Dr.Togar Situmorang: Pelaku KDRT Sama di Hadapan Hukum

togir1
Dr.Togar Situmorang

KEKERASAN dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan pidana. ‘’Bagaimana pun, KDRT tidak dibenarkan oleh hukum, dan saya paling benci kekerasan terhadap wanita,“ ujar pengamat kebijakan publik, sekaligus advokat senior, Dr.Togar Situmorang.

Kepada wartawan di kantornya, Graha Situmorang, di Ketewel, Sukawati, Gianyar, Selasa (24/1/2023), dia menegaskan siapa pun pelaku KDRT harus sama di hadapan hukum. “Siapa pun itu. Meskipun pelakunya saudara pejabat, anak pejabat, bahkan pejabat itu sendiri, jangan ditutup-tutupi,” ungkapnya.

Togar mewanti-wanti kepada seluruh aparat penegak hukum agar jangan bermain dalam kasus yang satu ini. “Korban juga manusia, apalagi seorang wanita yang memiliki hak azasi sebagai manusia untuk dilindungi oleh negara. Terlebih Indonesia adalah negara hukum. Hukum merupakan panglima,’’ tegasnya.

Baca juga :  Cok Ace Sebut Isolasi Bali Bergantung pada Ini

Togr menambahkan Bunda Putri Koster, yang istri Gubernur Gubernur Bali Wayan Koster, pun tidak senang dengan adanya KDRT di Provinsi Bali. Tidak hanya itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga meminta publik figur yang menjadi korban KDRT dan melaporkan kasusnya ke polisi, bisa berkomitmen dengan langkah tersebut. Juga jangan sampai mau mencabut laporan di polisi.  “Itu yang bener. Jangan sampai sudah melapor, lalu ditarik kembali. Ini (polisi) institusi terhormat lho,” ungkap Dr. Togar Situmorang, sambil mengingatkan lembaga penegak hukum supaya jangan terintervensi meskipun pelaku adalah orang terpandang.

Dia berpesan laporan yang sudah masuk ke pihak berwenang seharusnya tetap dijalankan. “Jangan ditarik kembali,” ungkapnya.

Baca juga :  Kejang-kejang, Pengojek Online Kagetkan Warga Kesiman, Dentim

Menurut Togar, ketegasan sangat dibutuhkan demi memunculkan efek jera bagi para pelaku KDRT. Jika korban bungkam atau menarik kembali laporan di polisi, tentu tindak kekerasan berpotensi terus berulang tanpa ada solusi yang jelas. Dia mengungkapkan saat ini pemerintah memiliki UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) sebagai payung hukum yang jelas untuk mengatur tentang sanksi atas tindakan KDRT. Para korban juga dipastikan memperoleh perlindungan setelah membuat laporan polisi, apalagi mulai disidangkan di pengadilan, wajib dikawal agar bisa diputus sesuai aturan hukum. Pelaku wajib dihukum berat dan ditahan seperti kasus artis nasional Venna Melinda yang berani mengungkap dan melaporkan ulah sang suami sehingga ditahan penegak hukum. “Kita sudah punya payung hukum untuk melndungi korban sehingga tidak perlu takut dan kita wajib antikekerasan terutama kekerasan terhadap wanita. Komitmen kita adalah memberi keadilan kepada korban (wanita),” tandasnya. (yad)

Baca juga :  Ular Piton Empat Meter Gegerkan Penghuni Rumah

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini