Denpasar, DenPost.id
Keberpihakan Gubernur Bali Wayan Koster pada sektor ekonomi mendapat apresiasi dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) XI Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo) Bali dengan tema ‘’Penguatan Peran BPR/BPRS untuk Pemulihan dan Kebangkitan menuju Bali Era Baru’’ pada, Jumat (24/2/2023) di Hotel Aston, Denpasar. Gubernur Koster dinilai berjuang nyata memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit tertuang pada relaksasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17 yang berakhir 31 Maret 2023, dan akan dilanjutkan kembali dari 1 April 2023 hingga 31 Maret 2024.
Atas hal pula, Perbarindo Bali memberikan dukungan sekaligus apresiasi, serta ucapan terima kasih atas perjuangan Gubernur Koster. Mereka menyuarakan, ‘’Kami dari 133 anggota BPR, di belakang kami ada 1.000 orang lebih yang sangat mengharapkan kepemimpinan Bapak Wayan Koster untuk terus dilanjutkan sebagai Gubernur Bali pada periode selanjutnya (periode kedua), dan kami siap mendukung’’.
Dalam kesempatan itu Gubernur Koster menyampaikan pembangunan Bali dengan visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru salah satunya diwujudkan dengan membangun infrastruktur monumental dan fundamental di Bali. Hal itu meliputi : 1) Pembangunan pelindungan kawasan suci Besakih di Karangasem; 2) Pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung; 3) Pembangunan jalan shortcut Singaraja-Mengwi; 4) Pembangunan tiga pelabuhan sekaligus: Pelabuhan Sanur di Denpasar, Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan; 5) Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng; 6) Pembangunan Bendungan Tamblang di Buleleng; 7) Pembangunan Bendungan Sidan di wilayah Badung-Bangli-Gianyar; dan 8) Pembangunan Tol Jagat Kerthi Bali, sepanjang 96 km yang menghubungkan Gilimanuk-Mengwi.
Infrastruktur yang dibangun di Bali Selatan, Bali Timur, Bali Utara, dan Bali Barat, akan terjadi keseimbangan wilayah dan berdampak terhadap majunya perekonomian Bali, hingga terwujudnya ekonomi yang berdaya saing. Kalau ekonomi Bali sudah tumbuh, maka lembaga keuangan seperti bank dari BUMN, bank dari BUMD, sampai BPR, akan berperan maksimal membantu pembangunan ekonomi di Bali.
Gubernur Koster menegaskan pandemi covid-19 telah dijadikan pelajaran, karena semenjak pandemi, Bali tidak bisa lagi mengantungkan diri hanya pada satu sektor pariwisata. Fundamental dan struktur perekonomian Bali harus ditransformasi dengan memanfaatkan potensi perekonomian sesuai konsep Ekonomi Kerthi Bali yang memiliki enam sektor unggulan, yaitu: 1) Sektor pertanian dalam arti luas sistem pertanian organik; 2) Sektor kelautan dan perikanan; 3) Sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali; 4) Sektor industri kecil menengah (IKM), usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi; 5) Sektor ekonomi kreatif dan digital; serta 6) Sektor pariwisata yang berbasis budaya, berorientasi pada kualitas, dan bermartabat.
Ekonomi Kerthi Bali diwujudkan dengan tujuan mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi. Ekonomi tersebut harmonis terhadap alam, ekonomi yang menjaga kearifan lokal, ekonomi yang berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, dan berkelanjutan. “Transformasi ekonomi dengan Ekonomi Kerthi Bali dijadikan dokumen pembangunan nasional oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang di-launching oleh Presiden Bapak Joko Widodo pada 3 Desember 2021,” jelas Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng, ini yang disambut tepuk tangan hadirin.
Karena itu, Perhimpunan BPR Indonesia di Bali harus bersinergi dan berkolaborasi dalam menjalankan Ekonomi Kerthi Bali sebagai agenda serius, salah satunya berfokus pada pemberdayaan di sektor industri kecil menengah (IKM), usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi. Gubernur Koster juga menyatakan dukungan terhadap Musda XI Perhimpunan BPR Indonesia Bali dengan harapan menghasilkan program yang membangun ekonomi Bali secara tangguh dan kokoh dalam menghadapi dinamika global ke depan.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Giri Tribroto, menjelaskan saat ini laju pertumbuhan BPR di Bali kembali membaik, setelah melambat tahun 2020 hingga 2021 akibat pandemi covid-19. Hal itu dapat dilihat salah satunya dari perkembangan kinerja 132 BPR dan satu BPRS di Bali untuk posisi 31 Desember 2022 yakni: 1) Aset BPR dan BPRS mencapai Rp19,3 triliun atau meningkat 3,9 persen secara YoY; 2) Kredit BPR dan BPRS mencapai Rp12,3 triliun atau meningkat 3,19 persen secara YoY; 3) Dana pihak ketiga mencapai Rp14,5 triliun atau meningkat 7,55 persen secara YoY; dan 4) NPL gross yang nilainya cukup tinggi berada di 11,30 persen atau meningkat 4,73 persen secara YoY. “Karena itu, OJK sebagai regulator, mengajak seluruh stakeholder memiliki komitmen sinergi kolaborasi untuk memperkuat dan mengembangkan industri perbankan serta meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor keuangan di Bali,” jelasnya.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perbarindo, Tedy Alamsyah, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Koster berkat kerja keras kepemimpinnnya, kini Pemprov Bali mampu memberhentikan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini menjadi momentum kebangkitan kontraksi ekonomi di Indonesia, termasuk memberi dampak positif terhadap perekonomian di Bali. “Badan Pusat Statistik menyampaikan Bali mencatat pertumbuhan positif tahun 2022 yakni sebesar 4,84%, dibanding tahun 2021 yang negatif 2,47%,” tegas Tedy Alamsyah.
Dia yakin bahwa kepemimpinan Gubernur Koster mampu menjadikan ekonomi Bali bangkit kembali dari pandemi. Hal ini terlihat dari buku Ekonomi Kerthi Bali yang dirilis oleh Pemprov Bali, dimana perekonomian Bali yang diwujudkan untuk harmonis terhadap alam, berbasis sumber daya lokal, menjaga kearifan lokal, hijau atau ramah lingkungan, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Keberpihakan Gubernur Koster di sektor ekonomi juga telah dibuktikan, karena OJK melahirkan relaksasi POJK No.17 yang berakhir 31 Maret 2023, dan dilanjutkan dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No.34/2023 dari tertanggal 1 April 2023 hingga 31 Maret 2024. “Ini berkat perjuangan salah satunya dilakukan oleh Bapak Gubernur Wayan Koster, sehingga sangat saya apresiasi,” ungkap Tedy Alamsyah, yang disambut tepuk tangan hadirin.
Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Wiratjana memberikan dukungan sekaligus apresiasi, sambil menyampaikan terimakasih atas perjuangan Gubernur Koster dalam memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit, sehingga sampai saat ini pihaknya bisa bernapas lega. (dwa)
