Bendahara BUMDes Besan Dituntut Lima Tahun Penjara dan Denda Rp200 Juta

picsart 22 12 15 20 08 33 924
JALANI SIDANG - Terdakwa, Komang Nindya Satnata, saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor PN Denpasar, Kamis (15/12/2022).

Semarapura, DENPOST.id

Sidang kasus dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Jaya Desa Besan, Kecamatan Dawan, Klungkung, berlanjut dengan agenda penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor PN Denpasar, Kamis (15/12/2022). Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Heriyanti tersebut, JPU Dimas Bayu Suharno, dan Made Dhama menuntut terdakwa, I Komang Nindya Satnata lima tahun penjara dikurangi selama ditahan dan membayar denda Rp200 juta.

Baca juga :  Kasus Ijasah Palsu Dikatakan Tak Cukup Bukti, Margi Siapkan Video Ini

Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Selain itu, JPU juga meminta majelis hakim menghukum Bendahara BUMDes Kertha Jaya ini, dengan membayar uang pengganti Rp662.327.183. Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Apabila tidak juga mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, JPU juga meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan,” ungkap Kasi Intel Kejari Klungkung, Erfandy Kurnia Rachman.

Menurut Erfandy, JPU menuntut terdakwa lima tahun penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut. Hal ini tertuang dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca juga :  TPA Sente Kelebihan Beban, 15 Desa di Klungkung Baru Sanggup Ini

“Setelah tuntutan ini dibacakan JPU, terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan akan mengajukan nota pembelaan (Pledoi) yang akan dibacakan pada, 28 Desember 2022,” ujar Erfandy. (119)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini