Nelayan Jembrana Tunggu Rekomendasi BBM Perahu Selerek

nelayan
SELEREK - Perahu selerek yang ditambatkan di perairan Pengambengan, Kecamatan Negara.

Negara, DENPOST.id

Hingga saat ini nelayan di Jembrana yang menggunakan perahu selerek di bawah 30 GT belum bisa mendapatkan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Rekomendasi untuk perahu selerek dibawah 30 GT di Selat Bali masih menunggu pengecualian dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana, I Ketut Wardana Naya, Senin (16/1/2023) mengatakan, rekomendasi pembelian solar bersubsidi untuk perahu antara 5 -30 GT masih menunggu diskresi terkait izin dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Bali.

Seperti sebelumnya, kapal di atas 5 GT hingga 30 GT yang masih mengurus izin diberikan kebijakan membeli BBM bersubsidi untuk keperluan melaut.
Tetapi diberikan batas waktu hingga 31 Desember untuk melengkapi perizinan kapal. Hanya saja, sampai Januari ini banyak kapal yang masih terkendala pengurusan izin di provinsi dan kabupaten.

Baca juga :  Cegah Penyebaran Covid-19, Ribuan PNS Akan Diuji Usap

Wardana Naya mengaku telah berkoordinasi dengan provinsi berkaitan diskresi untuk kapal di Selat Bali dan masih menunggu surat keputusan dari pusat.
“Kalau kami di dinas tidak memiliki kewenangan untuk izin perahu tangkap tersebut. Kita menunggu agar ada pengecualian atau diskresi untuk di perahu Selat Bali,” kata Wardana Naya.

Diskresi ini perlu, karena selama ini belum semua perahu tangkap yang beroperasi di Selat Bali memiliki izin dan masih proses. Dari total sekitar 35 perahu purse seine, baru sekitar 3 kapal yang memiliki izin.
Kendala pengurusan izin itu karena dua perahu diakumulasikan dalam satu unit kapal yang digunakan. Sesuai aturan, keduanya dihitung dalam satu GT kapal. Dan hampir sebagian besar kapal selerek (purse seine) di Selat Bali sepasang dalam satu operasi tangkap. Ketika digabungkan, maka ukuran akan lebih dari 30 GT dan tidak mendapatkan BBM subsidi.

Baca juga :  Ketua KPU RI Apresiasi DP3 di Desa Yehembang Kauh

Diskresi inilah diharapkan bisa menjadi solusi khusus perahu tangkap di Selat Bali agar tidak dihitung keduanya.
Bilamana diskresi izin perahu ini keluar dari Kementerian Kelautan dan perikanan, maka Dinas atau Pelabuhan Perikanan dapat memberikan rekomendasi pembelian solar bersubsidi.
Menurutnya peraturan tetap ketat. Begitu membeli langsung digunakan untuk di kapal. Tidak disimpan dulu di gudang atau rumah. Bilamana mengharuskan ditaruh di luar kapal, misalnya karena cuaca buruk perahu batal melaut, harus memberitahukan ke pihak terkait baik ke desa atau dinas langsung. (120)

Baca juga :  Kasus Covid-19 di Jembrana Kembali Meningkat, Satu Pasien Meninggal

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini