Gubernur Koster Ciptakan Bali Berkepribadian Dalam Kebudayaan

kun
Prof.Dr.Wayan ''Kun'' Adnyana

GUBERNUR Bali Wayan Koster benar-benar berpihak terhadap adat-istiadat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali. Hal itu diwujudkannya di Pemprov Bali dengan memegang teguh konsep Trisakti Bung Karno yaitu berkepribadian dalam kebudayaan, selain berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi untuk melaksanakan visi pembangunan daerah Bali ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Hal itu terlihat ketika pasangan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster – Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mengeluarkan Pergub Bali No.79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali; Pergub Bali No.80 Tahun 2018 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali; Perda Provinsi Bali No.4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali; Perda Provinsi Bali No.5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Secara nyata, Koster-Cok Ace juga membangun kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung sebagai upaya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali; dan melindungi serta memberdayakan warisan tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) dengan memfasilitasi pendaftaran Sertifikat Kekayaan Intelektual (KI).

Atas kerja nyata Gubernur Koster ini membuat Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Prof. Dr.Wayan ‘’Kun’’ Adnyana angkat bicara. Dia menyebut program penguatan dan pemajuan kebudayaan di Bali tersurat jelas dalam pencapaian 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru. Hal ini menjadi bukti prestasi gemilang kepemimpinan Gubernur Koster dan Wagub Cok Ace. “Seluruh hasil kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster mencakup keutuhan fondasi tatanan kehidupan masyarakat Bali secara niskala-sekala, dan sangat nyata, konkret dirasakan hasilnya oleh masyarakat,” tegas Kun Adnyana.

Hal itu dapat dilihat dalam penguatan dan pemajuan adat-istiadat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali, yang dilaksanakan oleh Gubernur Koster sangatlah menyeluruh, utuh, dan mendasar. Dengan demikian desa adat di Bali benar-benar harus menjadi benteng ketahanan dalam menghadapi dinamika nasional dan global. Bidang budaya apalagi. Koster bersama Cok Ace adalah figur pemimpin Bali yang saling melengkapi dengan memiliki pengalaman di bidang budaya. Dalam kepemimpinannya, lahir kebijakan penggunaan bahasa serta aksara Bali, penggunaan busana adat Bali, dan pemakaian kain tenun endek. Pengembangan ruang apresiasi baru di bidang seni budaya juga dihadirkan oleh Gubernur Koster seperti Bulan Bahasa Bali, Festival Seni Bali Jani, dan pengembangan Pesta Kesenian Bali (PKB) dengan Perayaan Budaya Dunia di Bali serta Jantra Tradisi Bali. Visi pembangunan ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru secara konkret terimplementasi nyata dan diapresiasi luas oleh masyarakat Bali. Bahkan kalangan tokoh, lembaga penting di Indonesia, sampai dunia yang ditandai dengan raihan penghargaan. “Prestasi luar biasa Gubernur Bali Wayan Koster tentu sangat membanggakan masyarakat Bali. Langkah berani dengan gagasan besar dan genial, berikut capaian monumental, membuat Gubernur Bali Bapak Wayan Koster menjadi inspirasi kaum muda Bali di dalam melaksanakan penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali,” pungkas Prof. Kun Adnyana.

Sedangkan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana (Unud) Prof.Dr.Made Sri Satyawati, S.S., M.Hum., menilai kinerja Gubernur Koster sangat memperlihatkan hasil nyata, tepat dan penting, dalam melindungi dan memberdayakan warisan tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali. Mengapa demikian? Menurut Sri Satyawati, Gubernur Koster telah mengeluarkan Perda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali ketika Pulau Dewata dijadikan parameter destinasi wisata dunia. Bali memang perlu memiliki landasan payung hukum untuk menguatkan budaya dan memajukan sektor budaya  untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. “Bali sebagai daerah yang sarat akan budaya, tidak boleh puas dengan pujian-pujian saja. Budaya yang dinikmati oleh wisman senantiasa harus dipelihara. Jadi perda ini harus membidani kemunculan lembaga kebudayaan yang bernama Majelis Kebudayaan Bali,” tegas Prof. Sri Satyawati.

Majelis Kebudayaan Bali selama ini melakukan berbagai aktivitas pembinaan kebudayaan khususnya seni sakral, kidung, pedalangan, dan yang lainnya, di seluruh kabupaten/kota di Pulau Dewata. Lembaga ini juga menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Bali yang menjadi wahana diskusi para budayawan untuk mengeluarkan rekomendasi strategis pemajuan dan penguatan kebudayaan Bali. Hal ini sangat penting untuk menentukan strategi kebudayaan Bali, baik pada masa kini maupun masa mendatang, di tengah-tengah industri pariwisata yang berkembang pesat.

Baca juga :  Hujan Deras, Razia Prokes Jalan Terus

Realisasi perda yang digagas Gubernur Koster juga dapat dilihat dalam Program Jantra Tradisi Bali dan Festival Seni Bali Jani, di samping PKB. Jadi Jantra Tradisi Bali telah memberikan ruang terhadap kegiatan budaya Bali yang menjadi wadah apresiasi terhadap bidang pemajuan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, pengobatan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Berbagai renik budaya tradisional ini nyaris tidak tergarap selama ini dan baru diperhatikan pada masa pemerintahan Wayan Koster dan Cok Ace. Tak hanya merealisasikan kegiatan berbasis tradisi, satu program penting untuk mewadahi seni Bali modern yang dipayungi Perda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali adalah Festival Seni Bali Jani. Program ini memberikan ruang pertumbuhan seni modern, kontemporer, dan inovatif. Festival Seni Bali Jani memicu denyut nadi kelahiran seni-seni baru yang berakar dari spirit Bali.

Perda Nomor 4 Tahun 2020 kian menunjukkan jati dirinya ke publik, ketika Murdaning Jagat Bali menjadikan regulasi ini sebagai landasan pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung. Kawasan ini akan berisi berbagai fasilitas seni, museum tematik, serta terintegrasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan PKB diharapkan menjadi lokus baru pengembangan budaya Bali yang unggul, berkarakter, dan mampu mencerminkan keluhuran peradaban Bali. “Astungkara ini terwujud, Bali akan kembali mencapai masa keemasan kebudayaan yang saat itu pernah terjadi di era Kerajaan Gelgel dengan Raja Dalem Waturenggong,” tegas Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unud ini.

Dia menambahkan, kecerdasan yang dimiliki Gubernur Koster juga bisa dilihat ketika warisan budaya Bali dijadikan sumber kekuatan budaya yang dirasakan masyarakat, dan menjadi pendapatan ekonomi oleh perajin di Bali. Contoh Perda No.4 Tahun 2020 bisa direalisasikannya berupa penggunaan busana adat Bali setiap Kamis, purnama, dan tilem, serta hari jadi Pemprov Bali. Dalam konteks pariwisata Bali, penggunaan busana adat Bali yang juga dilakukan oleh para pekerja pariwisata dapat mencerminkan identitas Bali yang unik dan khas. Tidak sedikit wisatawan yang kemudian ikut mengenakan udeng, kamen, dan kebaya, sepanjang berlibur di Pulau Dewata. “Hal ini pada saat yang bersamaan tentu juga memutar roda ekonomi para pengusaha Bali di bidang tekstil. Yang terpenting, penggunaan busana adat Bali dalam skala nasional juga mampu meredam isu radikalisme atas keyakinan tertentu yang ingin menyeragamkan identitas masyarakat Indonesia,’’ tegas Prof. Sri Satyawati.

Hal ini memiliki nilai sejarah pendidikan pada era Presiden RI Ir. Soekarno ini. Inilah realisasi nyata Gubernur Bali, Wayan Koster dari pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan yang perlu terus dilakukan. “Semoga pemajuan kebudayaan Bali yang dilakukan Murdaning Jagat Bali secara alami mampu membentuk karakter positif manusia (etika-etika yang berbudaya) khususnya generasi muda,” harapnya.

Prof. Sri Satyawati mengucapkan terima kasih ke Gubernur Koster yang sangat mendukung dan membantu Fakultas Ilmu Budaya Unud (dulu namanya Fakultas Sastra) untuk didaftarkan sebagai situs Cagar Budaya. Hal itu karena Fakultas Ilmu Budaya memang merupakan situs yang berusia lebih dari 60 tahun dan terdapat prasasti peresmian fakultas yang ditandatangani oleh Presiden Pertama RI Ir. Soekarno.

Prof. Sri Satyawati juga mengungkapkan sosok Gubernur Koster adalah pemimpin yang begitu totalitas melestarikan kebudayaan Bali dengan menempatkan kebudayaan sebagai hulu pembangunan. Hal itu diperkuat dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan warisan tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali, ke Kemenkumham dengan memfasilitasi pendaftaran Sertifikat Kekayaan Intelektual (KI). Kekayaan intelektual merupakan nyawa dari suatu produk budaya. Jadi pendaftaran Kekayaan Intelektual sangat penting di tengah kompetisi dunia industri saat ini dan pesatnya laju perkembangan teknologi infomasi yang menyebabkan suatu produk kebudayaan bisa diklaim, diflagiasi, bahkan dilegitimasi oleh guyub kultur masyarakat lain. ‘’Tujuannya tidak hanya berkaitan dengan persoalan identitas, tetapi yang paling pasti dibalik klaim-klaim tersebut, adalah kapitalisasi ekonomi,” bebernya.

