Koster dan Cok Ace Bekerja Nyata Muliakan Desa Adat di Bali

wenaku1
Made Wena dan A.A.Ketut Sudiana

KEPEMIMPINAN Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur (wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) dalam melakukan penguatan kedudukan, tugas, dan fungsi, desa adat di Pulau Dewata diharapkan terus berlanjut.   Harapan agar Gubernur Koster melanjutkan kepemimpinannya sebagai Murdaning Jagat Bali disuarakan oleh Prajuru Majelis Desa Adat (MDA) di Bali, karena kerja fokus, tulus, dan lurus yang dilakukan Koster benar-benar menghasilkan program nyata terhadap desa adat. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang desa adat; Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No.34 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa adat; Perda Provinsi Bali No.4 Tahun 2022 tentang pedoman, mekanisme, dan pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat; membentuk dinas khusus yang menangani desa adat, yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; memberikan dana ke masing-masing desa adat senilai Rp300 juta yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali atau kalau ditotal dana itu mencapai Rp447.9 miliar yang diberikan secara langsung ke rekening desa adat yang jumlahnya 1.493; membangun Gedung Majelis Desa Adat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali melalui CSR dari BUMN/BUMD serta perusahaan swasta di Bali; dan memfasilitasi kendaraan operasional ke MDA Provinsi, Kabupaten/Kota melalui CSR.

Petajuh Majelis Desa Adat Provinsi Bali Bidang Kelembagaan, I Made Wena, menilai jika boleh, Wayan Koster meneruskan masa kepemimpinan di Pemprov Bali pada periode berikutnya. Perjuangan Koster terhadap penguatan kedudukan, tugas, dan fungsi desa adat di Bali, dinilai sudah terbukti nyata.

Made Wena, yang tokoh masyarakat di Desa Adat Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini, lebih lanjut menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Koster yang telah memberikan perlindungan dan payung hukum terhadap keberadaan dan penguatan desa adat di Bali melalui Perda Provinsi Bali No.4 Tahun 2019. “Perda ini dapat mengajegkan desa adat di Bali, karena regulasi ini benar-benar memberikan penguatan terhadap posisi desa adat sebagai suatu desa yang bersifat otonom. Saya perlu menegaskan Perda Desa Adat di Bali sangat berfungsi untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan desa adat tanpa mengurangi hak-hak otonom yang dimiliki oleh desa adat tersebut,” imbuhnya.

Baca juga :  Pemprov Bali Terima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Dengan hadirnya Perda Desa Adat di Bali, Made Wena menerangkan bahwa sekarang posisi desa adat semakin kokoh sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga keajegan adat istiadat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal di Bali, di tengah keberagaman dan toleransi budaya yang terus berkembang.

Di era kepemimpinan Gubernur Koster juga tercatat mengeluarkan Pergub Bali No.34 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa adat di Bali. Kebijakan ini, menurut Made Wena, memberi penegasan tentang pengelolaan sumber-sumber keuangan di desa adat yang berasal dari APBD, APBN dan CSR. “Pergub Nomor 34/2019 ini mengatur pengelolaan keuangan antara pendapatan dengan pengeluaran keuangan secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang detail dan memiliki perencanaan yang jelas,” ungkap Wena.

Untuk membantu penguatan desa adat di Bali, Gubernur Koster juga mencetak sejarah baru di OPD Pemprov Bali. Mantan anggota DPR RI tiga periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini dengan pengalamannya di pusat mampu membentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali. “Selama ini Dinas PMA berjalan baik secara beriringan untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan desa adat di Bali dengan rasa saling asah-asih dan asuh di tengah perbedaan,” tambahnya.

Baca juga :  Isak Tangis Sambut Jenazah Pramugari Sriwijaya Air, Mia di Panjer

Tidak berhenti sampai di sana. Pengalaman kepemimpinan Koster di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI juga mampu memberikan dana kepada 1.493 desa adat di  Bali masing-masing senilai Rp300 juta yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali atau kalau ditotal jumlah bantuan dana itu mencapai Rp447,9 miliar.  “Karena itulah, saya berharap pemimpin Bali, jika boleh diteruskan lagi oleh Gubernur Bali Wayan Koster pada periode berikutnya. Apalagi sosok Gubernur Bali kita yang sekarang ini begitu tulus dan transparan memfasilitasi seluruh BUMN/BUMD serta perusahaan swasta di Bali bergotong royong membangun gedung MDA Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali, hingga memfasilitasi kendaraan operasional MDA Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali melalui CSR,” tegas Made Wena.

Dia juga menyatakan kini gedung MDA bisa digunakan sebagai tempat yang representatif untuk menerima prajuru desa adat se-Bali. Kendaraan operasional yang diberikan juga sangat bermanfaat untuk melaksanakan sosialisasi penguatan desa adat dari satu wilayah ke wilayah yang lain.

Di tempat terpisah, Bendesa Madya Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar Anak Agung Ketut Sudiana menilai pasangan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menorehkan capaian dan prestasi luar biasa pada empat tahun kepemimpinan keduanya di Provinsi Bali yang dibuktikan dengan terwujudnya 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru.

Menurut A.A.Ketut Sudiana, Gubernur Koster dan Wagub Cok Ace sangat solid bekerja keras, fokus, tulus, dan lurus, melaksanakan lima bidang prioritas pembangunan daerah Bali dengan visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Visi yang dijalankannya sangat bersifat fundamental dan komprehensif.

Baca juga :  Diduga Rekayasa, Wanita yang Ngaku Hendak Diperkosa

Sebagai tokoh yang berkecimpung dalam lembaga adat, A.A. Ketut Sudiana secara khusus memberi pandangan terhadap tonggak pertama Peradaban Penanda Bali Era Baru yaitu Memuliakan Desa Adat di Bali. Upaya memuliakan Desa Adat di Bali ini dilakukan Gubernur Koster melalui upaya nyata-nya yaitu memperkuat kedudukan, kewenangan dan fungsi desa adat dengan keluarnya Perda Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali. “Regulasi ini merupakan langkah strategis, tak hanya pada skala lokal, tapi juga di lingkup nasional. Saya menilai regulasi ini adalah strategi yang sangat komprehensif dalam rangka penguatan dan pemuliaan desa adat sebagai bentengnya Pulau Bali,” tegas Sudiana.

Dia juga mengapresiasi Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru di nomor 3 yaitu perekonomian adat Bali. Langkah Gubernur Koster dalam memberdayakan potensi perekonomian berbasis desa adat melalui Sistem Perekonomian Adat dalam wadah Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) yang diatur oleh Perda Provinsi Bali No.4 Tahun 2022 merupakan hal yang sangat strategis.  “Selain sisi adat dan budaya, penguatan ekonomi juga perlu didorong, mengingat krama Bali memiliki potensi sumber daya yang luar biasa, namun dalam pengelolaan dan manajemen sangat membutuhkan dukungan Pemda Bali melalui kebijakan dan regulasi. Saya berharap BUPDA bisa menjadi wadah penguatan ekonomi yang berbasis desa adat, sehingga krama Bali mampu meningkatkan daya saing dan tidak lagi menjadi penonton tumbuhnya ekonomi Bali,” tutup Sudiana. (dwa)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini