Kasus Jalan Diklaim Investor, Perbekel Cemagi Diadukan ke Ombudsman

tanah
SURAT PENGADUAN – Penasihat hukum warga Desa Cemangi, Mengwi, Badung, I Ketut Alit Priana Nusantara, menunjukkan bukti pengaduan terhadap Perbekel Desa Cemagi mengenai pengklaiman akses jalan warga setempat oleh investor. (DenPost.id/wiadnyana)

Mangupura, DenPost.id

Dinilai tidak mengayomi warga mengenai diklaimnya akses jalan warga oleh investor, Perbekel Desa Cemangi, Mengwi, Badung, diadukan ke Ombudsman Provinsi Bali. Sejumlah warga mengaku resah sebab tanah leluhur yang mereka pakai sebagai jalan bakal dijadikan jalan umum untuk kepentingan pengkaplingan tanah di lahan persawahan.

Penasihat hukum warga, I Ketut Alit Priana Nusantara, Senin (16/1/2023), mengungkapkan mengenai diklaimnya akses jalan oleh investor tersebut telah disampaikan ke perbekel dan kelian dinas. Namun warga tidak mendapat perlindungan dan kepastian. “Perbekel dan kelian dinas terkesan membela investor, bahkan mereka menyuruh membongkar taman di pinggir sungai agar akses jalan lebih lebar,” tegasnya.

 

Warga yang tidak mendapat tanggapan, kemudian melaporkan Perbekel ke Ombudsman. “Tadi pagi (Senin kemarin) kami adukan. Begitu juga kelian dinas kami laporkan ke perbekel dan tembusan surat laporan itu ke camat dan Bupati Badung,” beber Alit.

Dia menambahkan warga tidak melarang jalan yang diklaim investor digunakan untuk akses keluar-masuk bagi warga Banjar Mengening. Namun mereka menolak jika akses jalan tersebut diklaim oleh investor untuk keperluan pembukaan lahan di jalur hijau persawahan. “Status tanah kalau dijadikan jalan umum hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, bukan perbekel. Alasannya jalan tersebut menjadi jalan umum karena mendapat sumbangan dari pemerintah. Faktanya, jalan itu adalah tanah leluhur warga yang memang dijadikan jalan bagi akses untuk 18 KK yang tinggal di sepanjang jalan tersebut,” ungkap Alit.

Baca juga :  Badung Ngotot Promosi ke Berlin, Ini Jawaban Disparda

Lebih lanjut dia menyebutkan sejak adanya kabar diklaimnya jalan tersebut oleh investor, warga tidak ingin ada kekisruhan dan berupaya duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Nmaun kades dinyatakan tidak merespons. Warga beranggapan jika kades tidak adil dan memihak investor. “Warga resah karena tanah leluhur mereka malah masuk jalan umum setelah mendapat sumbangan. Kalau mau dijadikan jalan umum harus sesuai aturan pemerintah, sedangkan warga belum mendapat keadilan. Apa pun keputusan pemerintah akan diterima serta harus sesuai aturan yang jelas,” tandas Alit.

Baca juga :  Trek-trekan Kembali Marak di Kutsel

Sedangkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti saat dimintai konfirmasi mengatakan jika pengaduan warga tersebut belum mendapat tanggapan, pihaknya menyarankan agar warga melapor ke Ombudsman Bali. “Terkait masalah ini, baru saja surat pengaduan masuk ke kantor kami. Kami akan lakukan verifikasi formal dan material. Jika belum memenuhi, maka akan disampaikan ke pelapor untuk dilengkapi. Jika sudah lengkap, barulah kami naikkan ke pemeriksaan,” bebernya.

 

Sebelumnya diberitakan bahwa sekelompok warga Banjar Mengening, Desa Adat Mengening, Desa Cemagi, Mengwi, Badung, resah dengan adanya klaim jalan yang dilalui 19 kepala keluarga (KK) yang mengatasnamakan investor. Polemik tersebut membuat warga mengancam bakal menempuh jalur hukum jika tidak ada jalan keluar mengenai masalah yang mereka hadapi.

Seorang perwakilan warga, Made Kardiana, menyebutkan permasalahan tersebut bermula dari sikap sejumlah orang yang mengaku sebagai perwakilan investor dengan mengklaim akses jalan masuk ke rumah warga. “Jalan tersebut sebelumnya berupa gang yang dibuat oleh leluhur kami dengan tanah sendiri. Tiba-tiba dibangun jembatan oleh seorang warga. Setelah dibangunnya jembatan, datanglah sekelompok perwakilan investor yang mengklaim jalan itu merupakan jalan umum. Mereka mengaku berhak membuka kawasan baru untuk perluasan pengembangan atau pengaplingan tanah di lahan persawahan,” tegas Kardiana, didampingi I Ketut Alit Priana Nusantara, selaku penasihat hukum sekelompok warga, pada 20 Desember 2022.

Baca juga :  Tahun Ini, Dirut Tirta Mangutama Janjikan AMD Tuntas

Mengenai pengklaiman akses jalan menuju rumah warga tersebut, pada 15 Agustus 2022 ke-19 KK melakukan rapat. Mereka kemudian mencegah peruntukan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Warga sekitarnya secara bersama-sama berinisiatif untuk membuat pembatas jalan. “Kekhwatiran kami, jangan sampai akses jalan telanjur digunakan, sedangkana warga mendapat dampak buruk dari pengunaan jalan yang tidak sesuai dengan fungsi dan spesifikasinya. Bila hal tersebut terjadi, justru akan menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks,” tandas Kardiana. (yan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini