Konsisten Lakukan Audit, Manajemen LPD Kedonganan Dinilai Bagus

picsart 22 12 24 14 53 22 502
HUT - Perayaan puncak hari ulang tahun (HUT) ke-32 LPD Kedonganan di Pantai Kedonganan, Sabtu (24/12/2022).

Badung, DENPOST.id

Selama 32 tahun, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedonganan mengusung prinsip TARIF, yaitu transparency (keterbukaan), accountability (keterukuran dan keberterimaan oleh krama desa selaku pemiliki), responsibility (bertanggung jawab), independency (independen), fairness (keadilan dan kesetaraan). Karenanya sejak tahun 2006, LPD Desa Adat Kedonganan konsisten diaudit secara eksternal oleh auditor independen atau kantor ukuntan publik (KAP).
Hasil audit senantiasa menunjukkan wajar tanpa pengecualian (WTP).

Penegasan ini disampaikan Ketua LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, di sela-sela perayaan puncak hari ulang tahun (HUT) ke-32 LPD Kedonganan di Pantai Kedonganan, Sabtu (24/12/2022). Turut hadir dalam kesempatan itu, Bupati Badung yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, dr. I Made Padma Puspita, Sp.PD; unsur Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali; Bendesa Adat Kedonganan, Dr. I Wayan Mertha, para kelian banjar adat, kepala lingkungan, pamangku desa, tokoh-tokoh masyarakat, karyawan LPD Kedonganan serta krama desa dan nasabah.

Sejatinya, HUT LPD Kedonganan jatuh pada 9 September 2022. Namun karena Desa Adat Kedonganan melaksanakan upacara ngusaba desa pada Oktober lalu, puncak acara HUT ke-32 LPD Kedonganan digelar di akhir tahun.

Menurut Madra, LPD Kedonganan merupakan lembaga keuangan khusus komunitas adat Bali di Desa Adat Kedonganan yang dimiliki secara kolektif oleh krama desa. Karena dimiliki secara kolektif, maka transparansi dan akuntabilitas itu wajib dilaksanakan. Upaya untuk itu dilakukan melalui audit internal dan eksternal.
“Audit internal dilakukan Badan Pengawas (BP) yang merupakan representasi banjar-banjar. Audit eksternal, walaupun bukan suatu kewajiban, LPD Kedonganan atas kesepakatan bersama dengan BP LPD yang diketuai Bendesa Adat dan para kelian banjar memutuskan mengadakan audit eksternal oleh KAP. Penunjukan KAP juga atas persetujuan BP LPD dan para kelian banjar selaku pembina LPD,” papar Madra.

Baca juga :  Permintaan Meningkat, Bandara Ngurah Rai Tambah Fasilitas Ini

Hasil audit eksternal itu pun, imbuh Madra, selalu dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP). Hasil audit itu sudah diterima oleh BP LPD dan kelian-kelian banjar. Setelah itu, hasil audit eksternal tersebut juga disampaikan kepada krama desa di banjar-banjar melalui anggota BP LPD Kedonganan di masing-masing banjar.

Anggota BP LPD ditunjuk oleh banjar sehingga merupakan representasi krama banjar serta memiliki kewajiban untuk menyampaikan segala perkembangan dan keputusan-keputusan berkaitan dengan LPD Kedonganan. Krama banjar pun selama ini menyatakan menerima hasil audit eksternal oleh KAP tersebut.

Baca juga :  Berbasis Ekonomi Kerakyatan, BRI Berhasil Berdayakan Ekonomi Masyarakat NTT

Madra lalu menjelaskan KAP yang mengaudit LPD Kedonganan tiap tahun berbeda-beda. Pada tahun 2006 sampai 2007, audit dilakukan KAP Independen Auditor Baker Tilly Internasional Johan Malonda Mustika & Rekan. Pada tahun 2008, audit dilakukan KAP K Gunarsa. Pada tahun 2011 sampai 2015, audit kembali dilakukan KAP Independen Auditor Baker Tilly Internasional Johan Malonda Mustika & Rekan. Tahun 2016 sampai 2020, audit dilakukan KAP K. Gunarsa. Pada tahun 2021 dan 2022, audit dilakukan oleh KAP Wayan Ramantha.

Dikatakan Madra, KAP yang mengaudit LPD Kedonganan itu memiliki legalisasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Untuk tahun 2022, audit eksternal masih sedang berjalan,” imbuh Madra.

Madra menambahkan, pertumbuhan dan kemajuan yang dialami LPD Kedonganan selama ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya terjaga dengan baik. Hal itu juga dibuktikan dengan dukungan dan kepercayaan krama desa serta nasabah yang tidak pernah surut. Karena itu, LPD Kedonganan bisa melalui berbagai tantangan eksternal, seperti krisis ekonomi dan pandemi Covid-19.

Baca juga :  Badung Segera Buat Aplikasi Permudah Koperasi

“Oleh karena itu, kami selaku pengurus dan karyawan LPD menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kepercayaan krama desa serta nasabah yang sangat besar,” tandas Madra.

Bendesa Adat Kedonganan, I Wayan Mertha juga mengakui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan LPD Desa Adat Kedonganan. Audit internal dan eksternal sudah dilaksanakan dan hasilnya bagus. Menurutnya, hal itu menunjukkan manajemen LPD Desa Adat Kedonganan selama ini sudah berjalan bagus. Karena itu, LPD Kedonganan bisa tetap eksis dan memberikan manfaat (labdha) yang sangat dirasakan krama dan Desa Adat Kedonganan.

Puncak perayaan HUT ke-32 LPD Kedonganan juga diisi dengan peresmian Tekad Medical Centre (TMC) yang merupakan sinergi LPD Kedonganan dengan para pemuda Kedonganan untuk menyediakan layanan kesehatan bagi krama adat. Kadis Kesehatan Badung, I Made Padma Puspita, mengapresiasi inovasi LPD Kedonganan mendirikan TMC. Terlebih lagi TMC dikelola oleh anak-anak muda. “Kami siap bersinergi dengan TMC untuk mewujudkan masyarakat Badung yang sehat,” katanya. (111)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini