Jaga Ekosistem Alam, Gubernur Koster Gunakan Pendekatan Kearifan Lokal ‘’Sad Kerthi’’ Bali

koster1
Ni Luh Kartini, AA Gede Agung Wedhatama, dan Made Sudarma

GUBERNUR Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur (Wagub) Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) terus menggalakkan agar ekosistem alam Bali menjadi bersih dan lestari secara berkelanjutan. Hal itu dituangkan melalui Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2019 tentang sistem pertanian organik;  Pergub Bali No.97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai; Pergub Bali No.45 Tahun 2019 tentang Bali energi bersih; Pergub Bali No.48 Tahun 2019 tentang kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; Pergub Bali No.24 Tahun 2020 tentang perlindungan aanau, mata air, sungai, dan laut; serta Pergub Bali No.47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber.

Tidak melalui kebijakan saja, namun secara nyata Gubernur Koster memfasilitasi pembangunan 239 Tempat Pengolahan Sampah – Reduce Reuse Recycle (TPS3R) di kabupaten/kota se-Bali; tiga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kota Denpasar; dua TPST di Badung; satu TPST masing-masing di Klungkung dan Jembrana. Hal ini untuk mewujudkan Bali bersih dari pencemaran sampah. Kemudian dalam memenuhi kebutuhan air bersih di Bali dan mencegah kerusakan ekosistem alam akibat pengeboran air bawah tanah, Gubernur Koster membangun Bendungan Tamblang di Buleleng dan Bendungan Sidan di Badung, Gianyar, dan Bangli. Dananyabersumber dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Agar alam Bali bersih dari polusi kendaraan berbahan bakar minyak, secara konsisten Gubernur Koster terus mengkampanyekan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Pulau Dewata. Koster tidak henti-hentinya mengajak para petani, pelaku usaha pertanian, dan perkebunan, untuk meniadakan penggunaan pupuk kimia di lahan pertanian maupun perkebunan dengan memberi solusi menggunakan pupuk organik. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, luas pertanian organik di Pulau Dewata menuju 35 ribu hektar daripada total luas lahan 70.966 hektar. Sistem pertanian organik juga menjalar sampai ke subsektor perkebunan. Untuk di Bali, lahan kebun organik mencapai 154 ribu hektar daripada total lahan perkebunan seluas 201 ribu hektar.

Dosen Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana (Unud) Dr.Ni Luh Kartini menilai Gubernur Koster adalah pemimpin yang serius memikirkan kondisi ekosistem alam dengan memiliki cita-cita agar Bali menjadi pulau organik. Dengan dikeluarnya Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2019 tentang sistem pertanian organik merupakan langkah yang sangat tepat. Menurut Kartini, sawah di Bali harus terus dipertahankan secara organik maupun jumlah luasannya, karena sekarang kondisi sawah sekarang sangat tidak subur akibat gempuran pupuk kimia dan luasannya menyempit. Kalau hal ini dibiarkan, maka dampaknya sangat besar. Selain Bali mengalami ketahanan pangan, juga akan defisit air. Bagi leluhur Bali, sawah ibarat danau kecil yang menjadi sumber penghidupan. Leluhur Bali memanfaatkan sawah agar Bali tidak kekurangan air, sehingga dibuatkanlah organisasi tradisional berbasis adat dan budaya Bali dikenal dengan sebutan subak yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi untuk mengairi setia ppetak area persawahan. Untuk itu, Perda Sistem Pertanian Organik yang dikeluarkan Gubernur Koster sangatlah tepat sebagai upaya menjaga keseluruhan ekosistem alam di Bali, mulai dari unsur tanah, binatang, air, sampai kualitas tumbuhan pangan menjadi sehat tanpa pencemaran kimia. ‘’Saya berharap perda ini harus diimplementasikan secara masif, tidak saja oleh Gubernur, namun juga bupati/walikota se-Bali, camat dan perangkat pemerintahan desa sampai bendesa adat, dan kelian subak, agar serius menjaga eksistensi sawah di wilayah masing-masing secara organik maupun jumlah luasan sawah agar berjaya dari ancaman pembangunan (pengkaplingan dan pembangunan villa, hotel),’’ tegas Kartini.

Dia mengungkapkan kepala desa, bendesa adat, dan kelian subak, harus bersatu menjaga sawah secara organik. Bupati/walikota se-Bali wajib memberikan dukungan kepada Subak dengan memberikan bantuan pendampingan secara intensif dari hulu ke hilir, bantuan subsidi pupuk organik, pendampingan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, dan meniadakan izin pembangunan di sepanjang areal sawah.

Baca juga :  Dikawal Pentolan Partai, Amertha Jalan Kaki ke KPU

Gubernur Koster yang mengeluarkan regulasi, juga harus memberi jaminan pasar kepada para petani yang mengeluarkan produk organik, seperti yang dilakukan Gubernur Koster dalam memfasilitasi produk lokal Bali (produk pertanian) ke hotel. ‘’Saya harapkan Gubernur Bali memberi reward (penghargaan) kepada subak hingga bupati/walikota se-Bali yang bekerja serius menciptakan sawah organik maupun menjaga luasan sawah tetap eksis sepanjang jaman,” tegas Dr. Kartini.

Ketua Forum Danau Nusantara ini menilai upaya menjaga ekosistem alam Bali tidak saja dilaksanakan dari hilir, namun hulunya juga perlu diberikan perlindungan secara ekstra. Pergub Bali tentang perlindungan danau, mata air, sungai, dan laut, yang digagas Gubernur Koster merupakan upaya memuliakan anugerah alam Bali yang memberikan Pulau Dewata sebanyak empat danau (Danau Batur, Danau Beratan, Danau Tamblingan, dan Danau Buyan) yang kondisinya sangat memprihatinkan. “Hasil analisis di Danau Batur, menunjukkan kualitas air danau sekarang masuk kelas III atau tidak layak untuk air minum sampai tidak layak menjadi sumber air pertanian. Hal ini disebabkan elastisitas Danau Batur mulai berkurang, makanya terjadi peningkatan volume air di danau dan penurunan volume sumber mata air di sekitaran danau,” ungkap Luh Kartini.

Di tempat terpisah, Ketua Petani Muda Keren, Anak Agung Gede Agung Wedhatama, menilai Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2019 tentang sistem pertanian organik sangat baik dampaknya bagi pertanian untuk menjaga ekosistem alam Bali dari masa kini dan masa depan. Perda ini, menurut Wedhatama, secara nyata dan langsung sangat mendukung pertanian Bali berbasis keselarasan alam/organik yang sangat fundamental bagi masyarakat, terutama dalam sektor pertanian. Sistem pertanian organik yang digagas Gubernur Koster sangat ramah terhadap lingkungan yang merupakan warisan budaya leluhur Bali dengan mengedepankan sinergitas antara manusia, alam dan lingkungan. Perda sistem pertanian organik secara langsung juga ‘’mengikat’’ masyarakat pertanian untuk menjaga ekosistem alam Bali secara holistik, mulai dari menjaga hutan, menjaga sumber air, menjaga kesehatan tanah, serta menjaga konsumen untuk tetap sehat dan bekelanjutan. “Perda sistem pertanian organik merupakan ide revolusioner Bapak Gubernur Wayan Koster untuk menjaga kesehatan ekosistem alam Bali dari gempuran produk kimia, hingga menjaga kesehatan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat Bali. Ini ide cemerlang yang cukup berani di tengah maraknya perusakan alam dan lingkungan akibat produk-produk sintetis/kimia berupa pupuk, pestisida, herbisida dan sebagainya,” tegas Ketua Petani Muda Keren.

Baca juga :  Jadi Tempat Karantina PMI, Hotel Jimbarwana Hampir Penuh

Regulasi ini harus diimplementasikan, karena mengajak masyarakat untuk bertani sambil menjaga alam dan lingkungan, serta manusia. Dengan demikian tanah yang sehat, air yang sehat, petani yang sehat, pangan yang sehat, konsumen yang sehat merupakan output langsung yang akan diperoleh, jika secara berkelanjutan masyarakat petani Bali menerapkan sistem pertanian organik. Apalagi hasil pertanian selalu menjadi primadona pasar ekspor, karena brand Bali yang begitu kuat di mancanegara. Bali juga sebagai penghasil produk pertanian seperti palawija, hortikultura, sampai perkebunan. “Dengan merawat ekosistem alam dengan melakukan prilaku organik yang tersertifikasi, otomatis nilai tambah produk pertanian petani Bali akan meningkat, baik secara kualitas, produktivitas maupun harga produk menjadi meningkat, lalu manfaat ekonominya dirasakan oleh petani itu sendiri,” tambah AA Gede Agung Wedhatama.

Dia menyatakan jika Perda sistem pertanian organik ini serius dijalankan secara berkelanjutan, maka Bali akan menjadi pulau spesial yang otentik dengan value ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’, dan niscaya Bali akan menjadi role model nasional hingga dunia dalam penerapan sustainability farming, green economy serta future better life. ‘’Untuk itu, saya berharap pemerintah harus mempercepat pembuatan Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) sebagai wadah legal tersertifikasinya kebun-kebun organik para petani di Bali. Dengan adanya lembaga ini, maka petani akan mendapat legitimasi serta kepercayaan dari pasar lokal, nasional maupun ekspor. Pemkab/kota dan desa se-Bali juga kami harapkan menangkap Perda sistem pertanian organik ini sebagai isu strategis di desa dengan membuat perbup/perdes terkait pertanian organik, lalu mengimplementasikannya. Seperti penggunaan pupuk organik, pelarangan penembakan/penangkapan burung, Pelarangan penebangan hutan, pelarangan penggunaan pestisida/hebisida distemik, dan sebagainya. Kita memuliakan alam melalui laku organik, maka secara holistik, Bali akan terjaga kelestariannya. Dengan begitu pariwisata pasti akan datang dengan sendirinya dan ini menjadi bonus baik di masing-masing kabupaten/kota maupun sesa se-Bali,’’ tandas AA Gede Agung Wedhatama.

Sedangkan Ketua Forum DAS Bali, Dr. Ir. I Made Sudarma, M.S., menilai Gubernur Koster adalah pemimpin yang sangat komit terhadap perlindungan lingkungan untuk menjaga ekosistem alam Bali dengan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi yang tertuang dalam visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. ‘’Dari nilai-nilai Sad Kerthi, saya lihat ada yang berpihak pada ekosistem alam Bali yaitu Segara Kerthi (penyucian dan pemuliaan pantai, laut), Danu Kerthi (penyucian dan pemuliaan sumber air), dan Wana Kerthi (penyucian dan pemuliaan tumbuhtumbuhan). Pergub Bali tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai; Pergub Bali tentang perlindungan danau, mata air, sungai, dan laut, hingga Pergub Bali tentang pengelolaan sampah berbasis sumber yang dikeluarkan Bapak Gubernur Bali harus terus di monev untuk mengetahui seberapa besar program ini berjalan,’’ tegas Sudarma.

Baca juga :  Begini Kesaksian Ardiantoro Sebelum KMP Dharma Rucitra III Miring

Dalam mengatasi permasalahan lingkungan, ini merupakan tugas bersama, tidak saja dibebankan kepada Pemprov Bali, namun persoalan lingkungan seperti sampah plastik sampai perlindungan danau, mata air, sungai dan laut, seyogianya dilakukan oleh seluruh stakeholder dengan cara bertanggungjawab. Partisipasi masyarakat juga sangat menentukan mengelola sampah berbasis sumber, seperti memilah sampah. Selain itu, Bali perlu menegakkan law in postman/penegakan hukum kepada siapa pun yang terbukti membuang sampah sembarangan. “Kita harus belajar dari kasus penggunaan helm dan masker. Rasanya kalau tanpa penegakan hukum, susah untuk di Bali bisa menertibkan perilaku buang sampah sembarangan. Begitu penegakan hukum berjalan dengan baik, seperti penggunaan masker, sekarang orang isuruh melepas masker tetapi masih banyak orang yang menggunakan masker dan bagi mereka itu adalah kebutuhan untuk kesehatan. Demikian juga harus dilakukan untuk persoalan sampah agar masyarakat tertib dan disiplin menyelamatkan ekosistem alam di Bali, salah satunya dari ancaman sampah,” tegas Made Sudarma, yang juga dosen Ilmu Lingkungan Pasca-sarjana Unud ini.

Dia mengapresiasi langkah Gubernur Koster dengan menerapkan konsep kearifan lokal Bali, Wana Kerthi kepada masyarakat untuk menjaga alam Bali. Gubernur Koster melihat hutan, tidak saja berfungsi sebatas menyediakan oksigen dan mengurangi emisi karbon, namun hutan juga sangat penting untuk menyediakan air tanah. Kalau hutan ini hancur, maka air yang bersumber dari hujan tidak ada yang masuk ke dalam tanah. Kegiatan konservasi dan pelestarian hutan harus dilakukan bersama. Daerah hulu yang mengalami erosi harus dibenahi, reboisasi, dan pulihkan, sehingga fungsi tanah, fungsi daerah aliran sungai (DAS), maupun fungsi hutan mampu menjaga air dalam bentuk air tanah. Pelestarian hutan ini wajib dilakukan agar hutan berfungsi dengan baik, dan tidak hanya beraksi berapa jumlah pohon yang ditanam, tetapi mari kita beraksi untuk menghidupkan pohon. Hal ini dalam rangka untuk mengimbangi kerja Gubernur Koster memenuhi kebutuhan air bersih di Bali dan mencegah kerusakan ekosistem alam akibat pengeboran air bawah tanah dengan melakukan pembangunan Bendungan Tamblang di Buleleng dan Bendungan Sidan di Badung, Gianyar, dan Bangli. (kmb)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini