Lindungi Ekosistem Hingga 20 Tahun ke Depan, Bangli Ubah RTRW

sidang
RAPAT PARIPURNA - Suasana rapat paripurna tentang RTRW Kabupaten Bangli tahun 2022-2042, di ruang sidang DPRD Bangli, Rabu (18/1/2023) petang. DENPOST.id/ist

Bangli, DENPOST.id

Pemerintah Kabupaten Bangli bersama jajaran Parlemen Bangli saat ini tengah menggodok Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangli tahun 2022-2042. Pembahasannya pun dilakukan secara maraton, Rabu (18/1/2023) petang, di Ruang Sidang Gedung DPRD Bangli. Penataan kembali RTRW ini diklaim bertujuan untuk melindungi ekosistem khususnya di Bangli hingga 20 tahun ke depan.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, didampingi paea wakil DPRD dan anggota. Dihadiri Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta dan Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, serta pihak eksekutif terkait.

Dalam penyampaian Ranperda, Sedana Arta menyebutkan salah satu terobosan besar sebagai pijakan dan rambu acuan arah pembangunan di Kabupaten Bangli adalah penyusunan Ranperda Tentang RTRW Kabupaten Bangli Tahun 2022-2042. “Meningkatnya kebutuhan ruang, tanpa adanya pengaturan akan membahayakan ekosistem. Sehingga RTRW perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya,” tegas Sedana Arta.

Menurutnya, urgensi keberadaan Perda RTRW merupakan legalitas bagi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan salah satu fungsi Pemerintah Daerah serta digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan ruang wilayah dalam mengatur pembangunan di daerah yang berdampak pada pengelolaan lingkungan hidup.

Baca juga :  19 Keluarga Korban Bencana Terima Bantuan Provinsi

Sementara dari dewan, semua fraksi menyepakati untuk membahas ranperda RTRW tersebut. Seperti yang disampaikan Fraksi Restorasi Hati Nurani yang dibacakan I Ketut Guna, dalam pemandangan umumnya disampaikan, dalam pembahasan nanti betul-betul di berikan ruang dan waktu untuk dibahas bersama-sama.

Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bangli, menekankan komunikasi menyeluruh terkait konpensasi daerah sebagai daerah resapan Sumber Air di Pulau Bali. “Kami harapkan Raperda ini berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta dapat mengembangkan ekowisata berbasis agrowisata di setiap desa-desa di kabupaten Bangli. Termasuk mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan ruang sesuai bidang investasi yang cocok di Kabupaten Bangli,” papar Nengah Dwi Madya Yani selaku pembaca pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara dari Fraksi Golkar menyampaikan tujuh poin. Di antaranya, mempertanyakan apakah sudah mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan ekosistem alam, dampak lingkungan, dampak sosial dan daya manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bangli. Sebab menurut Golkar Bangli, konsep tersebut layak untuk diterapkan kembali sebagai upaya pelestarian hutan dan sebagai upaya menata kawasan suci yang pro lingkungan.

Baca juga :  Ditimpa Pohon, Mobil Pick Up Ringsek

Disebutkan pula, perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses penataan ruang. Pihaknya juga meminta Pemda Bangli untuk mempertegas larangan penggunaan Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) sebagai lahan parkir pribadi, karena hal ini dapat menganggu ketertiban lalu lintas. Golkar juga menukik terkait pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Kintamani ditunjang dengan pengembangan infrastruktur pendukung kepariwisataan yang ramah lingkungan (green infrastructure). Termasuk pula mengenai penetapan tata bangunan khusus bagi yang berada di kawasan sempadan jurang diatur. “Apakah akan dibuatkan peraturan khusus terkait dengan pembangunan di kawasan sempadan jurang untuk memperjelas kriteria-kriteria arsitektur bangunan yang ramah lingkungan, serta apakah sebelum memberikan peluang untuk melakukan pembangunan itu telah melakukan uji kelayakan terlebih dahulu? Mengingat bahwa sempadan jurang mempunyai fungsi untuk menjaga pelestarian lingkungan,” tanya I Nengah Darsana mewakili fraksinya.

Sama halnya, Fraksi Demokrat juga menyampaikan sejumlah catatan dalam pemandangan umumnya. Demokrat memandang keberadaan ekosistem Danau Batur di satu sisi sebagai sumber kehidupan dan perekonomian masyarakat. Di sisi lainnya, sebagai nilai sejarah dan spiritual dengan keharusan konservasi dan penyelamatan Sekala dan Niskala dengan Gunung Batur serta kawasan hutan di sekitar wilayah Kintamani dengan fenomena rawan bencana tanah longsor dan kebakaran hutan serta luapan belerang yang sulit diprediksi. Dinilai perlu langkah strategis dalam rangka penyelamatan, perlindungan dikaitkan dengan hubungannya dengan peningkatan cipta kerja perekonomian masyarakat, karena beberapa kasus kaitan antara cipta kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berbenturan atau berlawanan dengan perlindungan ekosistem dan nilai spiritual di sisi lainnya.

Baca juga :  Di Bangli, Anggaran Penanganan Covid Baru Terealisasi Rp2,2 Miliar

Fraksi Demokrat berharap Bangli dapat menunjukan identitas secara jelas, lugas, tegas sebagai daerah penyangga dan konservasi geologi karena sudah mendapatkan predikat geopark unesco sebagai taman bumi. Di satu sisi juga mempunyai lokasi yang rawan bencana longsor, sehingga program konservasi, reboisasi dan plantation harus dianggarkan secara berkala setiap tahun.  (c/128)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini