44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru

kosterku
Gubernur Bali Wayan Koster

PENANDA Bali Era Baru di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wagub Bali, Wayan Koster dan Tjok Oka Sukawati (Cok Ace), pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Hal ini bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala, menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Semuanya dijalankan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (KNRI) berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali Era Baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama: alam, manusia, dan kebudayaan,  yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi yaitu enam sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Sad Kerthi meliputi: Atma Kerthi: penyucian dan pemuliaan atman/jiwa; Segara Kerthi; penyucian dan pemuliaan pantai dan laut; Danu Kerthi: penyucian dan pemuliaan sumber air; Wana Kerthi: penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan; Jana Kerthi: penyucian dan pemuliaan manusia; dan Jagat Kerthi: penyucian dan pemuliaan alam semesta. Pelaksanaan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui lima bidang prioritas. 1) Pangan, sandang, dan papan; 2) Kesehatan dan pendidikan; 3) Jaminan sosial dan ketenagakerjaan; 4) Adat, agama, tradisi, dan seni budaya; 5) Pariwisata. Hal itu didukung pembangunan infrastruktur secara terkoneksi dan terintegrasi. Keseluruhan pencapaian pembangunan Bali ditandai dengan 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru.

1.Memuliakan Desa Adat:

Desa adat merupakan warisan adiluhung Ida Bhatara, leluhur, dan lelangit Bali, sejak ribuan tahun menjadi benteng pertahanan peradaban Bali.  Gubernur Bali Wayan Koster memperkuat kedudukan, kewenangan, dan fungsi desa adat, melalui kebijakan fundamental, monumental, dan bersejarah dengan memberlakukan Perda Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali.  Penguatan desa adat dilakukan dengan tindakan nyata yang konsisten yaitu: membentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Memberi anggaran Rp300 juta per desa adat, dengan total Rp447,9 miliar untuk 1.493 desa adat. Membangun 10 Kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan sembilan kabupaten/kota. Menyediakan tenaga administrasi, sarana-prasarana, dan mobil semua Kantor MDA. Membangun tata kelola desa adat dengan aplikasi Sikuat.

2.Hari Penggunaan Busana Adat Bali:

Busana Adat Bali merupakan identitas budaya Bali yang harus dijaga kelestariannya sepanjang zaman untuk menghadapi perkembangan dunia global. Gubernur Koster mengeluarkan kebijakan penggunaan busana adat Bali setiap Kamis, hari Purnama dan Tilem, serta hari jadi pemda yang diatur dengan Pergub Bali No.79 Tahun 2018 tentang penggunaan busana adat Bali. Kebijakan Hari Penggunaan Busana Adat Bali merupakan upaya penguatan karakter, jati diri, simbol kebanggaan, dan warisan adiluhung leluhur Bali, yang mengandung nilai spiritual, etika, estetika, dan ekonomi.  Pemberlakukan kebijakan ini terbukti memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat Bali, tumbuhnya industri busana adat Bali seperti: industri mode, IKM, dan UMKM.

3.Perekonomian Adat Bali:

Desa Adat memiliki potensi perekonomian yang perlu dikelola secara sistematis melalui sistem perekonomian adat dalam wadah Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA). Gubernur Koster memberlakukan Perda Provinsi Bali No.4 Tahun 2022 tentang BUPDA.

4.Sipandu Beradat:

Gubernur Koster juga melakukan upaya serius dan nyata untuk memperkuat keamanan di wewidangan (wilayah) desa adat yang dilakukan dengan membentuk Sistem Pengamanan Lingkungan Masyarakat Secara Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) yang diatur dengan Pergub Bali No.26 Tahun 2020. Forum Sipandu beradat, yang pertama di Indonesia, secara resmi diluncurkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.  Telah dibentuk Sipandu Beradat di 1.493 desa adat, 57 kecamatan, dan sembilan kabupaten/kota se-Bali.

5.Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan:

Pelindungan pura, pratima, dan simbol keagamaan Hindu dresta Bali merupakan upaya sungguh-sungguh melindungi kesucian dan keluhuran warisan sakral Ida Bhatara, leluhur, lelangit, dan guru-guru suci, sehingga aura dan taksu gumi Bali rajeg terjaga sepanjang masa. Gubernur Koster memberlakukan Pergub No.25 Tahun 2020 tentang pelindungan pura, pratima, dan simbol keagamaan.

6.Tata-titi Kehidupan Berbasis Kearifan Lokal Sad Kethi

Gubernur Koster bertekad kuat menjadikan perayaan rahina Tumpek sebagai laku hidup dalam tata-titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dengan memberlakukan Surat Edaran (SE) No.04 Tahun 2022.  Kebijakan ini membentuk masyarakat Bali berkepribadian dalam kebudayaan, sutrepti, bahagia niskala-sakala, serta terwujudnya Bali kang tata-titi tentram kerta raharja.

7.Memuliakan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali:

Bahasa, aksara, dan sastra Bali, sangat mendasar dan vital yang otentik, kaya, unik, dan unggul.  Gubernur Koster melakukan upaya serius dan nyata untuk memuliakan bahasa, aksara, dan sastra Bali, yang diatur dengan Pergub Bali No.80 Tahun 2018. Kantor pemerintah, swasta, dan fasilitas umum, harus menggunakan aksara Bali pada posisi di atas aksara latin.

8.Menyelenggarakan Bulan Bahasa Bali:

Gubernur Koster memberlakukan kebijakan original, fundamental, dan monumental, dengan menyelenggarakan Bulan Bahasa Bali setiap Februari selama satu bulan. Bulan Bahasa Bali didedikasikan sebagai ruang untuk membangun kesadaran dan kecintaan kolektif masyarakat dalam memuliakan bahasa, aksara, dan susastra Bali.

9.Menciptakan ‘’Keyboard’’ Aksara Bali:

Dalam rangka melestarikan warisan adiluhung aksara Bali, Gubernur Koster menggagas penggunaan aksara Bali dengan menciptakan keyboard aksara Bali guna mengakomodasi perkembangan teknologi digital, sehingga menarik minat dan memotivasi generasi muda mencintai aksara Bali. Keyboard aksara Bali diluncurkan 11 September 2021 bertepatan dengan hari suci Tumpek Landep. Mulai tahun 2022 diprogramkan penyediaan komputer keyboard aksara Bali di SMA/SMK se-Bali.

10.Memuliakan Keluhuran Warisan Budaya Bali:

Gubernur Koster bertekad kuat memuliakan keluhuran warisan budaya Bali yang ditegaskan dalam pidato khusus di madya mandala Pura Batukau pada Saniscara Wage, Dukut, 19 Maret 2022.  Pemuliaan keluhuran warisan budaya Bali menjadikan kualitas kehidupan masyarakat Bali meningkat secara niskala-sekala, tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman pengaruh budaya asing dalam dinamika perkembangan zaman.

11.Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali:

Pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan Bali dari hulu sampai hilir dengan menjadikan kebudayaan Bali sebagai sistem nilai dalam membangun karakter dan jatidiri manusia Bali, sebagai produk seni-budaya, dan sebagai basis pengembangan perekonomian Bali.  Gubernur Koster memberlakukan Perda Bali No.4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Memberi penghargaan: Bali Kerthi Nugraha Mahottama, Dharma Kusuma, Adisewaka Nugraha, Bali Jani Nugraha, dan Kerthi Bhuwana Sandi Nugraha.

12.Pembaharuan Pesta Kesenian Bali (PKB):

Gubernur Koster melakukan pembaharuan Pesta Kesenian Bali (PKB) dengan penambahan dan penyempurnaan ragam isi berupa wahana jantra tradisi Bali dan perayaan Budaya Dunia di Bali serta tata kelola penyelenggaraan. Perayaan Budaya Dunia di Bali merupakan wahana kebangkitan Bali Padma Bhuwana, Bali sebagai pusat peradaban dunia. PKB menjadi semakin berkualitas, berkelas dunia.

13.Festival Seni Bali Jani:

Gubernur Koster memberi pengakuan dan apresiasi seimbang antara seni tradisi dengan seni bergenre modern dan kontemporer, dengan berbagai program. Menyelengarakan Festival Seni Bali Jani (FSBJ) yang diatur dalam Perda Bali Nomor 4 Tahun 2020. Menjadikan FSBJ sebagai wahana baru untuk pemajuan seni modern dan seni kontemporer. Menyelenggarakan FSBJ setiap tahun secara berkelanjutan mulai tahun 2019.

Baca juga :  Tukang Las Ini Setubuhi Anak Tiri Sejak Februari

14.Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut:

Untuk menyucikan dan memuliakan danau, mata air, sungai, dan laut sebagai sumber kehidupan, sumber sarana upakara dan upacara keagamaan bagi masyarakat Bali, Gubernur Koster memberlakukan Pergub Bali No.24 Tahun 2020. Upaya untuk menyucikan dan memuliakan danau, mata air, sungai, dan laut, diselenggarakan dengan melaksanakan kegiatan secara niskala dan sekala setiap rahina Tumpek Uye dan Tumpek Wariga. Slogan “Airku Bersih, Hidupku Sehat’’. Karena itu diberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan pupuk, pestisida, dan sampah plastik berbahan kimia.

15.Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai:

Pencemaran akibat sampah plastik sudah sangat membahayakan dan memprihatinkan, sehingga harus dikendalikan.  Gubernur Koster memberlakukan Pergub Bali No.97 Tahun 2018 pertama dan satu-satunya di Indonesia. Slogan “Desaku Lestari Tanpa Sampah Plastik. Kebijakan yang ramah lingkungan ini mendapat respons positif dari berbagai negara di dunia sehingga meningkatkan citra pariwisata Bali.

16.Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber:

Sampah harus diselesaikan di sumbernya, atau di tempat asalnya, siapa yang menghasilkan sampah dialah yang harus menanganinya. Untuk itu diberlakukan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber yang diatur dengan Pergub Bali No.47 Tahun 2019.  Slogan “Desaku Bersih Tanpa mengotori Desa Lain’’.  Berbagai program dilaksanakan yaitu: Membangun 216 unit TPS-3R se-Bali. Dibangun tiga unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Denpasar. Dukungan anggaran Rp199 miliar dari APBN. Memfasilitasi desa/kelurahan dan desa adat se-Bali melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan membangun TPS-3R Memfasilitasi kota/kabupaten se-Bali membangun TPST ditargetkan tuntas tahun 2023. Dengan beroperasinya tiga unit TPST di Denpasar yang mengolah lebih dari 1.000 ton per hari, TPA Sarbagita-Suwung yang menjadi tempat penumpukan sampah berpuluh-puluh tahun ditutup pada Oktober 2022.

17.Bali Pulau Organik

Pertanian yang menggunakan pupuk dan obat-obatan sintetis atau berbahan dasar kimia menyebabkan penurunan kesuburan dan kualitas tanah, merusak keanekaragaman hayati, dan mengganggu ekosistem lingkungan hidup. Kondisi ini dikendalikan dengan menerapkan kebijakan sistem pertanian organik melalui Perda No.8 Tahun 2019. Slogan “Panganku Organik, Hidupku Sehat dan Bekualitas”.

18.Pelestarian Tanaman Endemik Bali:

Alam Bali dianugerahi berlimpah keanekaragaman tumbuh-tumbuhan endemik yang sangat bermanfaat untuk sarana upakara, usadha, pangan, taman, dan penghijauan. Gubernur Bali memberlakukan kebijakan pelestarian tanaman lokal Bali sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, dan penghijauan dengan Pergub Bali No:29 Tahun 2020.

19.Gumitir Bali Sudamala:

Bunga gumitir merupakan salah satu bunga lokal Bali yang memiliki nilai sosial, budaya, dan religius serta digunakan sebagai sarana upakara, namun benihnya diimpor dari negara luar.  Gubernur Koster mengambil terobosan, menugaskan tim peneliti dari Unud dan IPB, untuk melakukan riset dan inovasi varietas baru gumitir lokal Bali, dinamakan gumitir bali sudamala.  Kebutuhan bunga gumitir di Bali 8 ton per hari, mencapai Rp200 miliar per tahun. Dari hasil penelitian, telah dihasilkan bunga gumitir lokal Bali jenis baru berukuran lebih besar, berwarna kuning, oranye, merah, dan putih.

20.Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih:

Bali harus mampu mandiri energi dengan energi bersih untuk memastikan pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat domestik dan industri pariwisata yang terus meningkat. Ini merupakan kebijakan strategis yang harus dipilih guna mengantisipasi adanya ketidakpastian dinamika global dalam jangka panjang yang berdampak pada kehidupan masyarakat Bali dimasa yang akan datang. Kebijakan strategis yang diambil oleh Gubernur Koster yakni 1) Memberlakukan Pergub Bali No.45 Tahun 2019 tentang bali energi bersih, sebagai platform energi bersih dari hulu sampai hilir.  Membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar gas dan energi baru terbarukan. 2) Kukuh dan tegas tidak mengizinkan menambah pasokan energi dari luar Bali. 3) Melaksanakan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap, dengan SE Gubernur Bali No.5 Tahun 2022.

21.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai:

Polusi udara di Bali semakin meningkat akibat pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor berbahan bakar fosil, yang menurunkan kadar oksigen sehingga mengganggu kesehatan masyarakat. Diberlakukan kebijakan dengan Pergub Bali No.48 Tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Juga diberlakukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan.

22.Ekonomi Kerthi Bali:

Selama ini perekonomian Bali sangat bergantung pada dominasi sektor pariwisata, yang dibiarkan berkembang secara masif tanpa arah kebijakan dengan tepat. Gubernur Koster melakukan transformasi perekonomian baru dalam upaya menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali, dengan konsep Ekonomi Kerthi Bali yang genial dan original. Ekonomi Kerthi Bali merupakan perekonomian yang harmonis terhadap alam, hijau/ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan.  Ekonomi Kerthi Bali untuk mewujudkan Bali Berdikari dalam bidang ekonomi yang terdiri atas enam sektor unggulan yakni 1) Sektor pertanian dalam arti luas dengan sistem pertanian organik. 2) Sektor kelautan/perikanan. 3) Sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali. 4) Sektor IKM, UMKM, dan koperasi. 5) Sektor ekonomi kreatif dan digital. 6) Sektor pariwisata berbasis budaya dan berorientasi pada kualitas.  Transformasi Ekonomi Kerthi Bali dijadikan percontohan Transformasi Ekonomi Nasional oleh Bappenas yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 3 Desember 2021.

23.Keseimbangan Pembangunan Antarwilayah Bali:

Selama ini pembangunan antarwilayah di Provinsi Bali masih sangat timpang; 60% masih bertumpu dan terkonsentrasi di Bali Selatan. Sedangkan wilayah Bali Utara, Tengah, Timur, dan Barat, belum dikembangkan secara optimal. Gubernur Koster dengan cerdas dan bernas menetapkan kebijakan pembangunan Bali dalam pendekatan kesatupaduan: satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Keseimbangan pembanngunan antarwilayah dilakukan dengan berbagai upaya: Membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi. Membangun pusat pertumbuhan perekonomian baru. Membangun kelembagaan bersama satu pintu, KBS, berbasis potensi kota/kabupaten.

24.Pariwisata Berbasis Budaya, Berkulitas dan Bermartabat:

Sejak lama pariwisata Bali dikelola tanpa arah jelas, tidak ada pembangunan daya tarik wisata baru, tidak ada inovasi produk, tata kelola semakin kacau, penodaan terhadap tempat suci, praktik persaingan usaha tidak sehat, kurang berpihak pada sumber daya lokal, dan menurunnya kualitas wisatawan. Kondisi ini di atasi dengan menata pembangunan pariwisata Bali secara fundamental dan komprehensif untuk memperkokoh pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat guna menguatkan karakter dan taksu kepariwisataan Bali dengan memberlakukan kebijakan dan upaya: Perda Bali No.5 Tahun 2020 tentang standar kepariwisataan budaya Bali. Pergub Bali No.28 Tahun 2020 tentang tata kelola pariwisata Bali. Pergub Bali No.25 Tahun 2020 tentang pelindungan pura, pratima, dan simbol keagamaan. Pergub Bali No.99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Menyusun dan melaksanakan Sistem Portal Satu Pintu Pariwisata Budaya Bali. Membangun kepariwisataan digital. Membangun daya tarik wisata baru berkelas dunia Mengajak pelaku usaha pariwisata Bali berikrar dengan itikad dan tekad bersama niskala-sekala, mewujudkan tata kehidupan: hidup yang menghidupi, urip yang menguripi yaitu: pulih bersama, tumbuh bersama, hidup bersama, berkembang bersama, kuat bersama, manfaat bersama.

25.Bangga Produk Lokal Bali:

Masyarakat Bali harus diberdayakan sebagai pelaku usaha sekaligus pasar utama pengguna produk lokal Bali. Sebagai destinasi utama pariwisata, wisatawan domestik dan mancanegara harus diberdayakan secara optimal untuk memasarkan dan memanfaatkan produk lokal Bali. Karena itu Gubernur Koster memberlakukan kebijakan sangat penting dan strategis yaitu: Pergub Bali No.99 tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Mewajibkan hotel, restoran, pasar swalayan, toko modern berjaringan, pasar tradisional, dan katering, untuk memasarkan dan memanfaatkan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Mengoptimalkan belanja pemda dalam pemanfaatan produk IKM, UMKM, dan koperasi.

Baca juga :  Jenazah Ajudan Walikota akan Dikubur di Tabanan

26.Harkat Arak Bali:

Sejak dahulu kala leluhur Bali telah memanfaatkan arak bali sebagai sarana upakara dan upacara, serta minuman kesehatan, namun selama ini tidak diberdayakan sebagai sumber ekonomi rakyat.  Namun arak bali dimasukkan dalam kategori minuman beralkohol yang dilarang peredarannya. Gubernur Koster mengeluarkan kebijakan tegas dan berani memihak rakyat Bali dengan mengeluarkan Pegub Bali No.1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi/destilasi khas Bali. Melakukan tindakan serius dan konsisten yaitu: terus mempromosikan manfaat dan khasiat arak bali, termasuk kopi-arak tanpa gula. Menjadikan arak bali sebagai minuman penyambutan tamu. Mengembangkan desain kemasan dan branding arak serta produk olahan berbahan arak bali. Membangkitkan IKM, UMKM, dan Koperasi Petani Arak Bali. Kemasan produk arak bali menjadi berkualitas, elegan, telah mendapat ijin edar dari Badan POM dan dilengkapi pita cukai, siap bersaing di pasar global menjadi minuman spirit ke-7 dunia. Bahkan arak bali mendapat pengakuan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia yang diumumkan pada 1 Oktober 2022. Kini arak bali benar-benar telah terangkat harkatnya, yang membanggakan krama Bali.

27.Cita Rasa Garam Bali:

Garam tradisional lokal Bali merupakan produk berbasis ekosistem alam Bali yang memiliki cita rasa khas dan menyehatkan. Namun garam tradisional lokal Bali dimasukkan dalam kategori tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang garam beryodium, sehingga tidak bisa dipasarkan di pasar swalayan dan toko modern. Menyikapi kondisi yang tidak adil itu, Gubernur Koster mengeluarkan kebijakan melalui SE No.17 Tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali.  Gubernur Koster juga melakukan berbagai tindakan tegas dan berani yaitu: mengusulkan perubahan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 terkait pengaturan garam beryodium. Memproteksi sentra-sentra pembuatan garam tradisional lokal bali. Mewajibkan hotel, restoran, pasar swalayan, toko modern berjaringan, pasar tradisional, dan katering, memasarkan dan memanfaatkan produk garam tradisional lokal Bali. Memfasilitasi penerbitan sertifikat Indikasi Geografis Sentra Garam Tradisional Lokal Bali di Amed, Tianyar, Kusamba, Tejakula, Les, dan Gumbrih. Mengedukasi IKM dan UMKM agar membuat kemasan dan branding garam tradisional lokal Bali yang berkualitas dan menarik. Kini garam tradisional lokal Bali mendapat pengakuan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia yang diumumkan pada 1 Oktober 2022.

28.Pesona Endek Bali:

Kain tenun endek Bali/kain tenun tradisional Bali merupakan warisan budaya kreatif masyarakat Bali yang wajib dilestarikan dan dilindungi, sekaligus digunakan dan diberdayakan secara ekonomi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.  Gubernur Koster memberlakukan kebijakan penting dan strategis melalui SE No.04 Tahun 2021, yang mengartur menggunakan busana berbahan kain tenun endek/kain tradisional Bali pada setiap Selasa. Berbagai langkah dilakukan Gubernur Koster yaitu penerbitan sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional. Penggunaan kain tenun endek Bali oleh Rumah Mode Christian Dior. Promosi produk IKM/UMKM dengan cara konvensional dan melalui marketplace.

29.SDM Bali Unggul:

Secara historis dan sosiologis krama Bali merupakan manusia unggul yang memiliki kualitas, integritas, dan loyalitas dengan nilai kebudayaan tinggi.  Dikembangkan konsep SDM Bali unggul berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali agar berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing tinggi dengan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai muatan pendidikan formal. Menjadikan wantilan dan bale banjar, sebagai pusat aktivitas budaya Bali. Peningkatan kompetensi SDM Bali unggul melalui pendidikan informal.

30.Bulan Bung Karno:

Bung Karno adalah Bapak Bangsa yang mengabdikan sepenuh hidupnya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, memimpin pergerakan melawan penjajahan, hingga memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, berikut mewariskan ajaran yang sangat penting dalam membangun fundamental kehidupan bangsa Indonesia sepanjang zaman. Gubernur Koster dengan berani, lugas, dan terbuka menjadikan Juni sebagai Bulan Bung Karno untuk menyebarluaskan dan membumikan ide, pemikiran, gagasan, cita-cita, dan ajaran Bung Karno kepada seluruh masyarakat.  Kebijakan itu dilakukan dengan memberlakukan Pergub Bali No.19 Tahun 2019.

31. Pelindungan Karya Intelektual Bali:

Leluhur dan lelangit Bali mewariskan tata-titi, dresta, dan ekspresi budaya tradisi yang luhur dan adiluhung sebagai karya cipta budaya komunal. Gubernur Koster membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) yang mengurus pelindungan Karya Intelektual (KI) Bali. Memfasilitasi pencatatan Hak Cipta, Ekpresi Budaya Tradisional, dan Pengetahuan Tradisional, serta pendaftaran paten, merk, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Sejak tahun 2019 sampai saat ini terbit sebanyak 237 Sertifikat Kekayaan Intelektual Hak Komunal dan Hak Personal.

32.Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali:

Leluhur dan lelangit Bali mewariskan berbagai susastra lontar usadha yang berisikan sistem pengetahuan dan teknologi penyehatan tradisional. Secara genial diberdayakan kesehatan tradisional Bali melalui Pergub Bali No.55 Tahun 2019 dengan berbagai kebijakan, yaitu: dibuka layanan kesehatan tradisional di rumah sakit, puskesmas, serta klinik kesehatan. Dibangun Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memproduksi obat herbal berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Dibentuk dan dilantik Bali Maha Usadhi dan Gotra Pangusadha.

33.Sistem  Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali:

Pekerja migran asal Bali tidak pernah mendapat pelayanan dan pelindungan yang memadai, padahal mereka penyumbang devisa kepada negara. Menyikapi kondisi demikian, Gubernur Koster memberlakukan Pergub Bali No.12 Tahun 2021 tentang sistem pelindungan pekerja migran asal Bali, diikuti langkah nyata lainnya yaitu: membangun sistem aplikasi digital database pekerja migran asal Bali dari hulu sampai hilir; diterbitkan Kartu Pekerja Migran Krama Bali; memfasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban lembaga usaha pengiriman tenaga kerja ke luar negeri

34.Bali Pulau Digital:

Bali masih memiliki beberapa wilayah blank spot internet yang sejak lama tidak ditangani, sehingga dibutuhkan transformasi digital secara progresif, masif, dan menyeluruh untuk mewujukan Bali Smart Island. Dilakukan berbagai inovasi layanan digital terintegrasi: penyediaan layanan WiFi gratis sebanyak 1.834 titik untuk semua desa adat, puskesmas, objek wisata, dan SMA/SMK/SLB se-Bali guna mendukung aktivitas muda milenial Bali. Mengembangkan program Bali Smart Island. Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menerapkan sistem dan aplikasi portal satu pintu pariwisata Bali. Menerapkan sistem dan aplikasi LoveBali untuk konstribusi wisatawan mancanegara. Menerapkan sistem dan aplikasi layanan kesehatan terintegrasi se-Bali (SIK-KBS). Memantapkan sistem dan aplikasi layanan inventarisasi Ceraken Kebudayaan Bali, dan memantapkan dan meningkatkan sarana prasarana command center.

35.Bali Digital Festival:

Gubernur Koster, secara original menggagas ide kreatif, inovatif, sekaligus terdepan dengan menyelenggarakan Bali Digital Festival (Bali Digi Fest). Bali Digi Fest pertama kali dilaksanakan dalam rangkaian perayaan rahina Tumpek Landep, 8-10 April 2022 di Hotel Grand Inna Bali Beach.  Bali Digi Fest diselenggarakan dalam bentuk kegiatan konferensi, festival, pameran, dan penghargaan, bagi pelaku ekonomi kreatif digital.

36.Pelindungan Kawasan Suci Besakih:

Dalam tatanan niskala spiritual Bali, Pura Agung Besakih adalah Pura Kahyangan Jagat terpenting di Bali, merupakan huluning Bali Rajya, Hulu Kerajaan Bali, sekaligus Madyanikang Bhuwana, pusat dunia.  Sejak lama, kondisi kawasan Pura Agung Besakih benar-benar menghadapi permasalahan sangat serius, warung dan toilet yang tidak tertata, kumuh, tidak tersedia drainase, sampah tidak terkelola, macet, tempat parkir tidak memadai, dan tidak tersedia tempat pasandekan.  Gubernur Koster dengan kesadaran penuh membangun Bali mulai dari hulu, dengan memprioritaskan pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih.  Anggaran Rp884 miliar dari APBN dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Memberi manfaat nyata bagi umat Hindu untuk melaksanakan upakara dan upacara suci dresta Bali dengan rasa nyaman dan aman.

Baca juga :  Mantan Kepala LPD Desa Adat Serangan Ditahan di LP Kerobokan

37.Kawasan Pusat kebudayaan Bali:

Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dikonsepkan sebagai penanda kebangkitan kembali puncak peradaban dan keadaban budaya Bali; Bali sebagai Padma Bhuwana atau Pusat Peradaban Dunia.  Dibangun di atas lahan seluas 334 hektar yang merupakan hamparan bekas aliran lahar letusan Gunung Agung tahun 1963.  Dalam zona inti dibangun 15 fasilitas pentas seni untuk seni tradisi dan seni modern 12 museum tematik: Anjungan Nusantara,  Anjungan Budaya Dunia, Desa Difabel.  Dalam Zona Penunjang dibangun gedung Auditorium Bung Karno, Bali International Convention Center,  Bali Exhibition Center, gelanggang tertutup, Pusat Promosi Ekspor Bali, hotel tematik dan restoran. Juga rumah sakit internasional, pusat perbelanjaan, marina dan club house. Dalam zona penyangga dibangun:  sungai buatan Unda, embung, pelabuhan, dan hutan. Anggarannya Rp2,5 triliun dari APBN, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan pinjaman tanpa bunga Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kawasan PKB merupakan mahakarya berkelas dunia seperti halnya Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Menjadi daya tarik wisata baru, pusat pertumbuhan perekonomian baru, dan menyeimbangkan pembangunan antar wilayah Bali Tengah, Timur, Barat, Utara, dan Selatan.

38.Shortcut Singaraja-Mengwitani:

Pembangunan shortcut Singaraja-Mengwitani merupakan implementasi nyata janji politik Gubernur Koster kepada masyarakat Buleleng saat kampanye Pilgub tahun 2018. Shortcut Singaraja-Mengwitani terdiri atas 12 titik. Pembangunan mulai tahun 2019 dan ditarget selesai tahun 2025. Anggarannya Rp1,6 triliun dari APBN dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.

39.Tol Jagat Kerthi Bali:

Keseimbangan dan keharmonisan pembangunan antarwilayah di Bali tidak akan pernah terwujud tanpa infrastruktur darat yang terkoneksi dan terintegrasi.  Gubernur Koster mengambil kebijakan Jalan Tol MengwiGilimanuk yang diberi nama Tol Jagat Kerthi Bali, Pembebasan lahan mulai tahun 2022 sampai tahun 2023. embangunan konstruksi mulai tahun 2023 sampai tahun 2025. Anggarannya Rp24 triliun dari investasi. Jalan tol memberi manfaat antara lain: mempersingkat waktu tempuh semula 4 jam – 6 jam menjadi 1,5 jam – 2 jam: meningkatkan kenyamanan dan keamanan tranportasi logistik, penumpang domestik dan wisatawan; pusat destinasi wisata baru dan pemasaran UMKM; menumbuhkan pusat perekonomian baru di wilayah Bali Barat, Utara, dan Tengah.

40.Pelabuhan Segitiga Sanur-Sampalan-Bias Munjul:

Sejak dahulu penyeberangan laut dari Sanur ke Nusa Penida sangat memprihatinkan, tidak nyaman, dan tidak aman karena tidak ada pelabuhan.  Gubernur Koster dengan niat baik dan tekad kuat, mengambil langkah cepat, tepat, dan strategis mengatasi kondisi yang ada dengan menggagas pembangunan tiga pelabuhan sekaligus yaitu: Sanur, Sampalan, dan Bias Munjul. Pembangunan dimulai tahun 2020, selesai tahun 2022. Total anggarannya Rp563 miliar dari APBN Kementerian Perhubungan. Pelabuhan Segitiga Sanur-Sampalan-Bias Munjul memberi manfaat: kenyamanan dan keamanan penyeberangan bagi umat Hindu saat upacara di Pura Penataran Ped, untuk aktivitas rutin masyarakat Bali, serta para wisatawan ke Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan; mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan, serta menumbuhkan pusat perekonomian di Klungkung dan Denpasar sebagai upaya menyeimbangkan pembangunan wilayah Bali.

41.Bali Maritime Tuorism Hub:

Gubernur Koster mengarahkan rencana induk dan desain pengembangan Pelabuhan Benoa yang diusulkan PT Pelindo menjadi Bali Maritime Tourism Hub harus memperhatikan kelestarian alam, manusia, dan kebudayaan Bali sesuai nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Pembangunan mulai tahun 2020 sampai 2023, anggaran Rp6,1 triliun, sepenuhnya dari PT Pelindo. Bali Maritime Tourism Hub merupakan wahana berkelas dunia yang memberi manfaat: meningkatkan layanan transportasi logistik, cruise, dan yacht; pusat destinasi wisata baru dan pemasaran UMKM; pusat pertumbuhan perekonomian baru di Bali Selatan.

42.Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang:

Membangun bendungan merupakan Swadharma Murdhaning Jagat Bali sesuai ajaran yang tersurat dalam Kitab Slokantara; membuat satu telaga untuk umum (dam/bendungan) lebih mulia daripada menggali 100 sumur, selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal Danu Kerthi, menyucikan dan memuliakan sumber air.  Gubernur Koster mengambil kebijakan membangun Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang untuk mengatasi masalah air di Bali. Pembangunan mulai tahun 2019 selesai tahun 2023. Bendungan Sidan dengan anggaran Rp1,8 triliun. Bendungan Tamblang dengan anggaran Rp794 miliar, anggarannya bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Manfaat bendungan antara lain:  memenuhi kebutuhan air minum dan/atau irigasi wilayah Gianyar, Denpasar, Badung, Tabanan, dan Buleleng; mengurangi penggunaan air bawah tanah yang berisiko terhadap ekosistem alam Bali.

43.Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali:

Gubernur Koster menggagas Taman Komunikasi Bali Smart (KBS) berupa tower berkelas dunia yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi serta filosofi akasa-pertiwi, purusa-pradana, dengan menatahkan nama Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali. Konsep tower memadukan nilai-nilai tradisi Bali dengan teknologi global sebagai wujud Loka Samasta Sakino Bhawana yang bermakna: sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia yang mendunia.  Pembangunan mulai tahun 2022 dan selesai tahun 2023 dengan total anggaran lebih dari Rp400 miliar, dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Tinggi Tower 115 meter, dibangun di lokasi dengan ketinggian 1.521 meter di atas permukaan laut, sehingga total tinggi tower menjadi 1.636 meter di atas permukaan laut. Berisi fasilitas pemancar, planetarium, sky walk, restoran putar 360°, jembatan kaca, museum, ruang konvensi, dan gondola. Tower dibangun dengan konstruksi khusus tahan gempa sampai 1.0 G dan kekuatan hidup minimal 500 tahun. Turyapada Tower memberi manfaat: menjadi daya tarik pariwisata baru; menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru dan menyeimbangkan pembangunan wilayah Bali Utara, Selatan, dan Tengah; menjadi sumber baru pendapatan asli daerah provinsi dan kabupaten.

44.Bali Good Governance:

Telah lama struktur kelembagaan Pemprov Bali sangat gemuk, lamban merespons dinamika sosial dan harapan masyarakat, administrasi dikelola secara manual, bertingkat, dan berbelit.  Gubernur Koster bertekad mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah. Berbagai terobosan kebijakan dan upaya serius dilaksanakan antara lain: secara progresif melakukan reformasi birokrasi, dari 49 menjadi 38 perangkat daerah; membentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat; membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida); digitalisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program serta anggaran; menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); transformasi jabatan struktural ke fungsional; konsisten menerapkan kebijakan Sistem Merit; melaksanakan strategi pencegahan korupsi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Monitoring Center for Prevention (MCP); menerapkan Sistem Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang disebut SP4N Lapor; konsekuen melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabel. (kmb)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini