Sri Mulyani: Audit Berkualitas Tingkatkan “Public Trust”

sri mulyani
BUKA IFIAR - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan pidato membuka secara virtual IFIAR “Inspection Workshop” 2023. DENPOST.id/ist

Nusa Dua, DENPOST.id

Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) Inspection Workshop tahun 2023 yang diselenggarakan di Bali, 7 – 9 Maret 2023. IFIAR adalah organisasi internasional yang terdiri dari regulator di bidang audit dari berbagai negara untuk melindungi kepentingan publik dan investor dengan meningkatkan pengawasan audit secara global. Dalam hal ini, Indonesia diwakili oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua anggota IFIAR atas upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat kolaborasi internasional untuk berbagi pengetahuan tentang standar audit saat ini dan praktik bisnis antarnegara. Sebagai salah satu dari 54 negara anggota IFIAR, Indonesia selalu berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas dan standar audit keuangan secara global,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan pidato pembukaan secara virtual, Selasa (7/3/2023).

Baca juga :  LPD Kedonganan Juga Tanggung Biaya Pendidikan Listya Dewi Hingga Kuliah

Sebagai kegiatan rutin tahunan, IFIAR Inspection Workshop bertujuan untuk memfasilitasi peserta agar dapat berbagi pengalaman praktik terkait pembinaan dan pengawasan audit antarnegara anggota IFIAR. Indonesia melalui Kementerian Keuangan akan berbagi praktik regulasi dan pengawasan akuntan publik kepada regulator lain anggota IFIAR, dan sebaliknya.

Melalui berbagai kelompok kerja dan rangkaian kegiatan IFIAR, diharapkan negara-negara anggota dapat saling berdiskusi secara intensif untuk membahas isu-isu terkini terkait pengawasan audit. “Audit yang berkualitas menjadi upaya untuk meningkatkan public trust (kepercayaan publik) dan transparansi terhadap laporan keuangan yang kemudian dapat digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi. Transparansi laporan keuangan ini merupakan salah satu elemen dalam mendukung ketahanan sektor keuangan (financial ressilience) dalam menjaga kestabilan perekonomian,” papar Sri Mulyani.

Baca juga :  BRI Imbau Masyarakat Jaga Kerahasiaan Data & Password

Berbicara mengenai stabilitas ekonomi, volatilitas yang terjadi pada sektor keuangan membawa kenangan kembali ke skandal akuntansi besar, perusahaan Enron di awal tahun 2000-an. Skandal Enron memberi pelajaran berharga tentang bahaya korporasi yang menggunakan trik akuntansi untuk menyembunyikan posisi keuangan mereka yang sebenarnya. Praktik seperti ini menyebabkan terjadinya ketidakstabilan keuangan, seperti investor kehilangan miliaran dolar, pekerja kehilangan pekerjaan dan tabungan pensiun terkikis.

Setelah skandal itu terjadi, Sri Mulyani mengungkapkan, banyak negara mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan investor dalam industri audit. Di Indonesia, Kementerian Keuangan membentuk Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) sebagai badan pengawasan untuk memastikan keandalan laporan keuangan yang diaudit. Namun, diperlukan kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mempromosikan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perilaku etis di sektor keuangan, untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga keberlanjutan ekonomi.

Baca juga :  Expat Roasters Kenalkan Jenis Kopi dengan Rasa Futuristik

Mengingat pentingnya peran akuntan publik sebagai bagian integral dari sektor industri keuangan, tahun ini Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Pengembagan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Melalui UU P2SK, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperkuat fungsi regulasi, terutama dari audit dan industri penjaminan. Ini, jelas Menkeu, merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan di Indonesia.

“Melalui acara ini, saya berharap dapat memperkuat kesadaran kita akan pentingnya untuk meningkatkan kualitas pengawasan di industri audit karena meningkatkan kualitas pengawasan tidak hanya penting di bidang perumusan kebijakan, tapi juga penting dalam bidang inspeksi dan penegakan hukum,” tutup Sri Mulyani. (113)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini