Provinsi Terbaik di Indonesia, Bali Raih Penghargaan Dalam SPI dari KPK RI

kokos
SERAHKAN PENGHARGAAN - Ketua KPK RI Firli Bahuri menyerahkan penghargaan Pemprov Terbaik di Indonesia dalam SPI 2022 kepada Gubernur Bali Wayan Koster di Jakarta, Rabu (14/12/2022). (DenPost.id/ist)

Denpasar, DenPost.id

Gubernur Bali Wayan Koster menerima penghargaan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri karena Pemprov Bali yang dipimpin oleh Koster sebagai satu-satunya pemprov terbaik di Indonesia dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 dengan indeks 78,82. Penghargaan tersebut diserahkan pada peluncuran Hasil Survei Penilaian Integritas 2022 dengan tema ‘’Berani Mengisi untuk Berantas Korupsi’’ di Aula Gedung Juang Lt.3 Gedung Merah-Putih KPK RI, Jakarta, Rabu (14/12/2022). Demikian siaran pers yang diterima DenPost.id di Denpasar.

Acara ini disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, dan jajaran struktural KPK RI.

KPK RI juga menyerahkan penghargaan kepada Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin Mensesneg Pratikno sebagai Kementerian Terbaik SPI 2022; Bank Indonesia (BI) yang dipimpin Gubernur BI Perry Warjiyo sebagai Lembaga Non-Kementerian Terbaik SPI 2022; Pemkot Madiun yang dipimpin Walikota H.Maidi sebagai Pemerintah Kota Terbaik SPI 2022; dan Pemkab Boyolali yang dipimpin Bupati M.Said Hidayat sebagai Pemkab Terbaik SPI 2022.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan Survei Penilaian Integritas menjadi sangat penting, karena merupakan gambaran dari hasil potret kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan sistem dan tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, dan integritas yang dapat dilihat dan diukur oleh alat SPI. “SPI juga adalah alat ukur untuk menguji kesehatan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dalam menjalankan tugas pokok, kewenangan dan fungsi untuk bersama sama memajukan kesejahteraan umum sampai mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tidak boleh ada korupsi,” tegas Firli Bahuri.

Baca juga :  Sembilan Orang Diperiksa Terkait Keracunan Siswa

Dia menambahkan penyebab korupsi salah satunya minim atau rendahnya integritas, sehingga siapa pun bisa terlibat dalam perkara korupsi, karena kekuasaan, serta ada kesempatan. Karena itu Firli Bahuri mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama kementerian, lembaga dan pemerintah darah untuk membangun bangun, menjaga, dan memelihara integritas. Pada kesempatan ini, Firli Bahuri mengucapkan terima kasih kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yang banyak membantu KPK dalam memberantas korupsi, baik melalui pendidikan masyarakat supaya terbangun budaya antikorupsi, bahkan dengan melakukan upaya-upaya pencegahan serta perbaikan sistem dalam rangka pemberantasan korupsi.

Baca juga :  Gubernur Koster: Bali Secara Nyata Wujudkan Transisi Energi Bersih

Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Gubernur Koster yang hadir dalam penyerahan penghargaan sebagai satu-satunya Pemerintah Provinsi Terbaik di Indonesia dalam SPI 2022. Ketua KPK Firli Bahuri mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang bebas dari korupsi.

Direktur Monitoring KPK, Agung Yudha Wibowo, menyampaikan SPI 2022 merupakan survei yang memiliki jumlah responden terbesar yakni mencapai 329.785 atau naik tahun 2022 sebanyak 54% daripada tahun 2021 yang jumlah respondennya hanya mencapai 255.010. Response rate dalam SPI 2022 juga mengalami kenaikan 18%, terhitung sejak tahun 2021 sebanyak 3% dan tahun 2022 mencapai 15%. “Karena itu, SPI akan terus ditingkatkan kualitasnya, baik dari sisi partisipasi, pemahaman dan kepedulian masyarakat, metode pelaksanaan, tingkat kepatuhan KLPD, maupun pemenuhan nilai indeks yang menjadi target, sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal dan outcome-nya dapat dirasakan masyarakat dengan menurunnya korupsi di Indonesia,” jelas Agung Yudha Wibowo.

Baca juga :  Penuhi Energi Saat Libur Panjang, Pertamina Jamin Pelayanan Tetap Optimal

Dalam SPI 2022 responden juga memberikan penilaian terhadap sektor rawan korupsi yaitu 24% responden menyatakan masih ada suap, pungli, dan gratifikasi, ketika mengurus layanan dan mengikuti pengadaan; 32% responden menyatakan masih ada rawan korupsi di pengadaan barang dan jasa; 23% responden menyatakan masih ada intervensi dalam pelaksanaan tugas di instansi; 51% responden menyatakan masih ada penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi; dan 24% menyatakan masih ada nepotisme dalam pengelolaan SDM dan 10% di antaranya menyatakan masih ada praktik jual-beli jabatan. (dwa)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini