, akuntabel, dan transparan; 2) Senantiasa berupaya meningkatkan PAD dan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi dan kemudahan berusaha; 3) Mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem; dan 4) Kuasa pengguna anggaran di OPD agar segera menyesuaikan perencanaan anggaran serta membelanjakan anggaran yang tersedia dengan perencanaan yang matang.

Gubernur Koster mengajak seluruh instansi pemerintahan di provinsi, kabupaten/kota se-Bali supaya melakukan integrasi, kolaborasi dan bersinergi, menjalankan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan yang baik, serta melakukan tata kelola APBD dengan mencegah terjadinya korupsi langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, uang negara yang dalam kondisi sangat terjepit ini, betul-betul dapat didedikasikan untuk kepentingan masyarakat luas.

Baca juga :  Konsisten Perangi Rokok, Bupati Klungkung Satu-satunya WNI Peraih Penghargaan WHO

Gubernur Koster juga mengajak seluruh instansi pemerintahan di provinsi, kabupaten/kota se-Bali agar memanfaatkan produk lokal Bali sesuai Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. “Kita harus memberi perhatian di sektor IKM/UMKM sampai pertanian dengan menjalankan kebijakan dari hulu sampai hilir, salah satu contohnya menggunakan endek bali setiap Selasa; busana adat Bali setiap Kamis; mengajak hotel dan restoran di Bali memanfaatkan produk lokal Bali yang mampu menghidupkan ekonomi lokal kerakyatan di Bali. Termasuk arak bali yang kian tumbuh produknya mencapai 29 produk dengan memiliki branding kemasan berkelas dunia,” pungkas Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini, disambut apresiasi tepuk tangan hadirin.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho memuji keberhasilan Gubernur Koster bersama jajarannya yang memastikan perhelatan akbar KTT G20 terselenggara dengan baik, sukses dan gegap gempita selama acara berlangsung. Lebih lanjut dilaporkan bahwa proyeksi belanja negara tahun 2023 mencapai Rp3.061,2 triliun, sedangkan proyeksi pendapatan negara sebesar Rp2.463 triliun. Dari total belanja negara yang direncanakan tahun 2023, tercatat sebanyak Rp22,256 triliun dialokasikan ke Provinsi Bali dalam bentuk belanja ke pemerintah pusat atau DIPA sebesar Rp11,329 triliun serta dana transfer ke dDaerah sebanyak Rp10,927 triliun. Alokasi belanja Kementerian Negara Lembaga untuk Provinsi Bali sebesar Rp11,329 triliun dialokasikan melalui 345 DIPA Satker Pemerintah Pusat dan 35 DIPA pada OPD. Kemudian untuk alokasi transfer ke daerah di Provinsi Bali sebesar Rp10,927 triliun dialokasikan ke wilayah provinsi, kabupaten/kota, dengan rincian: 1) Provinsi Bali senilai Rp2,15 triliun; 2) Kabupaten Badung Rp706 miliar; 3) Kabupaten Bangli Rp897 miliar; 4) Kabupaten Buleleng Rp1,46 triliun; 5) Kabupaten Gianyar Rp949 miliar; 6) Kabupaten Jembrana Rp728 miliar; 7) Kabupaten Karangasem Rp1,05 triliun; 8) Kabupaten Klungkung Rp811 miliar; 9) Kabupaten Tabanan Rp1,12 triliun; dan 10) Kota Denpasar Rp1,02 triliun.

Baca juga :  Tiga Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wagub Bali, Bangun Infrastruktur, Sarana-Prasarana Strategis dan Monumental

Acara ini juga dihadiri Kapolda Bali Irjen. Pol. Putu Jayan Danu Putra; Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ade T.Sutiawarman; Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, Makodam IX/Udayana, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar; Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta; Pj.Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana; Walikota Denpasar IGN Jaya Negara; Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Bupati Jembrana I Nengah Tamba; Bupati Karangasem I Gede Dana; Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta; Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya; Kepala Bappeda Kabupaten Badung I Made Wira Dharmajaya; serta KPU Provinsi Bali; Universitas Udayana; BPK Perwakilan Provinsi Bali; Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali; Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali; Kanwil Kementerian Keuangan Provinsi Bali; BPS Provinsi Bali, dan RSUP Prof. Dr. I G.N.G Ngoerah. (dwa)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini