DPRD Bangli Setujui Ranperda RTRW Disahkan Jadi Perda 

20230124 141225

Bangli, DENPOST.id

Jajaran parlemen Bangli telah menyamakan persepsi dengan eksekutif dalam menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2022 – 2042. DPRD Bangli menyetujui Ranperda tersebut untuk disetujui untuk disahkan menjadi Perda. Hal itu tertuang dalam gabungan pemandangan umum fraksi-fraksi pada sidang paripurna di Gedung Sidang DPRD Bangli, Selasa (24/1).

Kendati menyepakati, Dewan juga menyampaikan beberapa masukan untuk dijadikan acuan pihak eksekutif. “Perlunya partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan, dalam proses pengambilan kebijakan RTRW sehingga diharapkan terjadinya transparansi publik dan kebijakan yang dibuat sesuai kondisi riil,” kata I Ketut Mastrem yang membacakan laporan gabungan fraksi tersebut.

Pihak Dewan juga menyoroti masalah penanganan sampah berbasis sumber. Sebab dinilai belum berjalan sesuai harapan. Eksekutif diingatkan segera memastikan sarana dan anggaran rutin, seperti, pengadaan tong sampah organik, non organik, pengangkutan dan anggaran untuk gaji yang penanganannya dapat dilakukan oleh BUMDes dengan APBDes.

Termasuk pula penataan objek wisata, menuju pengembangan pariwisata sebagai andalan di masa datang. “Pentingnya penertiban parkir dan pedagang di kawasan publik dan khusus untuk kawasan wisata Kintamani agar direncanakan centra parking dengan jarak tertentu. Keberadaan centra parking akan mampu menghindari macet saat liburan, kesemrawutan, menampung pedagang makanan, minuman dan kerajinan yang selama ini terurai di jalan,” sebut politisi PDI Perjuangan.

Baca juga :  Jaga Prokes, Pencairan BPUM Manfaatkan Reservasi Online

Dewan juga menekankan terhadap peningakata sebaran DTW (Daerah Tujuan Wisata) melalui sinergi antara Dinas Pariwisata, PMD, BRIDA, Kominfo dan pemerintahan desa sehingga semua potensi desa dapat diarahkan secara optimal dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Asli Daerah, penciptaan lapangan kerja menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangli. Menurut legislatif, ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbarukan serta pemahaman masyarakat yang semakin dinamis terhadap pentingnya penataan ruang, sehingga memerlukan penyelenggaraan penataan ruang secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Nangun Sad Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli. “Peningkatan SDM dan keamanan di DTW juga harus diperhatikan. Misalnya di kawasan Penelokan,”imbuh Master pada sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika.

Baca juga :  Penggajian Tiga Oknum Pegawai Nakal di Bangli Dihentikan

Sementara dalam pidatonya, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengaku bersyukur dapat menyetujui bersama untuk menetapkan Raperda menjadi Perda pada Rapat Paripurna Dewan. Menurut Bupati, pada prinsipnya Ranperda ini adalah pintu gerbang untuk bangkitnya semangat Bangli Jengah. Disebutkan ada sejumlah acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten. Rinciannya, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten.

Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten. Acuan dalam administrasi pertahanan. Sedana Arta juga menyebutkan ada tiga manfaat RTRW ini. Yakni, mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya. Serta menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.(c/128)

Baca juga :  PU Fraksi Golkar Soroti Pencapaian Target Pajak Daerah di Tahun 2021

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini