Jimbaran, DenPost.id
Ratusan mahasiswa Universitas Udayana (Unud), Rabu (15/3/2023), berkumpul di areal Kampus Unud di Bukit, Jimbaran, Kutsel, Badung. Mereka menggelar aksi yang dinamakan “Sidang Rakyat Udayana” dengan undangan pihak rektorat dan dekanat.
Aksi ini dilakukan oleh Aliansi Satu Udayana yang melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa (BEM PM) serta ratusan mahasiswa dari 13 fakuktas. Aksi mahasiswa ini dimulai sekitar pukul 11.20 dengan berkumpul di halaman Gedung Praktikum Fakultas Kelautan dan Perikanan di Jl.Sri Datu Mahendradata. Selanjutnya pukul 11.30, dengan membentangkan beberapa spanduk, peserta aksi berjalan kaki menuju depan lobi Rektorat di Jl. Kampus Unud, Jimbaran, untuk beorasi.
Sekitar pukul 11.45 peserta aksi tiba di depan lobi Rektorat, dan langsung berorasi dengan menyampaikan tuntutan. Selanjutnya mereka diterima oleh Kepala Biro Kemahasiswaan Drs.I Ketut Kartika.
Menurut Kartika, sesuai dengan jadwal yang disampaikan, memang Rabu kemarin, mahasiswa rencananya diterima oleh Rektor Unud Prof.I Nyoman Gde Antara. “Akan tetapi Bapak Rektor masih dimintai keterangan di pengadilan,” tegasnya, sambil mengundang mahasiswa untuk audiensi di Gedung Widyasaba.
Peserta aksi segera memasuki Gedung Widiya Saba. Presiden BEM PM Unud I Putu Bagus Padmanegara, selaku Korlap, di hadapan jajaran Rekrorat yang hadir, menyampaikan enam poin tuntutan atau seruan aksi. Pertama: meminta agar segera dilakukan pembenahan fasilitas sarana-prasarana perkuliahan yang menunjang kegiatan akademik mahasiswa. Kedua: mendorong perbaikan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di Unud. Ketiga: memberikan transparansi dana SPI yang telah dibayar sejak tahun 2018. Keempat: menuntut pengubahan mekanisme penetapan SPI, termasuk transparansi nilai kelulusan dan dana SPI, serta perubahan batas tinggi dana SPI. Kelima: menuntut Rektor Unud agar menerangkan secara langsung dan sebenar-benarnya di depan seluruh mahasiswa terkait apa yang sebenarnya terjadi. Keenam: mendesak Kejaksaan Tinggi Bali supaya segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana SPI dan segera membawanya ke pengadilan.
Beberapa perwakilan dari 13 fakultas juga menyampaikan keluhan dalam aksi ini seperti fasilitas Kampus Unud di jimbaran yang belum layak digunakan dan Fakultas Fisip yang katanya digusur dari Denpasar. “Kami membayar, akan tetapi fasilitas kami tidak diperhatikan,” ujar seorang mahasiwa, disusul mahasiswa lainnya.
Sementara itu, pihak Rektorat yang diwakili oleh Prof. Dr. I Gusti Bagus Wiksuana, S.E.,M.S. (Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan) mengatakan bahwa tidak benar ada informasi bahwa mahasiswa Fisip yang berkampus di Denpasar bakal digusur. Selain itu, menurut dia, penyediaan Kampus Fisip untuk kuliah di Kampus Unud, Jimbaran, dilaksanakan secara bertahap dengan penyediaan bangunan.
Sekitar pukul 13.30 aksi mahasiswa selesai dengan kesimpulan atau hasil yang disepakati dalam sidang mahasiswa tersebut, pertama: perbaikan fasilitas yang menunjang akademik mahasiswa Unud secepatnya sesuai yang disampaikan masing-masing fakultas. Kedua: perbaikan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di Unud. Ketiga: memberikan transparansi pengelolaan dana SPI di seluruh fakultas di Unud mulai tahun akademik 2018 dan seterusnya (dijadwalkan Kamis, 16 Maret 2023). Keempat: pelibatan perwakilan mahasiswa dalam penyusunan mekanisme SPI, termasuk SK Rektor Tahun 2023 mengenai mekanisme penerimaan jalur mandiri. Perubahan mekanisme penerapan SPI akan ada penghapusan sistem grade dengan dimulai dari 0, serta pembayaran SPI dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dan sudah mendapat NIM. Kelima: akan ada penjadwalan pertemuan dengan Rektor (direncanakan Jumat, 17 Maret 2023) untuk klarifikasi kasus dugaan korupsi dana SPI.
Sekitar pukul 14.50 seluruh rangkaian kegiatan aksi mahasiswa Unud ini selesai dilaksanakan dengan aman dan tertib. (sug)