Baca juga :  BI Ajak BPD Dukung Akses KUR Bagi Petani Bawang Putih

Jadi apa yang dilakukan oleh Gubernur Koster sudah dalam usaha mewaspadai adanya kapitalisasi ekonomi dibalik klaim suatu produk budaya. Tidak sedikit daerah lain yang pasti ingin menjadikan wilayahnya seperti Bali dengan cara artifisial dan pragmatis, sehingga potensial meniru ragam budaya fashion, tarian, kerajinan tangan, dan yang lain. Bukan tidak mungkin juga kain tenun endek, tenun gringsing, tari pendet, dan yang lainnya, bisa terancam diklaim oleh produk budaya daerah atau bangsa lain bila tidak didaftarkan di Kemenkumhan RI. “Pendaftaran KI yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Wayan Koster perlu diteruskan secara konsisten dan kami sangat apresiasi. Dengan cara ini, budaya Bali sebagai hulu pembangunan akan menjadi ngamertanin, mensejahterakan lahir-bathin krama Bali sendiri,” tandas Prof.Sri Satyawati.

Penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali juga dilakukan dengan mengimplementasikan Pergub Bali No.80 Tahun 2018 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan aastra Bali, serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, yang kini menjadi salah satu dari 44 Tonggak Penanda Bali Era Baru di era pemerintahan Gubernur Koster. Dosen Sastra Bali, Unud, I Gde Nala Antara, menilai langkah Gubernur Koster mengeluarkan Pergub Bali No.80/2018 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta Bulan Bahasa Bali adalah kerja nyata Murdaning Jagat Bali untuk memuliakan dan mengabadikan seluruh pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan para leluhur manusia Bali tentang bahasa, sastra, dan aksara Bali. ‘’Bali sangat beruntung mempunyai Gubernur Bali seperti Wayan Koster yang mendedikasikan kepemimpinannya untuk melestarikan aksara Bali dengan tujuan menjaga eksistensi dan peran utama aksara Bali dalam kehidupan masyarakat di Bali,’’ tegas Nala Antara.

Menurutnya, aksara Bali dari sejarahnya menjadi simpul utama penghubung energi semesta dengan energi dalam sarira manusia, sehingga banyak dimanfaatkan dalam ranah mistis atau spiritual. Dalam ranah spiritual, aksara Bali sesungguhnya mengiringi manusia Bali sejak lahir hingga kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Ketika lahir, di dalam ari-ari sesungguhnya dibekali aksara Bali sesuai dengan jenis kelamin sang bayi. Demikian pula ketika beranjak dewasa, aksara Bali dimanfaatkan oleh para pendeta untuk menetralkan pengaruh sad ripu dalam upacara potong gigi atau mapandes. Di sisi lain, pada saat seseorang akan manunggal dunia dengan muasal kehidupan, aksara Bali kembali berperan terutama dalam rajah-rajah kajang. Ini artinya aksara Bali adalah bekal manusia Bali dari lahir hingga mati. Bersandar pada peran vital tersebut, aksara Bali juga disebut sebagai “Makuta Mandita Budaya” yang bermakna aksara Bali adalah mahkota kebudayaan Bali. “Jadi Pergub Bali Nomor 80/2018 ini boleh dikatakan sebagai catra aksara atau payung aturan untuk menjaga daya hidup aksara Bali di tengah-tengah dominasi huruf latin,” ungkap I Gde Nala Antara.

Dia menambahkan Gubernur Koster juga sangat cermat dalam mengeluarkan kebijakan ini. Dimana dijelaskan dalam Pergub Nomor 80/2018 bahwa aksara Bali diletakkan di atas huruf latin dalam penulisan nama tempat persembahyangan umat Hindu, lembaga adat, prasasti peresmian gedung, gedung, lembaga pemerintahan, lembaga swasta, jalan, sarana pariwisata, dan fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, peletakan aksara Bali di atas huruf latin tidak hanya tepat secara filosofis, karena aksara Bali diyakini mahkota kebudayaan Bali, tetapi secara visual aksara Bali juga menjadi media prioritas untuk dibaca. “Dengan demikian, generasi muda menjadi semakin dekat dengan aksara ibunya yaitu aksara Bali. Secara otomatis, semakin banyak dilihat dan dibaca dalam ruang-ruang publik. Aksara Bali akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari memori generasi muda Bali,” jelasnya.

Baca juga :  Anggota Dewan Gianyar Terjaring Razia Masker Malah Kabur

Kebijakan Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng, ini tentang Pergub Bali No.80/2018 juga sangat sesuai dengan amanat pustaka ‘’Parama Tattwa Suksma’’ yang menyatakan aksara Bali angebek ring sukma bhuwana agung yang bermakna aksara Bali memenuhi semesta. Dengan keterlibatan instansi swasta yang juga memuat aksara Bali pada papan nama perusahaannya, maka aksara Bali menjadi semakin banyak mengisi lanskap kota hingga desa. “Bila Bali dianalogikan sebagai padma bhuwana, maka dalam setiap helai kelopak teratainya ada gurat-gurat aksara yang menjadi utama di dalamnya,” pungkas Nala Antara. Di tempat terpisah, dosen Politeknik Pariwisata Bali Dr.Ni Made Eka Mahadewi, M.Par., CHE., CEE., memandang Perda Provinsi Bali No.5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali adalah gagasan tepat guna yang dilakukan Gubernur Koster. Perda ini merupakan produk hukum untuk memayungi kepariwisataan berbasis pada budaya Bali, mengingat Bali sebagai destinasi wisata budaya. Atas hal itu, pelaku pariwisata Bali wajib melestarikan adat-istiadat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali, dalam kegiatan pariwisata seperti melaksanakan kebijakan penggunaan aksara Bali pada papan nama, ruangan, dan fasilitas usaha pariwisata. “Kebijakan ini sangat bagus, namun yang perlu diperhatikan adalah penempatan dan penyiapan papan nama aksara Bali agar terus disosialisasikan, sehingga mudah diakses oleh pengelola usaha pariwisata,” tegas Eka Mahadewi.

Menurut dia, penggunaan busana adat Bali setiap Kamis, purnama, dan tilem, sebagai pelaksanaan Pergub Bali No.79 Tahun 2018 dan penggunaan busana berbahan kain tenun endek Bali/kain tenun tradisional Bali setiap Selasa sebagai pelaksanaan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali No.04 Tahun 2021 juga sangat setuju untuk diberlakukan ke pelaku pariwisata di Bali. “Namun ada yang perlu dicermati, agar trend fashion seperti endek yang dibuat oleh pengusaha tradisional harus mengikuti trend terkini agar wisatawan juga ikut menggunakan produk lokal Bali tanpa harus meninggalkan jati diri produk budaya Bali itu sendiri,” ungkap Eka Mahadewi.

Tidak hanya akademisi, yowana atau generasi muda di Bali juga mengapresiasi kinerja Gubernur Koster dalam melakukan penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Menurut seniman topeng asal Banjar Batanancak, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar, I Komang Bagus Megahartana (27), visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ yang digagas Gubernur Koster di Pemprov Bali membawa seni budaya Bali kian hidup. “Lihat saja sekarang. Tidak hanya Pesta Kesenian Bali yang menjadi wadah para seniman di Bali untuk menampilkan karyanya, namun bertambah program seni-budaya di Bali melalui kegiatan Festival Seni Bali Jani, Bulan Bahasa Bali, sampai lomba ogoh–ogoh pun dijadikan ajang tahunan,” tegas Komang Bagus.

Dia juga menyampaikan bahwa dia sebagai seniman sangat senang adanya program yang diluncurkan Gubernur Koster. Dengan demikian, para yowana yang mengeluti dunia seni-budaya Bali tidak henti-hentinya berkarya untuk tampil di setiap momen seperti Festival Seni Bali Jani dan Bulan Bahasa Bali. Apalagi Gubernur Koster telah mengadakan lomba ogoh–ooh, maka program nyata ini sangat menambah kreativitas anak muda dalam menampilkan karya yang terbaiknya. ‘’Program ini yang kami sangat tunggu-tunggu sejak dulu. Semoga Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung juga selesai sesuai waktu yang direncanakan, sehingga karya monumental Bapak Wayan Koster bisa kami manfaatkan untuk melestarikan seni-budaya Bali,’’ tambah Komang Bagus.

Program seni-budaya yang digagas Gubernur Koster bersama Wagub Cok Ace juga sangat menyentuh para pemuda untuk lebih berkreativitas. Contohnya saat Bulan Bahasa Bali, para yowana di Desa Mas sangat antusias ikut dalam lomba makekawin antar-banjar dan lomba mapidato bahasa Bali. “Kalau terus ini berlangsung, saya yakin ini adalah wadah yang menjadikan generasi muda di Bali berkepribadian dalam kebudayaan,” ungkap Komang Bagus Megahartana.

Tidak hanya memberi program dalam berkesenian dan budaya, sosok Gubernur Koster juga dinilai sangat mengerti tentang denyut nadi para seniman di Bali. Dalam ajang PKB dan FSBJ, kita terus bisa melihat betapa perhatiannya Gubernur Koster bersama Wagub Cok Ace memberi penghargaan berupa penghargaan pengabdi seni dan penghargaan Bali Jani Nugraha. “Saya senang melihat Pemerintah Provinsi Bali peduli dengan seniman di Bali,” tandas Komang Bagus. (kmb)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini