Pakai e-Berpadu, Pelimpahan Perkara Banyak “Nyangkut”

img 20230111 wa0010
PELUNCURAN - Peluncuran penerapan e-Berpadu di PT Denpasar beberapa waktu lalu.

Denpasar, DENPOST.id

Penerapan e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) mulai 1 Januari 2023 di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar mengalami kendala. Pasalnya, beberapa perkara yang akan dilimpahkan jaksa ke pengadilan belum terdaftar di e- Berpadu sehingga ditolak saat pelimpahan.

Kasi Pidum Kejari Badung, I Gede Gatot Hariawan, yang ditemui di PN Denpasar mengatakan, sampai Selasa  (11/1/2023) ada 8 perkara yang ditolak pelimpahannya oleh PN Denpasar. Dan, dipastikan akan terus bertambah karena masih banyak perkara yang belum terdaftar di e-Berpadu.

Menurut Hariawan, kendala dalam pelimpahan ini karena SPDP ( Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dan pelimpahan tahap II dari kepolisian ke kejaksaan dilakukan pada 2022 sebelum e-Berpadu diterapkan, sehingga penyidik belum mengerti cara menginput data ke e-Berpadu yang diterapkan mulai 1 Januari 2023. “Jadi memang perkara yang ditolak pengadilan ini dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan sebelum penerapan e-Berpadu 1 Januari lalu. Penyidik belum menginput ke e-Berpadu. Sedangkan pengadilan memberikan syarat pelimpahan yang dilakukan mulai 1 Januari harus sudah diinput ke e-Berpadu,” jelasnya.
Dia berharap agar sosialisasi penerapan e-Berpadu ini terus digenjot.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak pengadilan karena penolakan pelimpahan ke pengadilan ini berpengaruh pada masa tahanan tersangka. “Ada beberapa perkara yang masa tahanan akan habis. Tapi sudah kami lakukan perpanjangan sambil menunggu hasil koordinasi dengan pengadilan,” pungkas mantan Kasi Pidum Kejari Jembrana ini.

Baca juga :  Dukung Ketahanan Pangan, PDIP Berdayakan 30 Ton Beras Tabanan dan Jembrana

Hal yang sama diungkapkan Kasi Pidum Kejari Denpasar, Bela P Atmaja yang dihubungi via telepon. Dia mengatakan ada beberapa perkara di Kejari Denpasar yang nyangkut karena kendala e-Berpadu ini. Disebutkan pula, perkara ini ditolak karena belum diinput ke e-Berpadu. “Kami masih menunggu hasil koordinasi dengan pihak pengadilan,” ujar Bela.

Sementara itu, Juru Bicara PN Denpasar, Gede Putra Astawa mengaku masih berkoordinasi dengan panitera terkait teknis pelaksanaan e-Berpadu ini. “Saya cek dulu ya,” kata Astawa saat dimintai konfirmasi.

Baca juga :  Covid-19 Masuk Pemprov Bali, PNS Diminta Waspada

Untuk diketahui, e-Berpadu sudah resmi diberlakukan 1 Januari 2023. Aplikasi e-Berpadu ini sebagai integrasi berkas pidana antarlembaga hukum untuk layanan permohonan izin penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pelimpahan berkas pidana elektronik, permohonan penetapan diversi dan permohonan izin besuk. (124)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini